Tangkapan layar aplikasi video meeting Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2020 dari Kementerian PPPA. Foto: humas PPPA

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) memberikan Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2020 kepada 13 Kementerian/Lembaga (K/L), 29 Provinsi, dan 266 Kabupaten/Kota sebagai bentuk apresiasi kepada K/L dan Pemerintah Daerah yang telah peduli dan berkomitmen, serta berhasil mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) di dalam program dan kegiatannya.

semarak.co-Penghargaan APE 2020 yang sedianya dilaksanakan pada 2020, mengalami perubahan jadwal dan dilaksanakan pada 2021 akibat pandemi Covid-19. Pemberian Penghargaan APE Tahun 2020 hari ini dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan ASEAN Ministerial Meeting on Women (AMMW) ke-4, dimana Indonesia menjadi tuan rumah.

Hal ini merupakan suatu kehormatan bagi Indonesia dan diharapkan praktek-praktek baik dalam pelaksanaan PUG di Indonesia, dapat menjadi sarana pembelajaran bersama di antara negara-negara ASEAN untuk turut meningkatkan kualitas pelaksanaan PUG di Indonesia ke depan.

Menteri PPPA Bintang Puspayoga mengatakan, pihaknya mengapresiasi tinggi melalui Penghargaan APE 2020 kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah peduli dan berkomitmen dalam pelaksanaan PUG di instansinya ataupun di daerahnya.

“Penghargaan ini kami berikan kepada 13 Kementerian/Lembaga, 29 Provinsi dan 266 Kabupaten/Kota, dan tentu kami berharap jumlah K/L dan Pemda yang mendapat penghargaan akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang,” ungkap Menteri Bintang dalam acara Pemberian Penghargaan APE 2020 secara virtual di Jakarta, Rabu (13/10/2021).

APE, jelas Bintang, merupakan ukuran untuk melihat kemajuan pembangunan yang berorentasi pada pembangunan berkeadilan gender, sekaligus memberikan gambaran implementasi terkait upaya-upaya yang telah dilakukan K/L dan Pemda atas usaha-usaha yang dilakukan dalam melaksanakan strategi Pengarusutamaan Gender.

“Adapun proses pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan strategi PUG di K/L dan Pemda sendiri, dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator yang dapat mengukur pelaksanaan PUG, dengan melihat aspek kelembagaan dan implementasi dari tujuh prasyarat PUG,” jelas Menteri Bintang seperti dirilis humas Kementerian PPPA, Rabu malam (13/10/2021).

Menteri Bintang juga menegaskan berbagai strategi untuk mewujudkan kesetaraan gender, seharusnya melandasi pembangunan di negeri ini, dengan memberdayakan semua masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki agar dapat keluar dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Serta berujung pada peningkatan perekonomian sebuah negara. Adapun beberapa indikator yang digunakan dalam mengevaluasi hasil pembangunan yang berperspektif gender, yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebagai indikator dampak.

“Berdasarkan Global Gender Gap Report 2021, Indonesia berada di peringkat 101 dari 156 negara dengan kesenjangan gender. Kesenjangan ini diukur melalui 4 (empat) indikator, yakni partisipasi dan peluang ekonomi, pencapaian pendidikan, kesehatan dan kelangsungan hidup, dan pemberdayaan politik,” ujarnya.

Hal ini, terang dia, menggambarkan mewujudkan kesetaraan gender sangatlah relevan dengan pembangunan ekonomi, tidak hanya persoalan moral dan keadilan semata. Pemerintah telah menetapkan PUG sebagai salah satu dari 4 strategi pengarusutamaan untuk mewujudkan pembangunan yang inovatif dan adaptif.

Sehingga dapat menjadi katalis pembangunan menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Selain itu, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah juga telah mengimplementasikan strategi PUG ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan masing-masing. Hal ini sesuai dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Implementasi PUG dalam pembangunan ini diharapkan akan memperkecil kesenjangan gender yang terjadi di masyarakat. Menteri Bintang juga menjelaskan komitmen Pemerintah untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dalam pembangunan bangsa ditargetkan dapat terwujud pada 2025.

Ini melalui melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Komitmen tersebut juga telah diimplementasikan sesuai dengan tujuan kelima dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainability Development Goals/SDGs) yang ditargetkan tercapai pada 2030.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan peningkatan untuk mewujudkan kesetaraan gender turut mempercepat pembangunan bangsa.

Terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan, nilai Menko PMK, dapat meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) global hingga 26%. Sebaliknya kegagalan dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam 6 tahun ke depan, dapat menyebabkan Indonesia berpotensi kehilangan 135 miliar US Dollar dalam PDB tahunan.

“Untuk itu, diperlukan keterlibatan Pemerintah, baik di Pusat maupun Daerah dalam mengimplementasikan strategi PUG,” ujar Menko PMK Muhadjir sambil memberikan apresiasi kepada Menteri PPPA beserta jajaran atas terselenggaranya Pemberian Penghargaan APE 2020.

Dan mengapresiasi disampaikannya APE 2020 dalam laporan ASEAN Gender Mainstreaming Strategic Frameworks 2021-2025 sebagai bentuk penghargaan di level K/L dan Pemda yang menjadi salah satu contoh praktik terbaik di Indonesia dalam upaya pelembagaan PUG.

APE 2020 juga menjadi salah satu side event dalam pelaksanaan ASEAN Ministerial Meeting on Women (AMMW) ke-4, dimana pada 2021 ini, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara acara tersebut.

“Saya mengucapkan selamat kepada K/L dan Pemda yang telah mendapatkan Penghargaan APE tahun 2020, baik untuk kategori Mentor, Utama, Madya, maupun Pratama. Saya meminta kepada para pimpinan K/L dan Kepala Daerah agar betul-betul menerapkan PUG di dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan masing masing. Mari bahu-membahu bergandengan tangan, ajak Menteri Muhadjir, meningkatkan pembangunan yang responsif gender.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Menteri PPPA dan tim verifikasi APE atas terpilihnya Kota Surabaya sebagai satu-satunya kota yang meraih Penghargaan APE 2020 dengan kategori Mentor.

Eri mengungkapkan penghargaan tersebut berhasil diraih berkat gotong-royong dan kerja bersama seluruh pihak, baik pemerintah, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, maupun seluruh masyarakat Kota Surabaya dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

Penghargaan ini, kata dia, akan semakin memotivasi Pemerintah Kota Surabaya untuk terus konsisten melakukan keberlanjutan pembangunan responsif gender sekaligus menjamin hasilnya agar adil bagi semua pihak, baik laki-laki maupun perempuan.

“Kami akan terus berkreasi dan berkolaborasi serta bersinergi bersama stakeholder untuk menjadikan perempuan dan anak di Kota Surabaya bermartabat, mandiri, berkualitas dan berdaya saing,” pungkas Eri.

Adapun sejumlah 308 K/L dan Pemda berhasil meraih penghargaan APE 2020 dengan berbagai kategori, mulai dari Mentor, Utama, Madya, dan Pratama (daftar terlampir). (smr)