By Djoko Edhi Abdurrahman *
semarak.co-Saya sudah meramalkan, langkah manuver Prof Tito Karnavian pada pilpres 2017 adalah manuver politik yang sangat berbahaya bagi negara. Bukan hanya karena membuat Polri menjadi tim sukses Pemilu, melainkan membangun Polri menjadi kekuatan utama bersenjata di bawah presiden.
Kini terbukti lewat peran virus Corona yang mencipta pandemi Covid-19 selanjutnya extra ordinari kekuasaan. Saya merujuk dan mengutip tulisan anonim yang dikirim Hatta Taliwang karena analisisnya jitu.
Saya setuju, Indonesia menuju satu partai dan menghapus check and balance, dan kembali dikuasai ABRI. Dimulai dari kekosongan jabatan kepala daerah yang kemudian diganti ABRI (TNI dan Polisi). Yang merintis itu ialah Tito Karnavian.
Berikut tulisan anonim berjudul Hijacking Indonesia atau bisa diterjemahkan membajak Indonesia yang sudah menjadi pesan berantai di berbagai whatsapp (WA), terutama grup-grup WA. Media Berbahasa Inggris Menganalisis Komprehensif Strategi PDIP Berkuasa Kembali 2024, termasuk arti penting pengangkatan Panglima TNI.
Editorial dari media berbahasa Inggris berlabel omong-omong.com, hari Sabtu (6/11/2021) menganalisis komprehensif strategi partai penguasa (PDIP) menuju 2024, termasuk arti penting pengangkatan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai panglima TNI dan kontrol jabatan-jabatan strategis lainnya di tingkat nasional dan daerah.
Judul editorialnya Hijacking Indonesia (Membajak Indonesia).
Pencalonan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) oleh Presiden Joko Widodo adalah bagian terakhir dari upaya PDI-P yang berkuasa untuk mengambil kendali atas hampir semua pos strategis di Indonesia.
Pemerintah pusat dan di tempat lain di daerah, untuk memungkinkannya mendikte arah bangsa dan hasil pemilu 2024,” demikian tulis paragraf pertama Editorial Hijacking Indonesia.
Berikut Terjemahan Lengkapnya:
Membajak Indonesia
Pencalonan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) oleh Presiden Joko Widodo adalah bagian terakhir dari upaya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang berkuasa untuk mengambil kendali atas hampir semua pos strategis di Indonesia, pemerintah pusat dan di tempat lain di daerah, untuk memungkinkannya mendikte arah bangsa dan hasil pemilu 2024
Demokrasi Indonesia saat ini cenderung menurun. Tapi kalau sudah cukup parah, sebenarnya bisa jadi hanya awal dari mengubah negara secara de facto menjadi sistem satu partai, karena selain jabatan Panglima TNI, pos-pos penting lainnya dari menteri dalam negeri, kapolri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga kepala Badan Intelijen Negara (BIN) adalah semua orang yang diangkat PDI-P, atau setidaknya memiliki hubungan dekat dengan partai.
Dan karena elit politik di Jakarta telah memutuskan untuk membatalkan semua pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada tahun 2022 dan 2023, dan menempatkan semua pemilihan kepala daerah pada tahun 2024 pada tahun yang sama dengan pemilihan presiden dan legislatif.
Soalnya, gubernur, bupati, dan walikota yang habis masa jabatannya pada 2022 dan 2023 akan digantikan oleh orang-orang yang diangkat oleh pemerintah. Ada 271 kepala daerah di seluruh Indonesia dengan kekuasaan otonom yang diangkat oleh pemerintah dan tanpa mandat dari rakyat.
Di sinilah PDI-P sebagai partai penguasa yang membawa Joko Widodo ke kursi kepresidenan pada 2014 dan 2019 dapat mendominasi, dan memastikan bahwa orang-orang yang ditunjuk ini adalah milik mereka.
271 orang yang diangkat oleh pemerintah adalah lebih dari setengah dari total kepala daerah di Indonesia, atau secara kasar mewakili sekitar 100 juta pemilih. Artinya, para elite politik saat ini, termasuk Presiden Jokowi, telah mengkhianati 100 juta pemilih.
Sebagai perbandingan, Jokowi memenangkan kursi kepresidenan pada 2019 dengan mengumpulkan sekitar 85 juta pemilih. Para gubernur, walikota, dan bupati ini memiliki waktu satu hingga dua tahun untuk mempersiapkan atau melakukan apa pun yang ingin mereka lakukan ke depan dan selama pemilu 2024.
Dengan undang-undang otonomi, kepala daerah ini memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam mendikte apa pun di daerahnya, termasuk proses pemilihan. Selain calon-calon politik PDI-P tersebut berpotensi untuk dikuasai, partai tersebut juga memiliki kader-kader tersendiri yang sudah menduduki jabatan kepala daerah di seluruh Indonesia.
Parahnya lagi, pemerintah membuka kemungkinan diangkatnya perwira polisi atau militer untuk mengisi jabatan kepala daerah yang kosong, membuatnya lebih berbahaya, dan mengingatkan pada masa Orde Baru.
Hampir di bawah radar dan tanpa banyak perlawanan bahwa PDI-P telah menyelesaikan proses mengamankan setiap pekerjaan yang diperlukan untuk memastikan dapat memenangkan pemilu 2024 dengan margin lebar yang belum pernah terlihat dalam 20 tahun terakhir, dan hanya sebanding dengan dominasi Golkar selama pemerintahan Soeharto, zaman Orde Baru.
Kombinasi pengendalian pos menteri strategis dan kepala daerah di seluruh Indonesia ditambah mayoritas di DPR akan memungkinkan hal itu tercapai. Checks and balances sedang sekarat, jika belum mati, di Indonesia.
Siapa Siapa?
Pertama dan terpenting, Jokowi selalu menjadi kader PDI-P, atau dalam kata-kata Megawati Jokowi tidak lebih dari salah satu “petugas partai”. Sebanyak Jokowi berusaha menjauhkan diri dari partai yang tidak bisa dia pimpin, atau bahkan menjadi presiden pertama tanpa PDI-P di belakangnya. Ini sesederhana itu.
Dari luar Jokowi terlihat telah mengkonsolidasikan kekuasaannya dengan mendapatkan dukungan dari Nahdlatul Ulama (NU) atau menjaga agar Luhut Panjaitan yang selalu dapat diandalkan sedekat mungkin untuk menjaga diri dari terlalu banyak pengaruh dari PDI-P.
Luhut yang secara historis tidak memiliki hubungan baik dengan PDI-P dan terutama dengan Megawati yang sangat marah kepada Luhut karena menolak permintaan Megawati agar dia mengundurkan diri dari kabinet Abdurrahman “Gus Dur” Wahid ketika Megawati akan mengambil alih kekuasaan pada tahun 2001.
Dari semua orang di dalam pemerintahan, hanya Luhut – dan mungkin Jokowi jika dia punya nyali – yang memiliki kekuatan berarti melawan serangan total PDI-P terhadap demokrasi Indonesia. Namun, dengan Jokowi tidak dapat mencalonkan diri pada 2024, kekuatan dan pengaruh kedua politisi tersebut semakin berkurang.
Jokowi segera menjadi bebek lumpuh. Untuk saat ini, PDI-P mengizinkan Luhut untuk menjalankan pertunjukan karena mereka membutuhkannya untuk mencegah pemerintah runtuh sebelum mereka mengambil alih.
Setelah kepresidenan, PDI-P perlu memastikan bahwa mereka memiliki kendali atas militer, yang sangat penting, di saat kekacauan dan protes yang meningkat dari publik. Andika yang merupakan menantu Jenderal (Purn) Hendropriyono, ajudan dekat Jokowi, khususnya PDI-P, menjadi jawaban atas kebutuhan partai tersebut.
Hendropriyono adalah Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) di bawah Presiden Megawati Soekarnoputri, ketua PDI-P saat itu, dan pada tahun 2014 kemudian Presiden terpilih Joko Widodo menunjuk Hendropriyono sebagai penasihat tim transisinya, bersama dengan Luhut Panjaitan, dan dua pemimpin Muslim, Hasyim Muzadi dan Syafii Maarif.
Ketiga, PDI-P secara tradisional dekat dengan polisi sejak berpisah dari militer pada 2002. Dimulai Kapolri Jenderal Da’i Bachtiar – kecuali sesaat di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono – hingga kini, PDI-P selalu ingin untuk mengontrol siapa yang menjadi Kapolri.
Tepat setelah membawa Jokowi ke kursi kepresidenan, PDI-P secara khusus menginginkan jenderal polisi pilihannya untuk menjadi kepala pasukan. Kebanyakan -jika tidak semua- jenderal polisi saat ini dekat dengan PDI-P, dan Kapolri saat ini Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak berbeda.
Melalui penguasaan terhadap para jenderal polisi inilah yang memungkinkan PDI-P menguasai kantor-kantor strategis lainnya, terutama yang berperan dalam pemilu 2024.
Pengangkatan Jenderal Tito Karnavian menjadi Menteri Dalam Negeri setelah pensiun sebagai Kapolri merupakan langkah yang brilian, apalagi jika dilihat sebagai antisipasi pemilu 2024. Kementerian Dalam Negeri adalah lembaga terpenting dalam pemilu nasional, dan yang mengontrol data pemilih.
Langkah selanjutnya adalah mengendalikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mencalonkan satu lagi jenderal polisi. Jendral polisi bintang tiga Firli Bahuri terpilih menjadi ketua badan antikorupsi.
Firli sendiri mengaku pernah bertemu dengan Megawati sebelum fit and proper test menjadi Ketua KPK di depan DPR. Ia pun mengaku dekat dengan keluarga Megawati karena mendiang suami Megawati, Taufik Kiemas, sudah mengenalnya sejak menjadi polisi muda.
Kemudian mengendalikan badan intelijen juga tidak kalah pentingnya. Jendral Budi Gunawan, salah satu jenderal polisi yang sangat dekat dengan Megawati diangkat untuk posisi ini.
Budi Gunawan adalah ajudan pribadi Megawati ketika dia menjadi presiden, dan pilihan pribadinya untuk jabatan Kapolri pada tahun 2016 tetapi dibantah oleh protes besar-besaran dari masyarakat atas dugaan keterlibatannya dalam skandal korupsi. Dia kemudian menjadi wakil kepala polisi sebelum menjadi kepala BIN pada 2016.
Kekuatan Kontra?
Jadi, harapan besar bahwa Indonesia akan menjadi lebih baik pasca 2024, atau bahwa pemilihan 2024 akan menjadi awal baru bagi ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini, sudah pupus dari sekarang. Naskah (masa depan) sudah ditulis oleh status quo untuk mempertahankan kekuasaan mereka di pasca 2024 karena PDI-P telah mengikat semua ujung yang longgar.
Bisakah kita berharap bahwa presiden berikutnya akan menjadi kekuatan tandingan terhadap dominasi utama PDI-P? Masih ada peluang calon non-PDI-P akan memenangkan kursi kepresidenan karena pemilihan presiden langsung lebih merupakan sosok daripada partai politik.
Dengan upaya PDI-P untuk mengesampingkan sosoknya yang paling populer di Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, partai tersebut memiliki kandidat yang lemah jika mereka bertahan untuk mencalonkan Puan Maharani, putri kesayangan Megawati tetapi memiliki popularitas yang rendah di kalangan pemilih.
Prabowo Subianto akan mencalonkan lagi, dan terlihat akan melakukan apa saja untuk memenangkan kursi kepresidenan setelah dua kali dikalahkan oleh Jokowi, termasuk mencapai kesepakatan dengan PDI-P, kemungkinan besar karena ia telah menjadi pasangan Megawati dalam upaya yang hilang dalam pemilihan presiden 2009.
Yang menghalangi adalah Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan pengusaha Sandiaga Uno. Jika Anies yang mendapat dukungan dari beberapa partai politik menjadi presiden, dia bisa melawan dominasi PDI-P dengan mengandalkan pemilih Muslim seperti yang ditunjukkan dalam demonstrasi besar pada 2 Desember 2016.
Tapi Indonesia tidak akan jatuh ke dalam perpecahan sektarian. Ia tahu di mana ia akan memimpin negara. Sementara kandidat muda populer lainnya, seperti Sandiaga dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, masih sulit untuk maju karena masih belum menemukan partai politik yang mendukungnya.
Undang-undang pemilu membutuhkan dukungan dari partai politik atau koalisi politik yang mengumpulkan setidaknya 20 persen pemilih dalam pemilihan terakhir untuk seorang calon untuk mencalonkan diri sebagai presiden. PDI-P adalah satu-satunya partai yang bisa mengajukan calonnya tanpa harus berkoalisi.
Tampaknya jabatan presiden masih sangat diperebutkan, bukan? Tidak juga. Naif jika kita tidak berpikir bahwa PDI-P dengan segala kekuatan dan pengaruhnya tidak akan berbuat apa-apa untuk memenangkan kursi kepresidenan.
Jadi, tampaknya kini bergantung pada masyarakat, media dan kelompok masyarakat sipil sebagai counter power untuk memastikan Indonesia tidak merusak demokrasi yang telah diperjuangkan bangsa dengan mengorbankan hampir segalanya, termasuk banyak nyawa.
Tetapi sekali lagi, fakta bahwa PDI-P dapat mencapai sejauh ini tanpa banyak perlawanan menunjukkan betapa masyarakat sipil yang kurang informasi dan terpecah-pecah. Karena itu, dengan semua gambaran suram ini, sangat penting dan mendesak agar kelompok-kelompok masyarakat sipil bersatu kembali, dan tidak kehilangan harapan untuk melawan niat memonopoli dan membajak Indonesia.
Masih lebih dari dua tahun lagi, dan publik dapat terlebih dahulu meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan undang-undang saat ini yang memungkinkan pemerintah untuk mengangkat kepala daerah, atau hanya membatalkan undang-undang pemilu yang membatalkan pemilihan langsung pada tahun 2022 dan 2023.
Kita bisa mendorong Jokowi untuk bangkit kembali dan mengambil tindakan untuk menyelamatkan Indonesia karena bagaimanapun dia masih presiden Indonesia sampai tahun 2024. Jika Indonesia ternyata yang kita takutkan, maka sejarah akan menyalahkan Jokowi karena tidak cukup berbuat untuk mencegahnya.
(Link: https://omong-omong.com/editorial-hijacking-indonesia/ 6 November 2021)
*) Djoko Edhi Abdurrahman adalah Wasekjen DPP KAI, Advokat, Wasek LPBH PBNU, Eks Anggota Komisi Hukum DPR
sumber: WAGroup Gerakan Amanah Sejahtera (postJumat12/11/2021/pilot)
