ilustrasi suntikan vaksin. foto: internet

Kota-kota administrasi DKI Jakarta keluar dari zona merah Indonesia atau zona risiko tinggi pandemic COVID-19. Keluarnya Jakarta dari zona merah itu tergambar dalam perkembangan peta risiko per 21 Februari 2021 yang dirilis Satgas Penanganan COVID-19.

semarak.co-Peta zona risiko tersebut dipublikasikan melalui situs covid19.go.id dan diperbarui secara mingguan. Dilihat detikcom, Senin (1/3/2021), zona merah di Indonesia menurun drastis hingga 16 kabupaten/kota dari minggu sebelumnya.

Sebelumnya, pada update 14 Februari 2021, zona merah di Indonesia ada 44 kabupaten/kota. Dengan demikian, ada 28 kabupaten/kota yang berhasil keluar dari zona merah.

Kabupaten/kota yang keluar dari zona merah itu di antaranya kota-kota di Jakarta, Jawa Timur, Papua, Maluku, Kepulauan Bangka Belitung, hingga Kalimantan Timur berhasil keluar dari zona merah.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengapresiasi kinerja Gubernur Anies Baswedan dalam mengatasi pandemi Covid-19. Ia menyebut, kerja keras Anies dan jajaran berbuah manis setelah Jakarta tak lagi jadi episentrum penularan Covid-19.

Ini terbukti setelah Satgas Covid-19 pemerintah pusat telah mengkonfirmasi Jakarta keluar dari zona merah penularan virus berbahaya dari Cina itu. “Walaupun tetap bertambah setiap harinya kasus Covid-19 di Ibu kota, tetapi angkanya tidak terlalu tinggi seperti bulan kemarin,” tulisnya dalam unggahan di instagram resminya @prasetyoedimarsudi dikutip TribunJakarta.com, Minggu, 7 Maret 2021 14:54 WIB.

Dibanding bulan lalu, kasus Covid-19 di ibu kota memang mengalami penurunan cukup signifikan. Kini, angka penambahan kasus Covid-19 di ibu kota hanya berkisar di angka 1.000 hingga 2.000 per hari. Padahal, penambahan kasus Covid-19 pernah mencapai 4.213 pasien pada 7 Februari 2021.

“Ini adalah bukti perjuangan dan kerja keras bersama semua pihak mulai dari masyarakat yang sampai saat ini terus meningkatkan kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan,” ujarnya.

Keberhasilan menekan laju penularan Covid-19 ini tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan Anies, mulai dari melakukan pelacakan secara masif, hingga bekerja sama dengan pemerintah pusat, maupun wilayah oenyangga ibu kota.

“Tenaga kesehatan sebagai garda terdepan yang melawan dan menangani virus corona ini serta secara masif selalu melaksanakan 3T; tracing, testing, dan treatment. Pemerintah dengan semua kebijakannya mulai dari kerjasama dengan daerah-daerah penyanggah sampai dengan pengetatan pengawasan di klaster-klaster rentan penyebaran penularan virus,” sambungnya.

BACA JUGA :  Kemenko PMK Gandeng BPJS Ketenagakerjaan Gelar Penghargaan Piala Paritrana

Politisi senior PDIP ini pun mengajak seluruh masyarakat turut serta membantu upaya pemerintah memutus mata rantai penularan Covid-19 dengan tetap menjalankan protokol kesehatan.

“Ingat perjuangan kita belum selesai. Jangan kasih kendor disiplin dan pengawasan protokol kesehatan, tolong jangan ragu untuk tegur dan ingatkan warga yang tidak menerapkan prokes untuk kebaikan bersama supaya kasus positif harian tidak bertambah banyak lagi,” kata dia.

Berikut ini data zona merah per 21 Februari 2021:

Sulawesi Selatan

Kota Palopo

Nusa Tenggara Timur

Kota Kupang

Nusa Tenggara Barat

Kota Mataram

Kalimantan Tengah

Gunung Mas

Kota Palangkaraya

Kalimantan Selatan

Kota Baru

Jawa Tengah

Banyumas

Purbalingga

Klaten

Jawa Barat

Kota Bekasi

DI Yogyakarta

Kulon Progo

Bantul

Bali

Kota Denpasar

Badung

Gianyar

Bangli

Sementara daftar zona merah COVID-19 pada 14 Februari 2021 sebagai berikut:

Sumatera Utara

– Kota Medan

Sulawesi Utara

– Kota Manado

– Kota Tomohon

Sulawesi Tengah

– Kota Palu

– Poso

Sulawesi Barat

– Mamuju Utara

Papua

– Jayawijaya

Nusa Tenggara Timur

– Kota Kupang

– Kupang

– Ende

Nusa Tenggara Barat

– Dompu

Maluku

– Maluku Barat Daya

– Kota Ambon

Kepulauan Bangka Belitung

– Kota Pangkalpinang

Kalimantan Timur

– Kutai Kartanegara

– Berau

– Kota Balikpapan

Kalimantan Tengah

– Kota Palangkaraya

Kalimantan Selatan

– Tanah Laut

Jawa Timur

– Jombang

Jawa Tengah

– Banyumas

– Purbalingga

– Wonosobo

– Magelang

– Karanganyar

– Blora

– Semarang

– Kota Surakarta

Jawa Barat

– Kota Cirebon

DKI Jakarta

– Jakarta Pusat

– Jakarta Utara

– Jakarta Barat

– Jakarta Selatan

– Jakarta Timur

Derah Istimewa Yogyakarta

– Kulon Progo

– Bantul

– Gunungkidul

– Kota Yogyakarta

Bali

– Gianyar

– Bali

– Denpasar

– Jembrana

– Tabanan

– Badung

Kendati zona merah turun drastis, zona oranye atau zona risiko sedang di Indonesia mengalami peningkatan dari data 14 Februari yang berjumlah 359 kabupaten/kota. Per 21 Februari, ada 389 kabupaten/kota yang masuk ke zona oranye. Seluruh kota administrasi DKI Jakarta salah satunya.

BACA JUGA :  Siapkan SOP dengan Bekali APD, Pemprov DKI Siapkan Dua TPU untuk Pemakaman Pasien Virus Corona

Kemudian, untuk zona kuning atau zona risiko rendah juga ada penurunan, meski hanya 1 kabupaten/kota. Per 21 Februari 2021, ada 95 kabupaten/kota yang masuk ke zona kuning. Sementara untuk zona hijau atau tidak ada kasus, ada 11 kabupaten/kota yang masuk zona tersebut. Sedangkan zona yang tidak terdampak ada 3.

Untuk diketahui, peta zona risiko daerah ini dihitung berdasarkan indikator-indikator kesehatan masyarakat dengan menggunakan skoring dan pembobotan. Indikator-indikator yang digunakan adalah:

Indikator Epidemiologi

1) Penurunan jumlah kasus positif & probable pada minggu terakhir sebesar ≥50% dari puncak

2) Penurunan jumlah kasus suspek pada minggu terakhir sebesar ≥50% dari puncak

3) Penurunan jumlah meninggal kasus positif & probable pada minggu terakhir sebesar ≥50% dari puncak

4) Penurunan jumlah meninggal kasus suspek pada minggu terakhir sebesar ≥50% dari puncak

5) Penurunan jumlah kasus positif & probable yang dirawat di RS pada minggu terakhir sebesar ≥50% dari puncak

6) Penurunan jumlah kasus suspek yang dirawat di RS pada minggu terakhir sebesar ≥50% dari puncak

7) Persentase kumulatif kasus sembuh dari seluruh kasus positif & probable

8) Laju insidensi kasus positif per 100,000 penduduk

9) Mortality rate kasus positif per 100,000 penduduk

10) Kecepatan laju insidensi per 100,000 penduduk

Indikator Surveilans Kesehatan Masyarakat

1) Jumlah pemeriksaan sampel diagnosis meningkat selama 2 minggu terakhir

2) Positivity rate rendah (target ≤5% sampel positif dari seluruh orang yang diperiksa)

Indikator Pelayanan Kesehatan

1) Jumlah tempat tidur di ruang isolasi RS Rujukan mampu menampung s.d >20% jumlah pasien positif COVID-19 yang dirawat di RS

2) Jumlah tempat tidur di RS Rujukan mampu menampung s.d >20% jumlah ODP, PDP, dan pasien positif COVID-19 yang dirawat di RS

Sementara itu hasil survei nasional yang dilakukan lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan persentase tertinggi warga yang menolak untuk divaksin Covid-19 adalah DKI Jakarta, mencapai 33% jumlahnya.

BACA JUGA :  Kembali ke PSBB Transisi, Pemprov DKI: Produksi Film Dilarang Sediakan Konsumsi Prasmanan

Direktur Riset SMRC Deni Irvani mengatakan, ini temuan yang mengkhawatirkan, mengingat DKI adalah daerah yang yang memiliki tingkat penyebaran Covid-19 tertinggi di Indonesia. Di urutan kedua dan ketiga, yakni Jawa Timur 32% dan Banten 31%.

“Sementara persentase terendah penolakan untuk divaksin ditemukan di Jawa Tengah, yakni 20 persen,” ujar Deni pada acara rilis survei nasional SMRC bertajuk Satu Tahun Covid-19: Sikap dan Perilaku Warga terhadap Vaksin yang dipresentasikan secara daring di Jakarta, Selasa (23/3/2021).

Tingginya tingkat penolakan terhadap vaksin di DKI Jakarta, nilai Deni, tampaknya sejalan dengan persepsi tentang keamanan vaksin. Di DKI Jakarta, sebagaimana juga di Sumatra, persentase warga yang tidak percaya vaksin dari pemerintah aman mencapai 31%.

Namun di sisi lain, kata dia, hanya 19% warga Jawa Tengah yang tidak percaya vaksin dari pemerintah aman. Survei nasional SMRC juga mengungkapkan sejumlah temuan terkait aspek demografi warga. Secara nasional, persentase warga laki-laki yang menyatakan tidak bersedia divaksin (33%), lebih tinggi dari perempuan (26%).

Persentase warga berusia di bawah 25 tahun yang menyatakan tidak bersedia divaksin (37%), lebih tinggi dari kelompok usia 26-40 tahun (28%), 41-55 tahun (23%), dan lebih dari 55 tahun (33%).

Persentase warga yang berpendidikan maksimal SD yang menyatakan tidak bersedia divaksin (34%), lebih tinggi dibandingkan kelompok berpendidikan tertinggi SMP (26%), SMA (29%), dan lebih dari SMA (26%). Bila dilihat etnisitas, persentase terbesar etnik warga yang tidak mau divaksin adalah Madura (58%) dan Minang (43%).

Sedangkan yang paling tinggi persentase bersedia divaksin adalah Batak (57%) dan Jawa (56%). Bila dilihat dari sisi agama, tambah Deni, persentase warga muslim yang tidak bersedia divaksin (31%), lebih tinggi dari nonmuslim (19%).

Survei yang mencakup semua provinsi di Indonesia ini dilakukan pada 28 Februari 2021-8 Maret 2021 dengan metode wawancara tatap muka. Survei ini melibatkan 1.220 responden yang dipilih secara acak, dengan margin of error 3,07%. (net/smr)

 

sumber: republika.co.id/tribunnews.com di WAGroup ANIES GUBERNUR DKI/WAGroup FSU (Forum Sandi Uno)

LEAVE A REPLY