Pelaksana Tugas (Plt) Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Pemerintahan Presiden Prabowo, Popy Rufaidah menyakini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) optimistis implementasi Wajib Halal Oktober atau berlakunya kewajiban sertifikasi halal pada 18 Oktober 2026 nanti.
Semarak.co – Popy malah pesan harus dikawal untuk segera dilaksanakan. Penegasan ini disampaikan Popy dalam rapat koordinasi (Rakor) di Gedung Bina Graha Istana Presiden kawasan Medan Merdeka Jakarta Pusat, Selasa (15/9/2026).
Popy mengatakan rapat lintas kementerian/lembaga dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi dalam memastikan seluruh langkah yang diperlukan dapat diselesaikan sebelum tanggal implementasi. Rakor ini untuk memastikan seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki kaitan dengan mandatori halal dapat merealisasikan langkah-langkah yang diperlukan.
“Implementasi Wajib Halal ditetapkan pada 18 Oktober 2026, sebagai amanat (undang-undang) yang harus dijalankan. Saya menekankan bahwa kesiapan produk impor dan bahan baku dalam implementasi Wajib Halal,” tegas Popy dirilis humas usai acara melalui WAGroup Media Halal Indonesia (BPJPH), Kamis malam (17/9/2026).
Ditambahkan Popy, mengingat produk dan bahan baku yang masuk ke Indonesia berasal dari berbagai negara, kesiapan informasi dan pemahaman mengenai mekanisme pemastian kesesuaian produk halal perlu dipastikan sejak dari negara asal.
Diseminasi informasi juga penting bagi Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Hal tersebut diperlukan agar informasi mengenai ketentuan Wajib Halal dan pemastian kesesuaian produk dapat tersampaikan kepada pihak terkait di negara asal.
Sekretaris Utama (Sestama) BPJPH Muhammad Aqil Irham mengapresiasi dukungan kementerian/lembaga dalam mengawal implementasi Wajib Halal pada Oktober 2026. Kordinasi lintas K/L penting untuk memastikan implementasi berjalan efektif sekaligus mengantisipasi berbagai potensi hambatan.
“Kami mengapresiasi dukungan dan sinergi kementerian/lembaga dalam mengawal Wajib Halal. Berbagai masukan yang disampaikan kami tampung dan tindak lanjuti untuk memperkuat implementasi sehingga kebijakan ini secara optimal memberikan kepastian bagi dunia usaha sekaligus perlindungan bagi masyarakat,” kata Aqil.
Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Mamat S Burhanudin mengatakan, pemastian kesesuaian produk halal merupakan amanat regulasi yang diperlukan untuk memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Pelaksanaan pemeriksaan kesesuaian ini merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, independensi, transparansi, legitimasi, kredibilitas, dan profesionalitas.
Hadir juga Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal E.A. Chuzaemi Abidin, Tenaga Ahli Bidang Kehumasan BPJPH M Fariza Y Irawady, pejabat Tinggi Madya yang mewakili Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan.
Lalu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Badan Karantina Indonesia. Selain itu, rakor dihadiri pula oleh pimpinan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).
Serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Turut hadir Atase Perdagangan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington D.C., Bangkok, New Delhi, Ankara, Seoul, Kuala Lumpur, Singapura, Ankara; serta Atase Pertanian Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, Roma, Washington D.C., dan Brussels, Belgia. (hms/jph/smr)
