Pemerintah resmi memulai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam mencegah stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini resmi dimulai secara serentak di seluruh Indonesia, Senin (6/1/2025).
semarak.co-Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana Nasional (Wamendukbangga) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Isyana Bagoes Oka meninjau kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis dan memantau pembagian makanan di SDN Bojong Koneng 03, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Bersama Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Atip Latipulhayat, Wamendukbangga/BKKBN Isyana menegaskan pentingnya program ini sebagai upaya mendukung visi Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan sumber daya manusia unggul.
“Meningkatkan kualitas sumber daya manusia memang memerlukan waktu yang panjang. Untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, kita harus mulai sekarang. Jika tidak, cita-cita itu akan sulit tercapai,” Wamendukbangga Isyana dalam keterangannya di salah satu titik yang dipantau anggota Kabinet Merah Putih ini.
Ditambahkan Wamendukbangga Isyana, distribusi makanan bergizi gratis telah dimulai dengan 190 titik layanan di 26 Provinsi seluruh Indonesia. Jumlah ini akan terus bertambah setiap hari secara bertahap hingga 937 titik di akhir bulan Januari 2025, setidaknya akan menjangkau 3 juta penerima manfaat.
“Target hingga akhir 2025, diharapkan jumlah penerima manfaat mencapai hingga 15 juta sasaran. Pada 2029, program ini ditargetkan mencakup 82,9 juta penerima manfaat,” rinci Wamendukbangga Isyana dirilis humas usai acara melalui WAGroup Jurnalis BKKBN, Senin (6/1/2025).
Dalam pelaksanaannya, BGN (Badan Gizi Nasional) memastikan standar kebersihan dan kualitas makanan dipertahankan dari dapur hingga ke tangan penerima manfaat.Makanan dikemas dalam stainless steel food grade yang aman dan higienis.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Prof. Atip Latipulhayat menyatakan, penyediaan makanan bergizi merupakan bagian integral dari upaya menciptakan pendidikan berkualitas di Indonesia.
“Salah satu tujuan dari program Makan Bergizi Gratis adalah menghasilkan pendidikan yang berkualitas melalui penyediaan makanan bergizi. Hal ini juga bertujuan agar generasi mendatang dapat memenuhi kebutuhan gizi harian mereka sesuai dengan angka kecukupan gizi yang telah ditetapkan,” jelas Wamendikdasmen Prof. Atip.
Pentingnya evaluasi berkala terhadap program ini, terang Wamendikdasmen Prof Atip, untuk memastikan hasil jangka panjang yang berdampak pada kemajuan generasi penerus bangsa. Selain menyasar anak-anak sekolah, program ini juga dirancang untuk membantu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Tujuan utamanya adalah menciptakan generasi sehat dan berkualitas yang siap mengikuti pendidikan formal dengan dukungan gizi yang memadai. “Stunting dapat dicegah selama 1.000 hari pertama kehidupan, mulai dari kehamilan, ibu menyusui, hingga anak usia dua tahun,” tuturnya.
Wamendukbangga/BKKBN Isyan mengatakan lagi, setelah usia dua tahun, pencegahan stunting menjadi lebih sulit. Maka, sesuai visi Presiden Prabowo Subianto mengenai pembangunan sumber daya manusia yang unggul, pencegahan stunting menjadi prioritas utama.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah strategis untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan penuh terhadap program ini dengan alokasi dana yang memadai.
Program ini juga melibatkan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana Nasional/BKKBN, untuk menjangkau kelompok sasaran yang membutuhkan, seperti anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak-anak di bawah dua tahun.
Di bagian lain dirilis humas Kemendukbangga/BKKBN sebelumnya, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji melantik Prof. Budi Setiyono sebagai Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama BKKBN di Auditorium Kemendukbangga/BKKBN Jakarta Timur, Senin (6/1/2025).
Pelantikan tersebut mengacu kepada Keppres Nomor 209/TPA TAHUN 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto, 31 Desember 2024.
Dalam pelantikan disampaikan dan dibacakan Petikan Keppres tersebut oleh Menteri Wihaji. Dalam sambutannya, Wihaji menyampaikan bahwa Kemendukbangga/BKKBN memiliki tugas strategis untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden 2024-2029 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN).
Khususnya mewujudkan Asta Cita butir ke-6 (yaitu Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan), serta Asta Cita butir ke-8 (yaitu Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dan Meningkatkan Tolerasi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur).
Mendukbangga/BKKBN Wihaji mengharapkan Sesmen dapat melaksanakan tugas dengan baik dan bisa memperkokoh dukungan manajerial dalam business process organisasi, terutama dalam menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan.
“Dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN,” tutur Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji dirilis humas usai acara melalui melalui WAGroup Jurnalis BKKBN, Senin jelang sore (6/1/2025).
Dilanjutkan Wihaji, “Di samping itu, saya harap Sesmen juga dapat mengawal pencapaian quick win, mengawal penataan transformasi dan budaya kerja dengan standar kualitas yang tinggi bagi ASN Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN dengan filosofi Flower, Bee, dan Honey.”
Dalam proses penetapan menjadi Sesmen, Prof. Budi Setiyono mengikuti serangkaian tahapan seleksi yang dilakukan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN. Diantaranya uji Kompetensi Jabatan Tinggi Madya (JPT) pada tanggal 20 November 2024.
Proses dilakukan dengan mengacu Perpres No. 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Sebelum diangkat menjadi Sesmen, Prof. Budi Setiyono adalah seorang dosen, Wakil Rektor di Universitas Diponegoro (UNDIP).
Dan sekaligus Guru Besar di Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan, FISIP, di kampus tersebut. Dia juga pernah menjadi anggota Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PANRB) 2021-2024.
Serta Tim Ahli Balitbang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tahun 2012-2013. Prof. Budi juga pernah memiliki pengalaman bekerja di berbagai bidang pekerjaan pada lembaga internasional. Di antaranya sebagai National Faculty di UNODC—United Nations Office on Drugs and Crimes (tahun 2013).
Kemudian Program Evaluator di UNFPA—United Nations Population Fund (tahun 2010), Program Evaluator UNDP—United Nations Development Programme (tahun 2008), serta Policy Researcher di Bank Dunia (tahun 2003-2004).
Pendidikan Prof. Budi ditempuh pada level S1 di Jurusan Ilmu Pemerintahan Undip lulus tahun 1994, S2 di Jurusan Policy and Administration Flinders University, Adelaide Australia, lulus tahun 2003, dan S3 lulus dari Jurusan Social Science di Curtin University Perth, Australia lulus tahun 2011.
Terkait dengan penunjukannya sebagai Sekretaris Kementrian, Prof. Budi menyampaikan bahwa tugas sekretaris adalah membantu pimpinan (dalam hal ini Menteri dan Wakil Menteri) dalam mencapai target-target kinerja yang ditetapkan oleh Presiden.
Dirinya akan melaksanakan pencapaian itu dengan tata cara yang dituangkan dalam kerangka manajemen strategis, agar dapat tergambar tahapan dan indikator capaian dalam setiap kurun waktu yang diinginkan.
“Saya akan bekerja se-profesional mungkin untuk membantu agar cita-cita Presiden dan Menteri dalam mewujudkan Indonesia Emas dan kesejahteraan rakyat dapat benar-benar terwujud,” ujar Prof. Budi dirilis humas Kemendukbangga/BKKBN.
Secara lebih khusus, Prof. Budi menyatakan akan ikut memastikan agar momentum bonus demografi dapat termanfaatkan dengan baik dalam perjalanan pembangunan negara. Bonus demografi, adalah momentum dimana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari usia nonproduktif.
“Agar momentum itu bisa dimanfaatkan dengan baik, maka perlu ada kerangka mekanisme keseimbangan supply and demand antara angkatan kerja dan ketersediaan pekerjaan,” imbuh Prof Budi lagi.
“Kemedukbangga akan menyediakan data dan informasi kependudukan yang akurat agar bisa dimanfaatkan kementerian lain yang terkait dalam mengambil keputusan,” demikian Prof. Budi menambahkan dipenutup humas Kemendukbangga/BKKBN. (smr)
