Upaya mewujudkan birokrasi maritim yang adaptif, profesional, dan berkelas dunia terus diperkuat melalui sinergi antara Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Semarak.co – Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menegaskan Pushidrosal menjadi penyedia data dan informasi hidro-oseanografi yang berperan penting menjamin keselamatan navigasi pelayaran, mendukung pembangunan ekonomi biru, memperkuat diplomasi maritim, serta menjaga kedaulatan bangsa.
“Data dan informasi yang dimiliki Pushidrosal merupakan aset strategis yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti, mempercepat transformasi digital, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujar Purwadi Arianto, dirilis humas PANRB usai acara melalui WAGroup JURNALIS PANRB, Rabu malam (8/7/2026).
Ia menjelaskan bahwa agenda Reformasi Birokrasi saat ini tidak lagi berfokus pada penyempurnaan administrasi semata, melainkan mendorong terciptanya pemerintahan yang kolaboratif, berbasis data, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Oleh karena itu, interoperabilitas sistem, integrasi layanan, serta penyelarasan proses bisnis antarinstansi menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan digital.
Purwadi juga mengapresiasi berbagai inovasi yang telah dikembangkan Pushidrosal, seperti pengembangan Indonesian Marine Geospatial Information Centre (IMaGIC), penerapan standar data hidrografi internasional, serta pengelolaan layanan digital yang mendukung operasional organisasi maupun pelayanan publik.
Inovasi tersebut dinilai selaras dengan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), kebijakan Satu Data Indonesia, serta penguatan interoperabilitas data nasional.
Lebih lanjut, sinergi antara Kementerian PANRB dan Pushidrosal diharapkan dapat memperkuat penyelarasan proses bisnis lintas kementerian dan lembaga, meningkatkan kualitas pelayanan publik maritim, serta mengoptimalkan pemanfaatan data hidro-oseanografi untuk mendukung keselamatan pelayaran.
“Kolaborasi bukan sekadar membangun hubungan antar instansi, tetapi menyatukan tujuan untuk menghasilkan kebijakan dan pelayanan yang lebih efektif. Dengan semangat ini, kita dapat menghadirkan birokrasi maritim yang semakin unggul, profesional, dan mampu menjawab tantangan pembangunan nasional,” pungkasnya (ynt/smr)
