Kesepakatan damai antara Amerika Serikat (AS) dibantu Republik Islam Iran tak menemui kata sepakat. Bahkan kian meruncing. Presiden AS Donald Trump berupaya mengubah beberapa persyaratan dalam usulan proposal untuk mengakhiri perang di Timur Tengah.
Semarak.co – Namun, Kepala Negosiator Republik Islam Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf menyebut bahwa negara Persia itu tak akan menyetujui kesepakatan apapun dengan negara Paman Sam jika terpantau gagal menjamin hak rakyat Iran.
Dilansir Detik.com dari Kantor Berita AFP, pada hari Ahad (31/5/2026), Presiden AS Donald Trump dilaporkan akan berupaya mengubah beberapa syarat dalam usulan proposal untuk segera mengakhiri perang di Timur Tengah.
Media AS, The New York Times melaporkan perubahan yang dilakukan Trump melibatkan penguatan persyaratan kesepakatan. AS juga telah mengirimkan kerangka kerja baru itu kembali untuk dipertimbangkan oleh Iran. Hal itu disampaikan para pejabat yang mengetahui proses itu.
Laporan tersebut mengungkap belum jelas apa saja perubahan yang dimaksud. Akan tetapi situs berita AFP mengatakan Trump ingin memerkuat beberapa poin dalam kesepakatan yang menurutnya penting, seperti apa yang dilakukan terhadap material nuklir Iran.
Perubahan baru ini dapat memerpanjang negosiasi antara kedua pihak selama beberapa hari sebelum keputusan tercapai mengenai apakah kesepakatan itu akan mengakhiri perang yang dimulai setelah AS dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Iran pada 28 Februari 2026.
Sementara itu, sumber dari AS mengatakan kepada AFP bahwa proposal tersebut telah menunggu persetujuan Trump, tetapi ia tidak membuat keputusan setelah pertemuan di Ruang Situasi Gedung Putih pada hari Jumat.
Trump mengatakan prioritasnya untuk kesepakatan apa pun termasuk kesepakatan Iran untuk tidak pernah mengembangkan senjata nuklir dan pembukaan kembali Selat Hormuz yang diblokade, yang dilalui oleh sekitar 20 persen pasokan minyak dunia.
Sementara itu, Kepala negosiator Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, mengatakan bahwa Teheran tidak akan menyetujui kesepakatan apa pun dengan AS yang gagal menjamin hak-hak rakyat Iran. Iran mengaku tidak akan mempercayai janji AS.
“Kami tidak akan menyetujui perjanjian apa pun sampai kami yakin bahwa hak-hak rakyat Iran telah ditegakkan,” kata Ghalibaf, dalam siaran video di televisi pemerintah yang dikutip sejumlah media Barat, di antaranya AFP dan Axios.
Ia menambahkan bahwa para negosiator Iran “tidak mempercayai kata-kata musuh maupun janji-janjinya.” Pernyataan Ghalibaf muncul ketika Teheran dan Washington terus bertukar proposal soal kerangka kerja untuk kesepakatan mengakhiri perang yang meletus 28 Februari 2026.
Pada hari Sabtu, media The New York Times dan Axios melaporkan bahwa Presiden AS Donald Trump telah mengirimkan kembali ke Teheran kerangka kerja baru untuk dipertimbangkan oleh Iran dengan persyaratan yang “lebih keras”. Belum jelas apa yang dimaksud dengan hal itu.
Pemerintah Republik Islam Iran memandang bahwa pencabutan sanksi dan pelepasan asetnya yang dibekukan di bank-bank di luar negeri sebagai salah satu hak utamanya yang harus dijamin dalam kesepakatan apa pun dengan Paman Sam. (net/dc/afp/tnyt/axs/kim/smr)
