Memperkuat pelayanan Keluarga Berencana (KB) Pascapersalinan sebagai bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas keluarga dan memastikan setiap keluarga mampu merencanakan kehamilan secara sehat dan sesuai kebutuhan terus dilakukan.
Semarak.co – Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji saat membuka kegiatan Intensifikasi Pelayanan KB Pascapersalinan di Hotel Four Points by Sheraton, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (15/9/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi pemerintah bersama organisasi profesi dan tenaga kesehatan dalam meningkatkan akses serta kualitas pelayanan KB pascapersalinan. Menteri Wihaji menekankan bahwa penguatan KB pascapersalinan tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian target administratif, tetapi harus berangkat dari manfaat nyata yang diterima keluarga.
Menurutnya, KB pascapersalinan merupakan bagian dari upaya memastikan ibu dapat merencanakan kehamilan berikutnya sehingga anak yang dilahirkan memperoleh pengasuhan, asupan gizi, kesehatan, dan kesempatan tumbuh kembang yang lebih baik.
“Saya sendiri memilih substantif, tetapi tidak harus meninggalkan administratif. Substansinya apa? KB pascapersalinan adalah memastikan bahwa nanti anak-anak kita, yang kita layani, ibu-ibu, bisa memastikan keluarganya berencana, bisa memastikan anak berikutnya atau anak yang sekarang baru dilahirkan dapat pola asuh, dapat ASI, kemudian juga tentu pola asuhnya betul-betul optimal,” ujar Menteri Wihaji.
Ia menjelaskan, pemerintah perlu terus melakukan inovasi karena tantangan pelayanan KB pascapersalinan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan alat kontrasepsi dan tenaga kesehatan, tetapi juga edukasi, pencatatan, serta bagaimana membangun kesadaran masyarakat.
“Karena itu, pendekatan komunikasi kepada masyarakat perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan karakter generasi saat ini,” ujar Wihaji dirilis humas usai acara melalui WAGroup Jurnalis Kemendukbangga/BKKBN, Rabu pagi (16/9/2026)
“Mesti ada inovasi, mesti ada kebijakan, mesti ada sesuatu yang baru. Termasuk kita bikin Permen (Peraturan Menteri), itu bagian dari inovasi, bukan ngakali. Tapi memang selama ini kita ini tercatat dalam administrasi, itu data,” tegas Menteri Wihaji.
Menteri Wihaji juga mendorong agar edukasi mengenai KB pascapersalinan dikemas lebih kreatif dan menarik sehingga masyarakat memahami bahwa KB bukan sekadar penggunaan kontrasepsi, tetapi merupakan bagian dari perencanaan keluarga dan investasi terhadap kualitas generasi berikutnya.
Ia menilai pendekatan komunikasi harus mengikuti perubahan perilaku masyarakat, termasuk memanfaatkan perkembangan teknologi.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Wihaji juga menyampaikan apresiasi kepada para tenaga kesehatan, khususnya bidan dan dokter, yang menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan program KB pascapersalinan membutuhkan keterlibatan banyak pihak dan pelayanan yang mampu menjangkau masyarakat hingga ke wilayah dengan tantangan geografis dan akses kesehatan yang berbeda.
Wakil Sekretaris Jenderal PP Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) dr. Dhika Prabu Armadhan menegaskan bahwa pelayanan KB pascapersalinan perlu ditempatkan sebagai bagian yang terintegrasi dalam pelayanan kesehatan ibu, mulai dari masa kehamilan hingga masa nifas.
Hal tersebut penting agar ibu memiliki cukup waktu untuk memperoleh informasi, memahami pilihan kontrasepsi, dan menentukan metode sesuai kondisi serta kebutuhannya.
“KB pascapersalinan bukan hanya tentang memberikan kontrasepsi setelah persalinan, tetapi bagaimana kita memastikan ibu mendapatkan informasi dan konseling sejak dini, kemudian pilihan tersebut dapat dikonfirmasi setelah persalinan dan ditindaklanjuti pada kunjungan nifas,” ujar dr. Dhika.
Ia menjelaskan, POGI memiliki peran dalam menghubungkan pedoman klinis dengan pelayanan yang diterima pasien. Peran tersebut mencakup penguatan standar klinis, pelatihan tenaga kesehatan, konseling pasien, integrasi layanan, advokasi kebijakan, registri dan monitoring, hingga peningkatan mutu secara berkelanjutan.
Menurut dr. Dhika, kualitas pelayanan KB pascapersalinan juga sangat ditentukan oleh konseling yang memberikan ruang untuk mengambil keputusan secara sukarela. Tenaga kesehatan perlu memahami rencana reproduksi pasien, menjelaskan pilihan metode secara seimbang, serta memastikan pasien memperoleh informasi mengenai manfaat, efek samping, dan tindak lanjut pelayanan.(hms/bkkbn/sam)
