Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menerima audiensi Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI), yang dipimpin langsung ketua umumnya, Irawadi, di Komplek Kantor Kementerian Transmigrasi (Kementrans), Jakarta.
Semarak.co – Irawadi dan jajarannya, menyampaikan berbagai hal. Dikatakan banyak kepala desa yang wilayah adminitrasinya di kawasan transmigrasi. Posisi inilah yang membuat mereka ingin bersinergi dan membutuhkan dukungan dari Kementrans.
Viva Yoga menyambut dengan terbuka kehadiran AKSI. Dirinya melihat organisasi ini sudah menerapkan manajerial organisasi yang modern, Sudah menggunakan teknologi informasi, kartu anggota, dan struktur yang rapi. Menurutnya, modernisasi keharusan dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Bermitra dengan berbagai kementerian, pemerintah daerah, dan unsur lainnya dikatakan sangat penting. Kementrans terbuka atas keinginan AKSI untuk bersinergi,” ujarnya, dirilis humas usai acara melalui WAGroup ForWaTrans, Rabu (11/2/2026).
Dia membenarkan banyak desa berada di kawasan transmigrasi. Disebut di 45 kawasan transmigrasi prioritas nasional ada 1.231 desa. Sedang di 109 kawasan transmigrasi prioritas kementerian ada 3.513 desa. “Bila desa di kawasan transmigrasi mengajukan program, akan kita realisasikan”, ujarnya.
Menurut Viva Yoga program kerja Kementrans adalah turunan dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yakni membangun dari desa, dari bawah, untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masuarakat, serta menciptakan lapangan pekerjaan. Desa, bagi Kementrans adalah buah dari program transmigrasi.
Sejak dari jaman Presiden Soekarno hingga saat ini, program transmigrasi telah melahirkan 1.567 desa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. “Desa yang lahir dari kawasan transmigrasi akan terus bertambah”, ucapnya.
Bila AKSI ingin membangun desanya dari program di luar Kementrans, Viva Yoga akan mengkoordinasikan dengan kementerian terkait. Dirinya mengakui pembangunan berawal dari desa sehingga program-program kerja kementerian ada di sana.
Meski tidak semua pembangunan di desa berasal dari APBN. Apa yang dilakukan AKSI dengan beraudensi dengan Kementrans, disebut sebagai langkah yang strategis. “AKSI merupakan lembaga perjuangan dari kepala desa untuk memajukan wilayahnya”, ujarnya. (hms/smr)
