Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang pentingnya pengelolaan anggaran untuk pengawasan ragam industri dimulai dari perbankan, pasar modal, dan industri non bank lainnya. “Kita ingin efisiensi karena keterbatasan anggaran dalam mengawasi industri. Kita akan rapat untuk pembagian bidang setelah pelantikan,” ujar dia di Jakarta, Kamis (20/7).
Ketua Mahkamah Agung, H. Muhammad Hatta Ali mengambil sumpah jabatan dan melantik Ketua dan Anggota Dewan Komisioner OJK Periode 2017-2022 di Kantor Mahkamah Agung, sesuai Keppres No. 87/P.2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.
Wimboh Santoso dilantik sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK, sementara Nurhaida, Tirta Segara, Riswinandi, Heru Kristiyana, Hoesen, dan Ahmad Hidayat dilantik sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK. Dengan pelantikan ini maka tujuh Anggota Dewan Komisioner OJK tersebut akan melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan Undang-Undang OJK No.21/2011 tentang OJK bersama dengan Dewan Komisioner OJK ex-officio dari Bank Indonesia, Mirza Adityaswara dan Dewan Komisioner OJK ex-officio dari Kementerian Keuangan, Mardiasmo. (wiy)
