by M Rizal Fadillah
semarak.co– Wacana penghapusan pelajaran sejarah di SMK dan menjadi pilihan di SMA oleh Kemendikbud mengemuka. Tidak jelas apa yang menjadi motif dan argumennya. Hanya yang ramai di Medsos adalah kekhawatiran adanya upaya menghapus sejarah kelam PKI beserta pemberontakannya.
Setelah sejarah Islam di Madrasah juga terbuldozer oleh kebijakan Menteri Agama kini Mendikbud melakukan langkah yang serupa. Mengingat tidak adanya visi dan misi Menteri, maka kebijakan mendasar seperti ini tentu menjadi tanggungjawab Presiden.
Di tengah eskalasi penyusupan faham komunisme dan bangkitnya Neo PKI maka diskursus penghapusan pelajaran sejarah dalam program penyederhanaan kurikulum SLA, akan menjadi isu yang sensitif. Akhir-akhir ini penayangan film G 30 S PKI pun menjadi pro dan kontra.
Rezim Jokowi memang kurang peduli dengan kekhawatiran masyarakat terhadap keberadaan Neo PKI atau pengembangan Komunisme. Keresahan publik direspon dingin oleh Pemerintah. Tidak ada sedikitpun “warning” bahaya atau ancaman Komunisme. Hal ini menjadi sinyal bahwa pemimpin memang tidak sedang memikirkan rakyatnya.
Sejarah penghianatan PKI mesti diajarkan kepada anak-anak didik. Dari generasi ke generasi. Tidak boleh dihapus. Kekejian fitnah dan adu dombanya harus diketahui. Kepura-puraan dalam membela Pancasila harus menjadi pelajaran. Mahir dalam menyusup ke elit kekuasaan. Sekelas Presiden pun dapat tersentuh dan terpengaruh.
Soekarno mati-matian berjuang agar PKI masuk Kabinet Ali Satro Amidjojo pasca Pemilu 1955. Memaksa membentuk Kabinet Gotong Royong. Menggunakan otoritas dan wibawanya untuk membentuk Front Nasional menuju Nasakom.
PKI ditarik menjadi bagian dari pilar kekuatan bangsa. Sejarah mencatat pidato Soekarno saat HUT PKI bulan Mei 1965 dengan judul “Subur subur suburlah PKI”.
Anak Sekolah Menengah tingkat Atas tidak boleh didoktrin “menghafalkan kategori-kategori” seolah PKI adalah korban pembantaian, PKI diperlakukan zalim, PKI sasaran fitnah, atau komunisme faham yang layak hidup. Doktrin seperti itu penuh dengan kepalsuan dan kebohongan dalam rangka mengelabui generasi muda.
Anak atau cucu PKI berada dimana-mana baik birokrasi atau parlemen. Menjadi pengusaha atau mungkin rohaniawan. Mereka potensial untuk membangkitkan spirit perjuangan orang tua atau leluhurnya. Apalagi dengan dukungan penuh Partai Komunis Cina yang terasa semakin akrab saja dengan istana dan partai berkuasa.
Bahaya bangkit Neo PKI dan Komunisme jangan diremehkan. Fenomena pelecehan agama yang semakin marak, isu radikalisme umat beragama, hingga RUU HIP dan BPIP adalah tanda kebangkitan itu.
Sejarah penyusupan dan pemberontakan PKI tahun 1926, tahun 1948, dan tahun 1965 adalah bukti bahwa PKI dan Komunisme itu selalu gigih dalam berjuang. Pengulangan adalah hukum yang absolut.
Pak Menteri, jangan hapus pelajaran sejarah dari kurikulum SMK dan SMA karena menghapus artinya membodohi generasi muda dan membuka peluang bagi pemutarbalikkan fakta sejarah. PKI yang penghianat dicitrakan sebagai korban. TNI dan umat Islam yang menjadi korban dipropaganda sebagai penindas. PKI memang pandai menipu.
Menjelang mengenang sejarah hitam bangsa akibat penghianatan G 30 S PKI maka Presiden sebaiknya berpidato resmi untuk meminta agar rakyat selalu waspada akan bangkitnya Neo PKI dan Komunisme.
Bila tidak dan masa bodoh atau bahkan sampai menyatakan bahwa PKI itu tidak ada dan tak mungkin tumbuh kembali, maka jangan salahkan jika rakyat mungkin meragukan kebersihan dirinya dari pengaruh PKI dan Komunisme tersebut.
Sejarah merupakan bukti dari suatu perbuatan yang membangun atau menghancurkan.
PKI dan Komunisme adalah musuh agama, tentara, dan ideologi Pancasila.
Musuh dari seluruh rakyat Indonesia.
*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan.
Bandung, 20 September 2020
sumber: WA Group Anies For Presiden 2024
