Komnas Haji menyambut baik keseriusan Presiden Prabowo memberikan perhatian kepada sektor penyelenggaraan ibadah haji. Termasuk mewujudkan kampung haji di Arab Saudi. Titik tolak gagasan tersebut bermula dari kegelisahaan atas biaya haji yang makin melambung tinggi.
Semarak.co – Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj menyatakan, gagasan Kampung Haji diyakini bisa meluas dampaknya bukan saja terhadap persoalan pembiayaan haji tetapi juga kepada sektor umrah serta memperkuat ekosistem haji-umrah secara menyeluruh.
“Selama ini antar pelaku sektor haji dan umrah masih terkesan berjalan sendiri-sendiri, tidak memiliki peta jalan (road map) maupun cetak biru (blue print) bersama yang komprehensif,” ujarnya, dirilis yang dilansir melalui WAGroup Jurnalis Kemenag, Senin (5/5/2025).
Dia menyatakan, gagasan Kampung Haji menjadi momentum yang sangat baik. Ibarat gayung bersambut, dua negara sahabat saling membutuhkan. Arab Saudi butuh banyak investasi masuk ke negaranya. Indonesia memerlukan pembangunan kampung haji dan menjadi negara pengirim jemaah haji-umrah terbesar.
“Komnas Haji mengusulkan dua sumber pendanaan, Pertama bisa skema pembiayaan yang bersumber dari dana BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji). Kedua, pelibatan Danantara,” ujarnya.
Sebagai super holding BUMN yang memiliki kapitalisasi dana yang mencapai lebih dari Rp 1000 triliun, investasi di sektor pembangunan infratruktur dan ekosistem haji-umrah semestinya menjadi pilihan prioritas karena sangat menjanjikan.
Sektor haji -umrah menjadi kegiatan ekonomi yang akan berlangsung terus menerus dalam kondisi apapun dan membawa dampak ekonomi yang luas serta menguntungkan.
“Bayangkan untuk haji setiap tahun rata-rata mengirimkan jemaah 221 ribu jemaah, umrah rata-rata 1 juta orang per musim. Ada putaran ekonomi yang sangat besar. Potensi semacam ini tidak dimiliki negara lain kecuali Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar,” jelasnya.
Dari dua sumber pendanaan tersebut Komnas Haji optimis kampung haji yang yang menjadi cita-cita presiden Prabowo dalam waktu yang tidak lama bisa terwujud. Namun perlu dicatat, tidak menutup adanya skema investasi dari sumber lain.
Karena itu para pembantu presiden di lembaga dan kementerian terkait seperti BP Haji, BPKH dan Kemenag harus segera menerjemahkan dan merealisasikan visi presiden Prabowo menjadi langkah nyata. (hms/smr)
