Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapatkan tugas untuk melaksanakan program strategis nasional seperti yang digaungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebagai mitra kerja yang dekat dengan masyarakat, Komisi II DPR RI membantu dalam menyosialisasikan program-program strategis itu.
semarak.co-Di Kota Bandung, kegiatan sosialisasi program strategis Kementerian ATR/BPN dihadiri Anggota Komisi II DPR Sodik Mudjahid. Pada kesempatan ini, Sodik sekaligus menyerahkan sertipikat tanah kepada 10 orang perwakilan masyarakat Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar).
Penyerahan sertipikat didampingi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jabar Yusuf Purnama, Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengelolaan Pengaduan, Biro Humas Kementerian ATR/BPN Adhi Maskawan, dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, Andi Kadandio Alepuddin.
Usai menyerahkan sertipikat, Sodik Mudjahid mengatakan ia setuju dengan pernyataan Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil bahwa BPN kini lebih baik. Meski demikian, ada beberapa yang harus diperbaiki agar terciptanya keadilan serta kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Saya mengakui, menjadi saksi ada langkah-langkah kemajuan di Kementerian ATR/BPN. Kita harus memberikan kepedulian yang maksimal,” ujar Sodik Mudjahid dalam kegiatan sosialisasi yang digelar di Hotel Pullman Bandung, Selasa (8/6/2021) seperti dirilis humas melalui WAGroup Forum Mitra ATR/BPN, Rabu (9/6/2021).
Kita membahas program strategis, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kita terus mendukung program redistribusi tanah, Reforma Agraria agar semakin tercipta keadilan bagi rakyat Indonesia.
Guna mendukung kerja Kementerian ATR/BPN, Komisi II DPR RI menjalankan fungsi legislatif, yaitu membuat Undang-Undang terkait pertanahan, menetapkan anggaran, hingga melakukan pengawasan. Fungsi kami dalam membuat UU, terakhir adalah UU Omnibus Law (UU Cipta Kerja).
“Yang kedua kami membahas anggaran, beragam konstitusi untuk alokasi-alokasi anggaran yang lebih produktif untuk soal pertanahan. Yang ketiga sebagai fungsi pengawasan kami mendirikan Panja Mafia Tanah, Panja Tata Ruang, dan Panja HGU, HGB, HPL,” papar Sodik Mudjahid.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yusuf Purnama memastikan bahwa Kota Bandung dapat segera menyelesaikan pendaftaran seluruh bidang tanahnya untuk menjadi kota lengkap.
“Kota Bandung ini sekarang targetnya sudah bukan lagi PTSL, tapi sudah kota lengkap. Meskipun tahun ini masih menyisakan 20.000 bidang tanah untuk dijadikan sertipikat. Itu tidak mudah, butuh kerja sama, saling mengisi, kerja keras,” tegasnya.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung Andi Kadandio Alepuddin menuturkan bahwa berdasarkan data, Kota Bandung memiliki total 567.538 bidang tanah dan hingga saat ini sebanyak 538.810 bidang tanah sudah disertipikatkan.
“Tahun 2017 Kota Bandung sudah memulai langkah untuk menjadikan Bandung menjadi kota lengkap pertama di Indonesia. Sekarang kita tinggal menindaklanjuti bidang tanah untuk didaftarkan siapa pemegang haknya,” terangnya.
Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengelolaan Pengaduan Biro Humas Kementerian ATR/BPN, Adhi Maskawan mengungkapkan, kegiatan ini menjadi penting karena anggota Komisi II DPR RI dan juga masyarakat dapat membantu menyosialisasikan program strategis khususnya PTSL.
“Seperti yang diketahui saat ini sedang dilaksanakan Reforma Agraria yang merupakan program prioritas pemerintah untuk menghilangkan ketimpangan dalam penguasaan dan kepemilikan tanah, serta menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan di Indonesia,” tuturnya.
Sosialisasi program strategis nasional kembali dilaksanakan Kementerian ATR/BPN di Kabupaten Jember, Selasa (08/06/2021). Pada acara yang dibuka Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur Jonahar, hadir sebagai narasumber Anggota Komisi II DPR Arif Wibowo serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Sugeng Muljosantoso.
Diikuti oleh 100 orang peserta, sosialisasi melalui pertemuan luring ini menetapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang ketat. Selain menerapkan pembatasan jarak, seluruh peserta dan juga panitia telah dipastikan non reaktif melalui tes usap antigen.
Pada sambutan pembukaannya Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur menyambut baik kegiatan ini. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat sehingga harus diketahui oleh seluruh masyarakat.
“Kami berharap kepada Bapak Ibu peserta yang hadir juga menularkan informasi yang didapat hari ini ke tetangga-tetangganya,” ujar Jonahar seperti dirilis humas melalui WAGroup yang sama, Forum Mitra ATR/BPN, Rabu (9/6/2021).
Senada Jonahar, Anggota Komisi II DPR Arif Wibowo mendukung PTSL ini. Pentingnya fungsi tanah bagi manusia adalah salah satu sebabnya. “Tanah adalah nyawa kita semua,” ujar Arif Wibowo.
“Tugas kami di legislatif diantaranya mendorong dari segi anggaran dan saya juga mohon Kantor Pertanahan melakukan edukasi PTSL tidak hanya terbatas pada peserta yang datang saat ini tapi seluruh jejaring di desa,” tambahnya.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Sugeng Muljosantoso mengatakan, dalam rangka melaksanakan PTSL ini, Kantor Pertanahan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan juga masyarakat melalui skema Trijuang.
“Ini menjadi titik keberhasilan PTSL, kami melaksanakan MoU dengan Pemerintah Daerah, pihak terkait lain dan saat ini kami memiliki desa-desa binaan PTSL,” ujar Sugeng saat menjelaskan langkah-langkah penyelesaian target PTSL di kantor yang dia pimpin.
Sebagai informasi, Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN selain dilakukan melalui pertemuan luring seperti ini juga dilaksanakan melalui media lainnya.
“Masifikasi informasi ini juga dilakukan melalui 510 akun media sosial yang Kementerian ATR/BPN miliki yang tersebar di seluruh unit kerja di seluruh Indonesia sehingga informasi segera tersampaikan kepada masyarakat,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan AntarLembaga Indra Gunawan ditemui di tempat sama. (wn/am/ys/rk/rh/smr)
