Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menyatakan kesiapannya untuk mengimplementasikan sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) atau National Payment Gateway yang telah diresmikan Bank Indonesia (BI), baru-baru ini.
Ketua Himbara Maryono mengatakan, bank-bank BUMN telah siap melakukan pendistribusian kartu debit berlogo Garuda Merah. Rencananya awal Januari 2018 kartu debit tersebut sudah bisa dibagikan kepada para nasabah.
“Saya kira Himbara sudah siap untuk mengimplementasikan GPN. Kita terus sesuaikan untuk perubahan kartu, karena perubahan logo akan kita sesuaikan seperti keinginan BI. Karena itu kartunya akan satu dan bisa dilakukan di semua bank termasuk Himbara,” ujar Maryono di Jakarta, Rabu (6/12).
Meski diberlakukannya GPN, lanjut Maryono, tarif transaski hanya dikenakan satu persen dari sebelumnya 2-3 persen. Namun, hal tersebut tidak akan menurunkan profit bank. Pasalnya, dengan adanya penurunan tarif tersebut, akan membuat transaksi masyarakat menggunakan kartu debit meningkat signifikan.
Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara mengungkapkan, penerapan GPN sudah ditunggu sejak 20 tahun lalu. Pasalnya dengan sistem GPN transaksi nontunai akan lebih efisien. Salah satu efisiensi yang bisa dilakukan, lanjut Mirza, yakni pada jumlah mesin electronic data capture (EDC).
Jika sebelumnya dalam satu merchant terdapat 5 mesin EDC, maka dengan adanya GPN jumlahnya bisa berkurang menjadi 2. “Diharapkan ada MDR yang lebih rendah bisa jadi lebih efisien dan bisa bantu masyarakat,” katanya.
Direktur BTN Adi Setianto mengatakan, implementasi GPN sangat membantu dalam mendorong peningkatan transaksi nontunai. Pasalnya, saat ini pembayaran tunai masih menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia untuk melakukan transaksi pembayaran.
Berdasarkan data saat ini, 85% transaksi di Tanah Air masih dilakukan secara tunai. Padahal 36 persen masyarakat saat ini sudah memiliki account number di bank, namun transaksi non tunai masih dikisaran 10%. “Sudah saatnya seluruh pihak yang terlibat dalam alur transaksi di Indonesia untuk berkolaborasi menuju masyarakat nontunai,” jelas Adi.
Menurut Adi, implementasi Gerakan Nasional NonTunai (GNNT) perlu dilaksanakan, karena transaksi tunai memiliki beberapa kelemahan, seperti tingginya biaya pengelolaan uang, kurang efisien untuk bertransaksi dan tidak tercatat secara sistem. Kemudian, perubahan gaya hidup yang menuntut kecepatan dan kemudahan, serta praktis dan transparan dalam proses transaksi hanya cocok dilakukan secara nontunai. “Model transaksi nontunai diyakini akan menciptakan sistem pembayaran yang lebih efisien sehingga dapat mendukung kelancaran perekonomian nasional,” ungkap dia.
Lebih lanjut Adi mengungkapkan, dalam menghadapi sistem cashless payments, sangat diperlukan sistem keamanan yang handal dan up to date dalam menangkal serangan dari hacker yang memiliki tujuan jahat. Mengingat sistem cashless payments berbasis server dan database, maka sistem ini sangat rentan terhadap pencurian dari hacker. (lin)
