Berbagai suka duka telah dihadapi Nikolas Alexander Sirken (30) saat menyalurkan bantuan sosial (Bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) di wilayah paling ujung di Timur Indonesia. Insan BRILian atau pekerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) yang pernah hampir dilaporkan hilang saat bertugas ini selalu bangga dengan profesinya karena dapat membantu sesama.
semarak.co-Nikolas yang bertugas di BRI Kanca (Kantor Cabang) Merauke, Papua bercerita, banyak tantangan yang dijalankan dengan ketulusan sebagai petugas penyalur Bansos seperti dirinya. Di wilayah Nikolas bertugas, banyak daerah yang masih belum terjangkau dengan jaringan internet untuk mendukung komunikasi dan transaksi keuangan.
“Untuk mensiasatinya, penyaluran Bansos saya lakukan secara manual. Kami ke kantor desa, memeriksa data nama-nama penerima Bansos. Kami panggil, semua langsung tanda tangan di situ untuk ambil uangnya,” tutur Nikolas seperti dirilis humas BRI melalui WAGroup BRI X Jurnalis, Senin (7/2/2022).
Tak hanya itu, Nikolas juga mengatakan bahwa letak geografis menjadi tantangan tersendiri. Seringkali ia harus menggunakan speed boat untuk melintasi medan berat melewati sungai atau laut. Untuk mengantarkan Bansos, Nikolas pun harus berangkat sejak pagi dari kediamannya menuju dermaga.
Dari sana kemudian perjalanan dilanjutkan menggunakankan speed boat ke kampung pertama untuk menyalurkan Bansos. Untuk satu kampung, waktu yang dibutuhkan bisa seharian penuh karena Nikolas harus menunggu bantuan kebutuhan pokok yang tiba belakangan.
“Jadi, misal kita sudah bagikan uang, di situ pembagian bisa satu hari karena sambil menunggu sembako. Untuk bawa sembako ke tempat itu harus pake Belang, semacam speed boat lebih besar untuk mengangkut barang-barang. Hanya saja transportasi itu nggak bisa melaju cepat,” ungkapnya.
Bahkan, ada satu daerah yaitu di Kimam yang hanya bisa ditempuh dengan transportasi udara. Untuk menuju tempat itu, ia harus memastikan jadwal penerbangan yang hanya ada seminggu dua kali.
Dengan medan berat dan jarak yang jauh, lanjutnya, penyaluran Bansos bisa memakan waktu berhari-hari bahkan sampai satu minggu. Nikolas bahkan pernah dikira hilang saat bertugas oleh kantor BRI tempatnya bekerja.
Pihak BRI Kanca Merauke hampir melakukan pencarian. Namun, malam sebelum hari pencarian dilakukan, ia berhasil sampai dan kembali ke kantornya. Medan yang berat membuat Nikolas bekerja di lapangan lebih lama, ditambah tidak adanya internet sehingga membuatnya kesulitan memberi kabar kepada kantor.
“Dari awal perkiraan kami, penyalurannya bisa selesai dalam tiga hari, ternyata lebih dari itu. Makanya dari kantor mengira terjadi apa-apa. Mereka hampir mau mencari saya. Bukan hanya masalah yang mengancam keselamatan, masih banyak masyarakat yang belum paham terkait aturan menjadi penerima bansos,” ucapnya.
Dalam satu daerah, misalnya, tidak semua masyarakatnya memperoleh bantuan. Namun, masyarakat yang tidak memperoleh merasa berhak mendapatkan Bansos. Hal itu menimbulkan kecemburuan dan mengakibatkan konflik.
“Ada yang dapat, ada yang nggak dapat. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa tidak semuanya bisa mendapatkan Bansos. Alhasil, kami tidak boleh pulang sebelum mereka dapat Bansos dulu,” ujarnya.
Nikolas pun berupaya membuka komunikasi dan menjelaskan terkait data yang sudah divalidasi dari Kantor Pusat. “Kami jelaskan dari Kementerian Sosial datanya seperti ini. Nanti biar Dinas Sosial yang kembali melakukan pendataan supaya tahun berikutnya mereka dapat Bansos. Masyarakat perlu tahu bahwa kami dari BRI hanya menyalurkan, semua penentuan penerima dari Dinas Sosial,” lanjutnya.
Harapan dan Bertahan
Dengan segudang pengalamannya di lapangan, Nikolas juga memiliki harapan bagi pemerintah, seperti pemerataan pembangunan infrastruktur komunikasi. Jaringan internet sangat dibutuhkan untuk mempermudah komunikasi dalam penyaluran Bansos.
Dinas terkait juga diharapkan lebih sering mengecek akurasi data dengan terjun langsung ke lapangan. Hal ini akan meminimalisasi kekeliruan penyaluran. Kendati demikian, Nikolas selalu bangga dengan profesinya sebagai penyalur Bansos dari BRI.
Melalui pekerjaan tersebut, ia juga dapat membantu keuangan keluarga serta mendapat pengalaman baru di lapangan. Nikolas sudah bertugas di BRI sejak 2017 dan bekerja sebagai Petugas Agen BRILink (PAB). Kemudian pada 2019, Nikolas dipercaya membantu penyaluran Bansos.
Kesuksesan penyaluran program strategis pemerintah tersebut sangat terkait pada kinerja Insan BRILian seperti Nikolas. BRI menjadi bank milik pemerintah yang menyalurkan stimulus ekonomi seperti Bansos dengan nilai terbesar.
Hingga akhir Desember 2021, BRI telah menyalurkan Bansos PKH senilai Rp11 triliun, Bansos Sembako Reguler senilai Rp16,6 triliun, Bansos Sembako PPKM senilai Rp2,4 tiliun dan Bansos penanganan kemiskinan ekstrim senilai Rp236,9 miliar.
Di bagian lain Bank BRI mengimbau masyarakat agar mewaspadai kasus penipuan berkedok investasi yang belakangan marak, khususnya BINOMO. BRI tidak memiliki kerja sama langsung dengan BINOMO terkait penyediaan kanal pembayaran menggunakan BRI Virtual Account (BRIVA) dan Internet Banking BRI.
Corporate Secretary BRI Aestika Oryza Gunarto mengungkapkan, BRI juga tidak bekerja sama terkait pembayaran melalui Internet Banking BRI dengan pihak BINOMO. Perseroan akan terus melakukan monitoring dan penelusuran lebih lanjut hingga ke mitra.
“Nasabah kami himbau untuk berhati-hati dalam memberikan data pribadi termasuk user ID dan Password Internet Banking BRI di aplikasi apapun,” jelas Aestika dirilis humas BRI melalui WAGroup BRI X Jurnalis juga, Selasa (8/2/2022).
Sebelumnya, pada Rabu (2/2/2022), Ketua Satgas Waspada Investasi (OJK) Tongam L Tobing mengatakan, BINOMO merupakan salah satu kegiatan ilegal di Indonesia karena tidak mempunyai izin sebagai pialang berjangka komoditi di Indonesia. Tongam juga menyebut, bahwa BINOMO bukan trading ataupun investasi, BINOMO diduga adalah perjudian.
Corporate Secretary BRI Aestika menutup rilis dengan mengatakan, “Dalam menjalankan operasional perbankan, BRI senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian dan menerapkan Good Corporate Governance atau GCG.” (smr)
