Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN (Kemendukbangga) Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka memimpin Delegasi RI dalam Sidang Commission on Population and Development (CPD) Sesi ke-58 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, pada 7-11 April 2025.
Semarak.co – Commission on Population and Development (CPD) merupakan komisi yang didirikan Economic and Social Council (ECOSOC) PBB pada 1994 yang merupakan penamaan ulang dari Population Commission. Anggota CPD merupakan perwakilan negara dari 47 Negara termasuk Indonesia.
Isyana menyampaikan pernyataan nasional yang menyoroti tiga substansi pokok, yaitu, capaian Indonesia dalam SDGs dan ICPD Program of Action, dengan mencatatkan peningkatan angka harapan hidup masyarakat Indonesia dan keberhasilan dalam menurunkan angka kematian ibu dan anak.
“Kemudian, cakupan Layanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang semakin luas, dengan penekanan pada akses yang adil bagi seluruh masyarakat,” ujarnya dirilis humas usai acara melalui WAGroup Jurnalis Kemendukbangga/BKKBN, Selasa (8/4/2025).
Isyana juga menyampaikan Program Prioritas Presiden Prabowo dalam rangka mencapai visi Indonesia Emas 2045, yang mencakup penguatan layanan kesehatan universal, peningkatan kualitas pendidikan, perlindungan sosial, serta upaya menanggulangi kemiskinan dan kekurangan gizi, seperti melalui program Makan Bergizi Gratis.
Wakil Menteri juga menegaskan pentingnya penguatan kerjasama multi-pihak, khususnya kerjasama Selatan-Utara, Selatan-Selatan, dan Triangular, untuk mendukung pencapaian SDGs dan ICPD Program of Action dalam menghadapi masalah kesehatan kependudukan.
Sekretaris Kemendugbangga Budi Setiyono menambahkan, Pemerintah Indonesia berupaya mengembangkan pendekatan holistik yang mencakup seluruh siklus hidup manusia. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Budi juga menekankan keberhasilan Indonesia dalam mencapainya Cakupan Layanan JKN yang kini telah mencapai 96%. Keberhasilan ini tidak terlepas dari integrasi digital (platform e-health), peran pekerja kesehatan masyarakat, serta kemitraan publik-swasta yang memastikan akses kesehatan yang adil bagi seluruh masyarakat Indonesia.
“Indonesia juga memastikan keberagaman sumber pendanaan, dengan menarik dana dari investasi domestik dan kolaborasi global. Pendekatan ini menjadikan intervensi yang dilakukan inklusif dan berkelanjutan, terang Prof. Budi di akhir intervensinya,” ujarnya.
Sidang CPD ke-58 yang dihadiri oleh Delegasi dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga didampingi Kementerian Luar Negeri juga melakukan berbagai pertemuan bilateral, antara lain dengan Direktur Eksekutif UNFPA Pusat, serta delegasi dari Namibia, Jepang, Filipina, dan Fiji.
Selain pertemuan bilateral, Isyana juga akan menjadi pembicara pada kegiatan side event yang dijadwalkan akan dilangsungkan pada rangkaian kegiatan CPD sesi- 58 tahun ini.
