Kementerian Pertahanan (Kemhan) akan membuka pendaftaran program latihan Komponen Cadangan (Komcad) bagi masyarakat Indonesia. Pelatihan Komcad ini digelar sesuai dengan amanat yang dicantumkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN).
semarak.co -Dirjen Potensi Pertahanan (Pothan) Kemhan Bondan Tiara Sofyan mengatakan PP yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN tersebut kini masih berada dalam proses pembahasan akhir di Sekretariat Negara (Sekneg).
“Bahwa dalam sistem pertahanan negara kita itu akan ada komponen cadangan. Jadi komponen cadangan ini untuk pertama kalinya diatur secara legal memiliki dasar hukum kuat dan akan dioperasionalkan,” kata Bondan usai diskusi bersama media di Kantor Kemhan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2020).
Sosialisasi tersebut, harap Bondan, dapat dimulai Maret 2020 ini dan Latihan Dasar Militer (Latsarmil) dimulai setelah Idul Fitri 2020. “Komcad bukan program wajib militer,” terangnya.
Komcad, lanjut dia, merupakan komponen pertahanan dalam sistem pertahanan rakyat semesta yang dianut Republik Indonesia yang berfungsi untuk memperkuat komponen utama pertahanan yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Proses rekrutmen Komcad dibuka secara sukarela dan memiliki syarat-syarat tertentu untuk dipenuhi oleh peserta program tersebut. “Komcad itu bukan wajib militer. Komcad adalah untuk memperkuat komponen utama yakni TNI. Lomcad bukan wamil. Pendaftaran Komcad dibuka scara sukarela untuk usia 18-35 tahun,” ulangnya.
Ia mengatakan, masyarakat yang mengikuti Komcad tidak diperbolehkan dikeluarkan dari pekerjaan asalnya ketika menjalani latihan dasar militer (latsarmil) selama tiga bulan.
Masyarakat yang akan mendaftar dalam program Komcad, kata Bondan, nantinya tetap akan dilakukan proses seleksi. Jika memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan oleh Kemhan maka pendaftar berhak mengikuti pelatihan militer. “Setelah itu kemudian baru diangkat Komcad. Setelah itu kembali ke profesi semula,” katanya.
Dia berharap akan banyak masyarakat khususnya kalangan muda yang bisa mengikuti program pelatihan ini. “Yah nanti seperti itu, kita masuk ke anak-anak milenial kan lewatnya semua medsos yah, nanti kita ada kampanye di medsos, Indonesia memanggil untuk komponen cadangan kira-kira begitu,” tuturnya.
Para Komcad ini bisa digunakan dalam bentuk mobilisasi pasukan melalui arahan presiden. “Bela negara dalam keadaan bahaya atau darurat dan itu harus dinyatakan oleh presiden dan harus disetujui oleh DPR. Jadi penggunaannya seperti itu,” ujarnya.
Kemhan saat ini menunggu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan pemerintah terkait (PP) dengan pelaksanaan program Komcad yang pelaksanaannya pada pertengahan 2020.
“Jadi, komponen cadangan ini untuk pertama kalinya diatur secara legal, memiliki dasar hukum kuat dan akan dioperasionalkan. PP-nya masih dalam proses, sudah selesai harmonisasi sekarang masih dalam pembahasan akhir di Setneg,” kata Bondan.
Mereka akan mendapat pelatihan dasar militer selama 3 bulan penuh. Rencananya akan ada 25 ribu orang yang direkrut untuk mengikuti pelatihan Komcad ini. “Apakah nanti akan tercapai dalam berapa tahun? Hal ini bergantung pada anggarannya,” katanya.
Masyarakat yang mengikuti pelatihan Komcad ini tidak hanya mendapat pelatihan dasar militer. Hak-hak yang didapat para Komcad ini juga terkait dengan uang saku, perlengkapan militer selama pelatihan, jaminan kesehatan, hingga asuransi. “Uang saku tetapi terbatas sesuai dengan latihan dasar militer,” ujarnya.
Ketua MPR Bambang Soesatyo mendukung kebijakan Kemhan yang akan membentuk Komcad. Ia menilai komponen cadangan pertahanan negara itu untuk memperkuat komponen utama pertahanan negara, yaitu TNI, saat negara dalam keadaan bahaya atau darurat.
“Saya mendukung rencana Kemenhan yang akan membentuk Komcad Pertahanan Negara, serta berharap Kemenhan dapat merekrut 25 ribu milenial untuk bergabung sebagai Komcad sesuai target pemerintah,” kata Bamsoet, sapaan akrabnya dalam keterangan pada wartawan di Jakarta, Jumat (21/2/2020).
Ia pun meminta pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara agar dapat segera disosialisasikan kepada masyarakat. Menurut dia PP itu sangat diperlukan karena hingga saat ini PP itu masih dalam proses pembahasan akhir di Sekretariat Negara.
Politisi Partai Golkar itu juga meminta Kementerian Pertahanan melalui Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan untuk bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mengkampanyekan program komponen cadangan pertahanan Negara tersebut.
“Kampanye program Komcad Pertahanan Negara itu bisa disampaikan melalui berbagai pijakan termasuk media sosial untuk menarik minat para milenial untuk masuk dan terlibat dalam sistem pertahanan negara,” ujarnya.
Ia juga mengajak masyarakat agar berpartisipasi dalam program Kementerian Pertahanan itu, khususnya masyarakat yang berusia 18-35 tahun agar mendaftarkan diri secara sukarela untuk menjadi bagian dari Komponen Cadangan Pertahanan Negara.
Menurut dia, setelah masyarakat mendaftar, nanti akan diseleksi dan diberikan pelatihan dasar militer selama tiga bulan terlebih dahulu, sesuai amanat UU Nomor 23/2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. (net/lin)
