Gelombang solidaritas terhadap Palestina kembali menjadi sorotan Eropa. Di Belanda, demonstrasi besar digelar untuk mendesak pemerintah Belanda mengambil sikap lebih tegas terhadap kebijakan Israel di Palestina.
Semarak.co – Tuntunan demonstrasi besar-besaran yang mereka beri tajuk “Red Line” tersebut, salah satunya adalah meminta kepada pemerintah Belanda untuk segera menghentikan penjualan senjata kepada Zionis Israel.
Aksi massa Red Line berlangsung pada hari Ahad, 8 November 2026, dengan titik kumpul utama di Museumplein, di ibukota Amsterdam sebelum peserta bergerak menyusuri sejumlah ruas jalan kota dan kawasan sekitar Vondelpark di wilayah setempat.
Menurut Amnesty International Belanda, salah satu penyelenggara aksi, jumlah peserta diperkirakan melampaui 200.000 orang. Angka itu merupakan klaim penyelenggara, bukan penghitungan independen yang diumumkan otoritas kepolisian setempat pada hari itu.
Banyak peserta mengenakan pakaian merah sebagai simbol peringatan terhadap kebijakan pemerintah. Mereka membawa bendera Palestina, poster bertuliskan Free Palestine, serta meneriakkan slogan yang menuntut penghentian kekerasan dan perlindungan warga sipil.
Dalam aksi tersebut, massa meminta pemerintah Belanda memperketat sanksi perdagangan terhadap Israel, menghentikan penjualan senjata serta menyatakan secara resmi bahwa tindakan Israel di Gaza merupakan genosida, meski Israel menolak tuduhan.
Demonstrasi diselenggarakan koalisi organisasi masyarakat sipil, termasuk Amnesty International, Oxfam Novib, Save the Children dan PAX. Sejumlah tokoh serta aktivis turut menyampaikan pidato mengenai kondisi kemanusiaan dan tekanan publik internasional.
Perdana Menteri Rob Jetten tidak mengikuti demonstrasi kali ini, tetapi sebelumnya membela pendekatan pemerintah. Ia menyatakan Belanda terus meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Israel sekaligus mendorong Hamas mematuhi kesepakatan keamanan yang berlaku.
Ketegangan hubungan Belanda dan Israel meningkat setelah pemerintah Belanda memberlakukan larangan impor produk dari permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Kebijakan itu memicu perselisihan diplomatik antara kedua negara tersebut.
Pemerintah Israel secara konsisten membantah tuduhan genosida dan menyatakan operasi militernya merupakan respons terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Perdebatan hukum dan politik mengenai perang Gaza terus menjadi perhatian dunia.
Dilansir AP, AFP, Al Jazeera dan NL Times (9/11/2026), aksi itu memerlihatkan tekanan masyarakat Eropa terhadap kebijakan pemerintah terkait konflik Gaza. Namun, tuntutan demonstran belum otomatis menjadi keputusan resmi, karena perubahan kebijakan tetap bergantung pada proses politik. (net/ap/afp/alz/nt/kim/smr)
