Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya ketikda menghadap Presiden Prabowo Subianto yang disebut di Widya Chandra Gatot Soebroto Jakarta Selatan, Selasa pagi (10/11/2026).
Semarak.co – Keinginan itu disampaikan Gibran dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam di tengah polemik putusan pengadilan mengenai dokumen pendidikan Gibran. Pertama Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menemukan ijazah SMA Gibran.
Begitu Mahkamah Agung (MA) yang bahkan membatalkan surat keterangan (Suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran dan menarik dari pihak yang menguasainya. Hal ini yang kemudian direspon kalangan DPR RI untuk memilih hak angket atau hak menyatakan pendapat yang ujungnya makzulkan Gibran.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan tersebut. Namun, ia membantah kabar yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur.
“Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan seluruh masyarakat bahwa memang benar, pagi hari tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden,” kata Mensesneg Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa sore (10/11/2026).
Menurut Mensesneg Prasetyo, pertemuan itu berlangsung kurang lebih dua setengah jam. Salah satu pembahasannya adalah perkembangan persoalan hukum yang berkaitan dengan putusan Mahkamah MK dan MA mengenai dokumen pendidikan Gibran.
Dalam pembicaraan tersebut, Gibran menyampaikan keinginannya untuk melepaskan jabatan wakil presiden. “Beliau menyatakan niatan untuk memundurkan diri, menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” ujar Prasetyo.
Meski demikian, Prasetyo menegaskan bahwa pertemuan tersebut belum menghasilkan keputusan resmi mengenai pengunduran diri Gibran. Karena itu, Mensesneg meluruskan informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak niat yang disampaikan Wapres Gibran itu.
“Tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” kata Mensesneg Prasetyo dilansir voi.id, 10 November 2026, 15:37 melalui WAGroup Forum Wartawan Kebangsaan, Selasa sore (10/11/2026).
Prasetyo menjelaskan Prabowo memberikan sejumlah saran dalam pembicaraan itu. Gibran malah meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Permintaan tersebut disampaikan setelah muncul persoalan hukum mengenai surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan yang digunakan Gibran dalam proses pencalonan pada Pilpres 2024. Ketika ditanya berapa lama waktu yang diberikan Presiden untuk proses pembuktian tersebut, Prasetyo mengatakan tidak ada batas waktu yang ditetapkan.
“Tidak,” jawab Mensesneg Prasetyo singkat ketika wartawan memastikan apakah Prabowo tidak memberikan tenggat kepada Gibran. Dan dengan demikian tidak jelas keputusannya sudah mundur atau belum Gibran dari jabatan Wapres yang juga didapatkan dengan pertolongan MK melalui paman Usman sebagai Ketua MK.
Diberitakan sebelumnya Gibran menghadap Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Widya Chandra, Jakarta. Pertemuan memunculkan spekulasi baru mengenai kemungkinan Gibran mengundurkan diri dari jabatan wapres di tengah menguatnya desakan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR.
Informasi pertemuan itu diperoleh media Afu.id dari sumber istimewa yang memberikan keterangan eksklusif di Jakarta, Selasa (10/11/2026). Sumber tersebut menyebut Gibran menemui Prabowo di kompleks kediaman dinas tersebut.
“Mas Gibran menghadap Pak Prabowo di Widya Chandra. Setelah pulang dari sana, siap-siap bereskan berkas dan lainnya,” ungkap sumber istimewa tersebut seperti dilansir afu.id, 10 November 2026 | 11.16 WIB melalui WAGroup Forum Wartawan Kebangsaan, Selasa siang (10/11/2026).
Keterangan mengenai persiapan membereskan berkas setelah pertemuan itu memunculkan dugaan bahwa Gibran tengah menyiapkan langkah penting. Namun, belum ada konfirmasi resmi bahwa pertemuan tersebut berkaitan dengan rencana pengunduran dirinya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Gibran maupun pihak Istana mengenai agenda pertemuan tersebut ataupun kemungkinan pengunduran diri wakil presiden. Isu pengunduran diri Gibran berkembang setelah polemik dokumen pendidikan yang menjadi persyaratan pencalonannya sebagai wakil presiden kembali mencuat.
Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran turut memicu desakan agar DPR menindaklanjuti persoalan tersebut melalui mekanisme konstitusional. Sejumlah anggota DPR lintas fraksi mulai mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.
Ahmad Doli Kurnia dari Partai Golkar secara terbuka menyebut HMP sebagai jalur yang relevan untuk merespons putusan MA. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto juga menilai mekanisme tersebut sebagai pilihan rasional.
Sebelumnya, sumber eksklusif Afu.id menyebut kemungkinan Gibran mundur telah menjadi pembicaraan di lingkungan politik. Bahkan, muncul informasi bahwa Gibran berpotensi mengambil keputusan tersebut apabila proses politik di DPR bergerak menuju pembahasan pemberhentian.
Namun, pengunduran diri dan pemakzulan merupakan dua mekanisme berbeda. Jika Gibran mengundurkan diri, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur MPR harus menggelar sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Sementara pemakzulan harus melalui tahapan DPR, pemeriksaan Mahkamah Konstitusi, dan keputusan MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Di Kompleks Parlemen, DPR telah membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 melalui Rapat Paripurna pada Selasa (10/11/2026).
Pembukaan masa sidang menjadi momentum yang ditunggu setelah muncul desakan agar persoalan Gibran dibahas melalui mekanisme resmi parlemen. Namun, pembahasan HMP belum langsung diputuskan dalam rapat paripurna tersebut.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menyatakan pimpinan DPR belum menggelar rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah untuk membahas langkah terkait polemik Gibran. DPR juga masih menunggu salinan lengkap putusan Mahkamah Agung.
Anggota DPR dari PDIP Andreas Hugo Pareira menyatakan komunikasi antaranggota dewan masih berlangsung. Namun, menurut dia, pengajuan HMP belum akan dilakukan secara langsung karena prosesnya masih panjang.
Ketua DPR Puan Maharani juga meminta semua pihak tidak berspekulasi mengenai kemungkinan Gibran mengundurkan diri. “Kita jangan berandai-andai. Kita lebih baik menyikapinya dengan tenang, jangan memicu keresahan di masyarakat,” kata Puan seusai pembukaan rapat paripurna. (net/voi/afu/smr)
