Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi satu-satunya fraksi di DPR RI yang menolak Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) disahkan menjadi undang-undang (UU). PKS beralasan pemindahan ibu kota akan membebankan keuangan negara di tengah masa sulit akibat pandemi Covid-19 yang terus berlangsung.
semarak.co-Penolakan PKS terhadap RUU IKN disampaikan dalam rapat di tingkat panitia kerja (panja) RUU IKN yang digelar pada Senin (17/1/2022) hingga Selasa dini hari (18/1/2022). Utang negara pun tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan pemindahan ibu kota. Karena itu pemindahan ibu kota dinilai membebani keuangan negara.
“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, menyatakan menolak RUU tentang IKN untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya,” ujar Suryadi Jaya Purnama, anggota fraksi PKS saat membacakan pandangan fraksinya dalam rapat seperti dilansir cnnindonesia.com.
PKS menilai rencana pemindahan ibu kota baru pada semester awal 2024 terlalu terburu-buru di tengah krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. Suryadi menilai proses pemindahan ibu kota baru membutuhkan waktu lama. Terutama untuk membangun sejumlah fasilitas dasar seperti sumber daya air, jalan, jembatan, hingga pemukiman.
Pembiayaan ibu kota baru setidaknya akan memakai APBN hingga lebih dari Rp90 triliun. Kondisi itu menurut dia tidak memungkinkan sebab ekonomi negara tengah lesu akibat pandemic Covid-19. “Dengan situasi tersebut maka kondisi keuangan negara belum memungkinkan untuk mendukung pembiayaan IKN,” katanya.
Diketahui, dari total biaya Rp 466,98 triliun untuk pembangunan ibu kota baru, sebanyak 53,5 persen di antaranya berasal dari APBN. Sementara sisanya yakni 46,5 persen dari Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha serta BUMN.
Anggota Fraksi PKS Hamid Noor Yasin mengatakan, saat ini kondisi ekonomi negeri kita masih dalam keadaan sulit dan belum pulih, masyarakat dan bangsa kita masih berjuang melawan COVID, krisis yang terjadi mengakibatkan banyak rakyat kita kehilangan pekerjaan dan angka kemiskinan bertambah.
“Di awal tahun ini juga marak naiknya kebutuhan pokok masyarakat, Menkeu juga mencatat utang pemerintah sebesar Rp 6.687,28 triliun, setara dengan 39,69 persen produk domestik bruto, sedangkan kebutuhan anggaran untuk IKN, diperkirakan kurang lebih Rp 406 triliun,” ujar Hamid dalam melakukan interupsi di rapat paripurna di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (18/1/2022).
Oleh sebab itu, kata Hamid, Fraksi PKS melihat bahwa pemindahan ibu kota negara sangat membebani keuangan negara dan membuat negara tidak fokus dalam penanganan pemulihan ekonomi, padahal hanya dengan pemulihan ekonomi maka kesejahteraan dapat ditingkatkan.
Lebih lanjut, Hamid menyebut pembahasan RUU IKN terkesan buru-buru. PKS menilai draf RUU IKN berpotensi masalah, baik formil maupun materiil. “RUU IKN fraksi kami merasa dikejar-kejar pembahasan mendalam dan belum komprehensif, ditanya drafnya ketika itu belum mendapatkan hasil pembahasan RUU IKN tersebut,” kecamnya.
“Sehingga kami berpandangan RUU IKN masih memuat potensi masalah baik secara formil dan materiil mulai dari proses pembahasan yang sangat singkat terburu-buru, hingga banyak substansi yang belum dibahas,” katanya seperti dilansir detikNews.com/Selasa, 18 Jan 2022 14:28 WIB.
Dengan sikap itu, PKS menjadi satu-satunya fraksi yang menolak RUU IKN. Sementara wakil oposisi lain, yakni fraksi Demokrat, tetap menerima dengan sejumlah masukan kritis. Partai-partai lain yang notabene tergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) setuju RUU IKN dilanjutkan.
“Jangan dibayangkan ini akan semata-mata menjadi kantor pemerintahan saja, tetapi sebuah kota baru, kota masa demotor, menjadi katalis kemajuan Indonesia,” kata Pratikno usai menyerahkan Surat Presiden terkait Rancangan Undang-Undang IKN kepada DPR di Jakarta.
Pratikno menjelaskan, ide besar IKN baru bukan hanya sekadar memindahkan ibu kota, tapi juga membangun sentra inovasi berkelanpan, kota yang bisa menjadi magnet bagi para talenta hebat dan sekaligus menjadi engine, menjadi jutan dan menjadi sumber inspirasi, sekaligus motor kemajuan Indonesia ke depan. (net/dtc/cnn/smr)
sumber: detik.com di WAGroup PERKOKOH PERSATUAN MUSLIM (postSelasa18/1/2022/masud)/cnnindonesia.com di WAGroup PAMEKASAN GERBANG SALAM
