Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menyatakan, setiap desa didorong untuk mengembangkan potensi dalam ekosistem Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Pengembangan potensi dapat dilakukan setelah pengurus Kopdes memastikan tujuh unit usaha didirikan.
Semarak.co – Hal tersebut diutarakan Wamenkop Ferry pada kick off dan sosialisasi pembentukan Kopdes Merah Putih secara nasional yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Kepala Satuan Tugas (Satgas) Zulkifli Hasan, Senin (14/4/2025).
“Di luar yang wajib, silahkan bagi Kopdes dapat mengembangkan potensi desa atau kelurahannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimilikinya,” katanya, dirilis humas usai acara melalui pesan elektronik Redaksi semarak.co, Senin (14/4/2025).
Adapun tujuh aspek yang diwajibkan ada dalam pembentukan Kopdes Merah Putih yaitu Kantor Koperasi, Kios Pengadaan Sembako, Unit Bisnis Simpan Pinjam, Klinik Kesehatan Desa/ Kelurahan, Apotek Desa/Kelurahan, Sistem Pergudangan dan Sarana Logistik Desa/Kelurahan.
Ferry menambahkan, sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2025, Kopdes diperlukan untuk memastikan kehidupan masyarakat desa lebih sejahtera dan terpenuhi seluruh kebutuhan dasarnya. Oleh sebab itu ketujuh aspek atau unit bisnis ini mutlak harus ada.
Menyinggung tentang penamaan Kopdes Merah Putih di setiap desa, Wamenkop Ferry meminta agar pengurus Kopdes mengajukan penamaan koperasinya melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang wajib memuat nama desa/kelurahan setempat.
Adapun format nama yang dapat dijadikan acuan yaitu harus diawali dengan kata “Koperasi”, kemudian dilanjutkan dengan penambahan frasa “Desa Merah Putih” atau “Kelurahan Merah Putih”.
Selanjutnya diakhiri dengan nama desa/ kelurahan setempat. Apabila terdapat kesamaan nama desa/ kelurahan, maka diharapkan dapat ditambahkan dengan nama kecamatan setempat/ Kabupaten/Kota.
“Dalam pembentukan Kopdes ini harus dilakukan musyawarah desa khusus dan harus didampingi tenaga pendamping dari Kementerian Koperasi karena kami yang akan membantu menjelaskan pada peserta rapat bagaimana tata cara pembentukan Kopdes tersebut,” ucapnya.
Menko Bidang Pangan Indonesia, Zulkifli Hasan menambahkan, kick off dan sosialisasi digelar untuk menyamakan visi dan misi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam rangka pembentukan Kopdes Merah Putih.
Dengan kesamaan pandangan diharapkan Kopdes ini dapat berdiri secara resmi dan serentak pada 12 Juli 2025 bersamaan dengan Hari Koperasi Nasional. Kita harapkan satu – dua bulan ke depan, badan hukumnya (Kopdes Merah Putih) sudah terbentuk.
“Jadi setelah musyawarah desa dicatatkan oleh notaris lalu didaftarkan ke Kementerian Hukum maka secara otomatis badan hukumnya selesai,” kata Zulkifli dirilis humas Kemenkop.
Selanjutnya, semua perangkat yang terlibat dalam pendirian Kopdes Merah Putih harus dapat melanjutkan untuk agenda pengembangan bisnisnya agar secara aktual Kopdes Merah Putih ini benar-benar dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat di desa.
“Jadi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di desa serta wujud kecintaan Presiden terhadap masyarakat di desa maka perlu dibangun ekosistem yang kuat melalui Kopdes ini,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menambahkan, proses pembentukan Kopdes Merah Putih ini wajib melibatkan perangkat desa, Badan Permusyawarahan Desa (BPD) dan masyarakat desa setempat.
Pemerintah desa bersama dengan BPD perlu memfasilitasi kegiatan pertemuan rutin dalam upaya pendataan karakterteristik atau potensi desa yang diharapkan dapat menjadi sumber kekuatan baru bagi kemajuan desa.
“Hal ini diperlukan karena setiap desa di Indonesia sangat beragam dan memiliki keunggulan masing-masing yang dapat dikembangkan melalui Kopdes Merah Putih,” ujarnya. (hms/smr)
