Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa mengajak seluruh anggota Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dalam mendorong pariwisata Indonesia yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Semarak.co – Wamenpar menekankan pentingnya peran ASITA dalam mengemas paket wisata yang kompetitif sekaligus memanfaatkan berbagai stimulus pemerintah secara optimal untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata nasional.
“Seperti yang Ibu Menteri sampaikan, Bu Wamen kita harus dukung ASITA, kita harus berjalan bersama ASITA. Itu pesan beliau kepada saya. Karena ASITA ini adalah mitra strategis dari pemerintah,” kata Wamenpar, saat membuka Rakernas II ASITA 2026 di Makassar, dirilis humas usai acara melalui WAGroup Siaran Pers Kemenpar2, Kamis (7/5/2026).
Sebagai asosiasi biro perjalanan wisata tertua di Indonesia, ASITA memiliki posisi penting tidak hanya dalam mendukung promosi dan penjualan paket wisata, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam memberikan masukan serta kritik yang konstruktif terhadap kebijakan pariwisata nasional.
Wamenpar juga menjelaskan langkah pemerintah menghadapi tantangan global, termasuk tingginya harga tiket pesawat. Pemerintah telah memberikan sejumlah stimulus, antara lain PPN ditanggung pemerintah sebesar 100%, penetapan surcharge 38%, hingga pembebasan bea masuk onderdil pesawat 0 persen.
Selain itu, Kemenpar juga melakukan penyesuaian strategi pasar dengan mengalihkan fokus promosi ke kawasan Asia dan Asia Pasifik, serta memperkuat pasar medium haul dan short haul.
Pergeseran strategi ini dinilai selaras dengan tren global, di mana wisatawan kini cenderung memilih destinasi yang lebih dekat, efisien dari sisi biaya, serta lebih singkat waktu tempuhnya.
Wamenpar juga mengingatkan seluruh pelaku usaha pariwisata, khususnya biro perjalanan wisata, untuk memastikan produk wisata yang dipasarkan berasal dari usaha yang memiliki izin resmi. Langkah tersebut penting untuk menjaga kualitas layanan, melindungi wisatawan, sekaligus memperkuat kredibilitas industri pariwisata Indonesia.
“Dan untuk itu, pada 2025 sudah diterbitkan Peraturan Menpar Nomor 6 Tahun 2025 yang mengatur terkait dengan standar kegiatan usaha, tata cara pengawasan dan juga sanksi administratif dan kebijakan ini bertugas untuk tentu saja adalah melindungi wisatawan sekaligus juga menjaga dari kredibilitas industri pariwisata Indonesia,” katanya.
Kementerian Pariwisata, lanjut Wamenpar, juga terus mendorong terciptanya ekosistem pariwisata yang saling terhubung antara industri event, tourism and travel, serta perhotelan agar mampu tumbuh secara bersama dan saling memperkuat.
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi, mengatakan Sulsel memiliki potensi pariwisata beragam, mulai dari kekayaan budaya di Tana Toraja hingga geopark yang telah diakui UNESCO. Dengan 24 kabupaten/kota, Sulawesi Selatan dinilai memiliki peluang besar terus mengembangkan sektor pariwisata berbasis potensi daerah.
Pemprov Sulsel terus memperkuat sektor pariwisata melalui program strategis dan kolaborasi lintas sektor. Salah satunya ditunjukkan melalui keberhasilan Sulawesi Selatan menghadirkan empat event dalam program Kharisma Event Nusantara (KEN) tahun 2025 dan 2026.
“Saya berharap melalui Rakernas ini akan lahir rekomendasi-rekomendasi yang konkret tidak hanya untuk memperkuat organisasi saja, tetapi juga untuk mampu menjawab tantangan industri pariwisata dan sekaligus mendorong percepatan pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata yang berkelanjutan tentunya,” kata Fatmawati.
Ketua Umum DPP ASITA Rusmiati mengapresiasi dukungan seluruh pihak pada Rakernas II ASITA 2026. Ia berharap berbagai ide dan gagasan yang dihasilkan dalam forum tersebut mampu mendatangkan lebih banyak wisatawan mancanegara ke Indonesia sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah. (hms/smr)
