Wapres Apresiasi Layanan Polri, Menteri PANRB Anas Ajak Polri Kolaborasi Sukseskan Reformasi Birokrasi Tematik

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB) menajamkan strategi agar dampak birokrasi dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Salah satunya mengajak Polri berkolaborasi menyukseskan program reformasi birokrasi (RB) tematik yang jadi fokus pemerintah saat ini.

semarak.co-Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan, pengalaman saat menangani Covid-19, dengan diorkestrasi Presiden dan Wakil Presiden, TNI Polri, dan kita semua berhasil kerja gotong royong menyukseskan penanganan Covid-19.

Hal itu disampaikan Menteri PANRB Anas pada acara Pemberian Penghargaan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Polri Tahun 2022 di Gedung Rupatama Markas Besar (Mabes) Polri, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Selasa (21/2/2023).

“Kalau penanganan kemiskinan, penurunan stunting, peningkatan investasi, dan digitalisasi layanan pemerintahan dikeroyok bersama-sama tentu akan bisa tercapai targetnya,” ujar Menteri PANRB Anas dirilis humas PANRB usai acara melalui WAGroup JURNALIS PANRB, Selasa sore (21/2/2023).

Ada empat fokus reformasi birokrasi tematik, lanjut Menteri Anas merinci, yaitu penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi pelayanan, serta prioritas aktual Presiden berupa pengendalian inflasi dan belanja produk dalam negeri.

Karena itu, mulai 2023 ini, Kementerian PANRB mengubah evaluasi reformasi birokrasi di seluruh kementerian/lembaga dan pemda. Fokusnya ada pada hasil atau dampak. “Kami mengajak Polri berkolaborasi, bagaimana Polres misalnya turut mendorong peningkatan investasi, bersama-sama Pemda mengawal program penurunan kemiskinan dan sebagainya,” ujarnya.

Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Bhabinkamtibmas, sebagai jajaran Polri yang paling dekat dengan akar rumput, juga diminta terlibat. Anas meyakini Bhabinkamtibmas punya pengetahuan dan kemampuan yang memadai untuk membantu penanganan stunting hingga kemiskinan di wilayahnya bertugas.

Pada kesempatan tersebut, Anas turut memuji digitalisasi layanan kepolisian yang diinisiasi Polri. Polri mengembangkan super app Polri Presisi yang telah mengintegrasikan seluruh layanan kepolisian sehingga dapat mempermudah masyarakat mendapatkan layanan.

Melalui pengecekan e-tilang, konfirmasi ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement), pemantauan terhadap SP2HP, informasi Kamtibmas, dan penyampaian pengaduan secara online melalui Dumas Presisi dan Propam Presisi hanya dalam satu genggaman.

“Bapak Wakil Presiden menargetkan Mal Pelayan Publik digital di Mei, kemarin kami sudah uji coba, mendemokan terkait dengan MPP digital. Nah kami minta dukungan Pak Kapolri agar layanan Polri juga bisa diintegrasikan dengan layanan di MPP Digital,” imbuh Anas mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Anas mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Polri dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada masyarakat. Ia berharap praktik baik ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan di masa yang akan datang.

Kolaborasi yang sudah terjalin dengan baik antara Kementerian PANRB dan Polri juga diharapkan dapat terus terjaga utamanya untuk memenuhi harapan Presiden lewat implementasi RB Tematik.

Sebelumnya Wakil Presiden (Wapres) KH. Ma’ruf Amin mengapresiasi upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memberikan kemudahan pada publik untuk mengakses layanan kepolisian.

Polri telah melakukan digitalisasi pada berbagai layanan kepolisian seperti diantaranya ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) atau penilangan secara elektronik, SKCK online, SIGNAL atau pelayanan Samsat Digital Nasional, perpanjangan STNK online, maupun SINAR (perpanjangan SIM secara online).

“Saya mengapresiasi Polri yang meninsafi realita ini dengan melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Anggota Polri di seluruh pelosok tanah air telah mendermakan bakti dan dedikasinya demi negara,” ujar Wapres Ma’ruf memberikan arahan acara Pemberian Penghargaan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Polri Tahun 2022 di Gedung Rupatama Markas Besar (Mabes) Polri, Jakarta, Selasa (21/02).

Ada empat pesan yang dititipkan Wapres sebagai langkah peningkatan kinerja layanan publik Polri. Pertama, melanjutkan inovasi dan perbaikan kualitas semua unit layanan sehingga Polri dapat menjadi institusi yang bersih, bebas dari korupsi dan terpercaya.

Kedua, meningkatkan kualitas SDM Polri dengan pengembangan kompetensi baik manajerial, teknis, sosial, dan spiritual sehingga berdampak pada kualitas tata kelola institusi Polri. Pesan berikutnya adalah meningkatkan dedikasi, sinergi, dan kolaborasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar masyarakat memperoleh jaminan pelayanan publik yang setara, aman dan berkualitas.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas juga mengapresiasi kolaborasi erat yang terjalin antara Polri dan Kementerian PANRB dalam mewujudkan birokrasi berdampak.

Menurut Anas, Polri punya peran penting dalam menyukseskan berbagai program pemerintah tidak terkecuali penanganan kemiskinan, penurunan stunting, peningkatan investasi, dan digitalisasi layanan pemerintahan.

“Pengalaman (saat menangani) Covid, TNI, Polri, dan kita semua berhasil melakukan langkah-langkah besar untuk menyukseskan penanganan Covid. Kalau penanganan kemiskinan, penurunan stunting, peningkatan investasi, dan digitalisasi layanan pemerintahan dikeroyok bersama-sama tentu akan bisa tercapai targetnya,” ungkapnya.

Menteri Anas menyampaikan, Kementerian PANRB dan Mabes Polri telah melakukan evaluasi terhadap 332 Polres/Polresta/Polrestabes/Polres Metro dengan lokus evaluasi penyelenggaraan pelayanan SIM dan SKCK dengan periode penilaian dari Juli hingga November 2022.

Pada tahun-tahun mendatang, penilaian ini tidak hanya fokus pada SIM dan SKCK tetapi juga inovasi birokrasi berdampak sesuai program reformasi birokrasi tematik yang telah ditetapkan pemerintah.

“Dari hasil evaluasi tersebut terdapat 47 Polres yang mendapat kategori pelayanan prima, hasil ini mengalami peningkatan dari hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya di mana di 2021 dengan 27 Polres dan 2020 dengan 12 Polres,” imbuhnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam sambutannya menyampaikan hingga saat ini Polri terus berupaya mewujudkan birokrasi di tubuh Polri yang berkelas dunia di semua tingkatan di seluruh Indonesia.

Salah satunya dengan meningkatkan dan mengembangkan teknologi digital yang inklusif sehingga pelayanan Polri menjadi semakin efektif, produktif, dan akuntabel.

Melalui kehadiran berbagai layanan digital dan peningkatan profesionalisme SDM, serta sarana prasarana tersebut, diharapkan pelayanan publik Polri dapat semakin berkualitas karena mampu mempercepat dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, utamanya menghilangkan interaksi petugas dengan masyarakat, guna mencegah terjadinya potensi penyalahgunaan wewenang serta diharapkan mampu juga meningkatkan PNPB.

Mengakhiri sambutannya, Kapolri berharap dukungan dari Kementerian PANRB dan seluruh stakeholder agar perbaikan kualitas pelayanan publik Polri dapat terus berlanjut. “Kami tentunya berharap dukungan tersebut dapat terus berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga pelayanan yang kami berikan dapat memenuhi harapan masyarakat,” tandasnya. (rum/smr)

Polres/Polresta/Polrestabes/Polres Metro Berpredikat Pelayanan Prima Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB No. 1035/2022