Oleh Shamsi Ali *
semarak.co-Seringkali kita dengarkan istilah poltisasi agama. Tentu yang dimaksud demikian adalah penggunaan atau pelabelan agama untuk kepentingan-kepentingan politik. Dengan kata lain agama dijadikan obyek demi meraih kepentingan politik.
Ternyata dalam dunia di mana politik menjadi penentu dominan dalam kehidupan publik, bukan hanya agama yang dipolitisir. Tapi hampir segala aspek kehidupan publik/berbangsa diwarnai oleh terpaan angin politik.
Dari budaya, pendidikan, bahkan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari rasa politik alias politisasi. Orang-orang mendukung atau menentang sesuatu bukan karena memang hal itu baik atau sebaliknya tidak baik. Tapi karena secara politik tidak sejalan dengan rasanya (kepentingannya).
Bentuk busana didukung, bahkan dipakai bukan karena “murni” (genuine) suka atau senang dengan busana itu. Tapi karena busana itu pada saat tertentu mendukung kepentingan politiknya.
Lihatlah larisnya baju-baju koko dan peci di musim-musim politik. Atau wanita-wanita politisi yang selama ini dengan terbuka menentang “syariah” ikut memakai jilbab di musim-musim politik.
Bahkan istilah-istilah syariah seperti halal dan wakaf juga menjadi laris ketika hal itu dapat mendukung kepentingan atau imej politik tertentu. Padahal secara umum syariah oleh orang-orang yang sama dianggap berbahaya, bahkan anti Pancasila, UUD dan NKRI.
Kini kecenderungan itu merambah ke ranah konsep karakter orang atau sekelompok orang. Seseorang dengan mudah dianggap intoleran hanya karena yang bersangkutan tidak sejalan dengan posisi pilitiknya.
Demikian sebaliknya. Betapa prilaku kasar dan intoleransi seseorang atau sekolompok orang dipertontonkan tanpa malu, tapi tetap saja dibiarkan, bahkan seolah dipelihara dan dilindungi.
Akibatnya Konsep toleransi terasa aneh. Toleransi yang pernah saya sebut dengan toleransi memihak. Toleransi yang dipasung untuk mendukung kepentingan politik tertentu.
Politisasi radikalisme dan moderasi
Kini yang juga mengkhawatirkan adalah politisasi kata radikal dan juga sebaliknya kata moderat. Seseorang akan mudah dilabeli radikal hanya karena berseberangan secara politik. Dan sebaliknya seseorang atau sekolompok orang dengan enteng dilabeli moderat karena sejalan secara politik.
Masalahnya kemudian label radikal ini tidak berakhir pada tataran persepsi atau wacana semata. Tapi boleh jadi membawa kepada perangkap keamanan atau ancaman stabilitasi negara. Pada akhirnya orang yang dipaksakan untuk diposisikan pada posisi radikal itu dianggap membahayakan negara atau pemerintah.
Saya kembali teringat peristiwa 9/11 di Amerika Serikat. Di mana saat itu kata radikal atau ekstrim menjadi kata yang paling populer berdampingan dengan kata “terror”. Sehingga peperangan apa yang disebut “terror” ketika itu tidak bisa dilepaskan dari peperangan kepada “kaum radikal”.
Belakangan opini tersebut semakin tergiring menuju kepada satu kelompok. Yaitu orang-orang Islam yang tidak setuju dengan kebijakan global Amerika dan sekutunya di berbagai belahan dunia, khususnya di Timur Tengah.
Tapi oleh pihak-pihak tertentu penggiringan opini semakin mengarah kepada Umat Islam. Pada akhirnya apa yang disebut sebagai peperangan kepada “terror” atau “war on terror” dimaknai sebagai peperangan kepada Umat Islam.
Inilah Sesungguhnya dikemudian hari yang diterjemahkan oleh Donald Trump dalam sebuah kebijakan “Muslim Ban” atau pelarangan orang Islam masuk Amerika. Dimulai dari 7 negara. Tapi tujuannya mengarah kepada pelarangan secara totalitàs kepada orang-orang Islam untuk masuk Amerika.
Pada sisi lain, sejak Bush hingga Trump ada pihak-pihak tertentu yang kemudian dilabeli “Muslim moderate”. Pelabelan itu bukan berdasar pada substansi moderasi itu sendiri. Karena beberapa pihak yang dianggap moderate justeru secara ideologi cukup kontras dengan nilai-nilai moderasi.
Di zaman GW Bush misalnya Saudi Arabia dijuluki sebagai negara/bangsa yang moderate. Saya masih ingat bagaimana Pangeran Bandar bin Sultan, Dubes Saudi untuk AS ketika itu begitu akrab dengan Presiden Bush. Padahal dari sekian yang dituduh sebagai pelaku serangan 9/11 mayoritasnya berkebangsaan Saudi Arabia.
Yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa ternyata penilaian radikal dan/atau moderat itu banyak ditentukan oleh kepentingan, termasuk kepentingan politik. Dan pada akhirnya nilai itu terasa kehilangan esensinya.
Hari-hari ini Isu radikal kembali ramai dibicarakan. Prof. Din Syamsuddin, tokoh nasional dan internasional, mantan Ketua Umum Muhammadiyah dua periode, Presiden Kehormatan Agama-Agama Dunia untuk perdamaian (World Religion for Peace) dan seabrek posisi nasional maupun internasional konon dilaporkan oleh apa yang disebut Getakan Anti Radikalisme Alumni ITB.
Saya pribadi sangat terkejut dan kecewa. Karena saya yakin, siapa saja memiliki logika sehat akan melihat pak Din tidak saja sebagai tokoh nasional dan internasional yang moderat. Tapi beliau berada di jalan perjuangan untuk membangun Moderasi (advancing moderation) dan perdamaian dunia (world peace).
Pak Din sendiri pernah menjadi Utusan Khusus Presiden RI untuk Perdamaian dan Dialog antar Agama dan Peradaban. Hanya saja beliau meninggalkan posisi itu karena ada sesuatu yang tidak sejalan dengan visi beliau sebagai tokoh agama dan perdamaian.
Tapi begitu mudahkah kemudian seorang Din Syamsuddin dituduh sebagai radikal hanya karena tidak setuju atau tidak sejalan dengan keadaan atau kebijakan politik yang ada? Begitu mudahkan mengingkari perjalanan panjang dan bersejarah beliau dalam membangun moderasi dan perdamaian?
Di sinilah urgensinya untuk kita saling mengingatkan. Kiranya masanya perlu menghentikan politisasi istilah radikalisme atau moderasi. Selain hanya menambah keresahan dalam masyarakat, juga akan semakin mempertajam kecenderungan karakter “we vs them” (kami lawan mereka).
Kecenderungan memecah belah atau ‘divide at empire’ ini pastinya hanya akan semakin melemahkan Umat dan bangsa itu sendiri. Karena sesungguhnya Umat dan tokoh-tokohnyalah, termasuk pak Din, yang menjadi tulang punggung ketahanan bangsa.
Karenanya serangan kepada tokoh-tokoh agama seperti pak Din ini adalah bagian dari upaya pelemahan Umat dan bangsa. Dan kecurigaan-kecurigaan itu boleh saja terbangun. Salah satunya, jangan-jangan memang ada “hidden power” yang bermain dan bertepuk di balik layar. Semoga tidak!
Udara Doha, 14 Februari 2021
* Penulis adalah Presiden Nusantara Foundation
sumber: WAGroup Jurnalis Kemenag (post Minggu 14/2/2021)
