Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mengungkapkan rencana bakal mengembalikan PT Penjaminan Indonesia (Jamkrindo) dan Institut Manajemen Koperasi Indonesia (Ikopin) menjadi badan layanan umum (BLU) Kementerian Koperasi (Kemenkop).
semarak.co-Dengan begitu, Wamenkop Ferry bakal mendorong Jamkrindo untuk menjamin pembiayaan-pembiayaan dari koperasi. Terkait Ikopin, Wamenkop Ferry menyatakan pihaknya sudah melakukan upaya dan mendiskusikan dengan pihak yayasan keluarga Bustanul Arifin agar jadi BLU dari Kemenkop.
Hal itu diucap Wamenkop Ferry pada acara pengukuhan Pengurus dan Pengawas Induk Koperasi Pondok Pesantren (Inkopontren) periode 2024-2029 di sela-sela Festival Koperasi Pondok Pesantren Nusantara di Pondok Pesantren Karya Pembangunan (PKP) Jakarta Islamic School, Jakarta Timur, Kamis (12/12/2024).
“Dulunya, Jamkrindo itu milik kita sebagai BLU Kemenkop, sekarang lepas. Kita akan upayakan kembali menjadi BLU Kemenkop,” cetus Wamenkop seperti dirilis humas Kemenkop usai acara melalui pesan elektronik redaksi semarak.co, Jumat (13/12/2024).
Dilanjutkan Wamenkop Ferry, “Kita akan kembangkan program-programnya, dan lulusan Ikopin akan dilibatkan sebagai Sarjana Penggerak Koperasi dalam melakukan pendampingan, bimbingan, dan pembinaan kepada koperasi yang ada di seluruh Indonesia agar tidak menjadi koperasi bermasalah.”
Di samping itu, sambung Wamenkop Ferry, Kemenkop juga akan melakukan digitalisasi koperasi, sehingga memudahkan untuk membentuk sistem keuangan inklusif dengan di dalamnya mencakup LPDB, KSP, Induk KUD, dan Induk Kopontren.
“Ini kalau kita integrasikan di dalam satu super apps bisa menjadikan koperasi bisa cepat memiliki bank koperasi. Dalam satu tahun ke depan, saya meyakini bakal berdirinya bank koperasi digital. Ini untuk menggantikan Bank Bukopin yang sudah lepas, bukan lagi milik koperasi,” cetusnya lagi.
Bukopin yang didirikan oleh induk-induk koperasi dan Gerakan Koperasi sekarang sudah lepas ke tangan perusahaan Korea Selatan. Bank Koperasi Digital ini nantinya akan banyak membantu operasional pembiayaan koperasi seperti yang dulu dilakukan Bank Bukopin.
“Intinya, koperasi harus segera memiliki bank. Paling lambat Maret 2025 sudah ada Undang Undang Perkoperasian yang baru. UU yang tahun 1992 sudah terlalu lama alias jadul, sudah tidak relevan lagi mengikuti perkembangan koperasi yang ada,” ucap Wamenkop Ferry yang politisi Partai Gerindra.
Dalam UU Perkoperasian yang baru nantinya akan ada Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi. Karena, selama ini, simpanan anggota tidak mendapat jaminan. Sementara di perbankan sudah ada LPS sebagai penjamin simpanan nasabah,” kata Wamenkop.
Saksi Sejarah
Kesempatan sama Pelaksana Harian Ketua Umum (Plh. Ketum) Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Agung Sudjatmoko sepakat bila koperasi bisa memiliki bank, seperti fungsi Bank Bukopin dulu. “Saya saksi sejarah lepasnya Bank Bukopin tahun 2001-2002 dari BPPN di saat bank-bank lain mengemplang utang,” ungkap Agung yang dosen Binus.
Namun, 12 koperasi sebagai pemegang saham Bukopin tidak sanggup memenuhi aturan rasio permodalan yang ditetapkan BI kala itu. Dan pemerintah saat itu, ungkap Agung, membiarkan, padahal pemerintah memiliki saham 16%, saham koperasi 35%, dan yang terbanyak sahamnya Bulog.
Karena itu, Agung mengajukan permintaan agar Bank BRI dijadikan sebagai bank koperasi karena sudah menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga tingkat kecamatan. “Apakah bisa? Kalau Presiden RI, Menkop, dan Wamenkop setuju atas hal ini, mudah segala urusan,” kata Agung seraya mencontohkan bank rakyat terbesar di Malaysia dimiliki koperasi.
Selain itu, Agung juga mengungkapkan bahwa dulunya Ikopin itu miliknya Gerakan Koperasi. “Ikopin ada dan dibangun karena koperasi diberi fasilitas menjadi distributor terigu, gula, dan beras oleh pemerintah, menghimpun dananya dengan Gerakan Koperasi,” ucap Agung.
Jadi berdirinya Ikopin itu oleh 17 koperasi yang terdilusi karena adanya keputusan tertentu yang dilakukan oknum tertentu. “Sehingga, hilanglah nama-nama pendiri dan pembina di yayasan. Maka, kembalikanlah Ikopin pada Gerakan Koperasi. Tapi, jika Ikopin akan menjadi BLU dari Kemenkop, kami berbangga karena bisa menikmati alokasi 20% APBN untuk insan koperasi,” ujarnya.
Di bagian lain dirilis humas Kemenkop berikutnya, Wamenkop Ferry mengungkapkan bahwa sejak dirinya menjabat sudah ada beberapa langkah kolaborasi dengan beberapa kementerian dengan tujuan untuk mengembangkan dan memberdayakan eksistensi koperasi di Indonesia.
“Kemenkop banyak didatangi kementerian lain untuk berkolaborasi dalam mengembangkan dan memberdayakan koperasi,” ungkap Wamenkop Ferry pada acara Lokakarya Nasional Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Inkopsyah BMT di Sekolah Bisnis (SB) IPB University, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).
Di acara yang dihadiri Ketua PINBUK ICMI Aslichan Burhan dan Rektor IPB Prof Arif Satria, Wamenkop Ferry menjelaskan, kolaborasi dengan Kementerian Transmigrasi karena ada banyak lembaga ekonomi dan usaha yang berkembang di daerah transmigrasi yang bisa dikaitkan dengan koperasi atau Baitul Maal Tamwil (BMT) dalam pengembangan skala ekonominya.
Wamenkop menyarankan untuk membentuk badan hukum koperasi disana, karena itu yang paling cocok. Dan Menteri Transmigrasi merasa cocok dan akan mendorong lembaga-lembaga ekonomi yang ada di kawasan transmigrasi menjadi koperasi-koperasi.
“Nah, BMT-BMT yang ada di sekitar sana bisa memanfaatkan hal itu. Dengan Kementerian Desa, mereka menyampaikan dari sekitar 10 ribu BUMDes, hanya 300-an yang terbilang sukses. Itu pun rata-rata BUMDes yang mengelola destinasi wisata. Saya pun berpendapat, BUMDes itu sebaiknya berbadan hukum koperasi, sehingga nantinya BUMDes bisa menjadi milik Masyarakat,” katanya.
Bagi Ferry, bila BUMDes berbentuk koperasi maka akan menjadi lebih mudah dalam mengembangkan BUMDes yang ada di seluruh Indonesia. “Ini akan menjadi kesepahaman bersama antara Kemenkop dengan Kemendes,” kata Wamenkop Ferry lagi.
Kolaborasi berikutnya adalah dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran. Ternyata, kata Ferry, banyak pekerja dan calon pekerja yang akan berangkat ke negata tujuan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Di antaranya, biaya pelatihan, hingga living cost sampai dengan mereka mendapat kontrak kerja di suatu negara.
“Kementerian Perlindungan Pekerja Migran mencari kesana kemari dari kalangan perbankan termasuk KUR, tidak ada yang masuk skema seperti itu,” ucap Wamenkop Ferry dirilis humas Kemenkop usai acara melalui pesan elektronik redaksi semarak.co, Jumat malam (13/12/2024).
Namun, Wamenkop menyebutkan bahwa saat ini sudah menemukan formulasi penyelesaiannya. “Jadi, nantinya, LPDB yang akan bridging terlebih dahulu untuk membiayai calon pekerja migran yang tengah menunggu kontrak kerja tersebut,” katanya.
Nantinya, menurut Wamenkop Ferry, LPDB bersama Bank BRI dan BNI yang akan membayarkan, semacam refinancing. “Memang, bila koperasi banyak terlibat dalam segala proses ekonomi nasional, koperasi akan bisa gagah kembali dan turut banyak mensukseskan program-program pemerintah.
Terutama, terkait program swasembada pangan dan energi. Bagi Wamenkop Ferry, sejatinya memang koperasi harus bisa masuk ke segala sektor usaha, termasuk minyak, gas, dan pertambangan lainnya.
“Contohnya, di Muara Enim, Sumsel, ada koperasi yang mampu menjalankan Drilling minyak. Itu sumur minyak eks Pertamina yang dikelola koperasi dan bisa kita drilling sendiri dengan menghasilkan minyak 15 barrel per hari. Kita akan masuk ke sumur yang ketiga,” katanya.
Wamenkop mengaku sudah berkontak dengan Menteri ESDM terkait hal itu, karena jumlahnya ada ribuan sumur semacam itu di Indonesia yang bisa dikelola koperasi. “Koperasi akan kita dorong terus ke arah sana, karena kita mampu,” kata Wamenkop Ferry.
Kesempatan sama, Rektor IPB Prof Arif Satria mengapresiasi langkah-langkah ekonomi kerakyatan yang sudah dijalankan Wamenkop Ferry. Salah satunya adalah hapus buku dan tagih kredit para petani dan nelayan (KUT) periode 1998-1999.
Rektor IPB juga bersepakat bahwa koperasi harus masuk ke sektor-sektor usaha besar agar menjadi semacam konglomerasi. “Lihat saja industri es krim Campina asal Belanda itu koperasi. Di AS, sektor pertanian mereka itu dimiliki kekuatan besar bernama koperasi,” kata Prof Arif.
Bahkan, di Jepang, seluruh bisnis dan kegiatan usaha di sepanjang perairan Jepang dikelola oleh koperasi. “Di Jepang, koperasi itu begitu berdaulat dan sudah menjadi satu kekuatan politik yang dahsyat,” ujar Rektor IPB. (smr)
