Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, bersama Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), melakukan pertemuan Pemprov membahas pengelolaan ruang dan pembangunan.
Semarak.co – Wamen Ossy menyatakan, bicara masa depan Bali, berarti bicara bagaimana mengelola ruang yang terbatas sekaligus menjawab kebutuhan yang terus bertambah.
“Rencana Tata Ruang (RTR) adalah kompas pembangunan dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) adalah petunjuk operasionalnya,” ujar Wamen Ossy dirilis humas usai acara melalui WAGroup Forum Mitra ATR BPN, Senin (20/7/2026).
Untuk mewujudkan pengembangan kawasan yang sustainable di Bali, Kementerian ATR/BPN menginginkan agar RTR menjadi landasan dalam tiap perencanaannya.
“Mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), RTR Provinsi dan Kabupaten/Kota hingga RDTR harus menjadi acuan dalam pembangunan, menjadi panglima dan menjadi landasan dalam pembangunan maupun investasi ke depan,” tuturnya.
Pemprov Bali diimbau untuk mempercepat pengintegrasian RDTR ke dalam Online Single Submission (OSS). Berdasarkan data, dari target 75 RDTR di Bali, ada 30 RDTR yang sudah terintegrasi dengan OSS dan ada empat yang masih dalam proses integrasi.
Baru di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar yang RDTRnya sudah 100% terintegrasi ke OSS. “Saya pikir ini perlu ada boosting, semoga bisa segera ditindaklanjuti, agar RDTR bisa dijadikan sebagai landasan pembangunan dan dasar investasi yang berkesinambungan dan berkelanjutan di Provinsi Bali,” imbau Ossy.
Tidak sebatas membahas aspek tata ruang, pertemuan ini juga mendiskusikan tentang langkah strategis pembangunan kawasan Bali dari beberapa lini, seperti aspek pariwisata, aspek ekonomi kreatif, aspek perhubungan, dan aspek penerbangan/aviasi.
Menko AHY menekankan bahwa pengembangan Bali harus dilakukan secara terintegrasi berbagai aspek. Pembangunan yang berjalan tidak boleh dilakukan parsian, melainkan harus mengedepankan perencanaan jangka panjang yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD.
“Ini kembali kita meletakkan tata ruang sebagai panglima pembangunan. Karena, kalau asal-asalan, maka ini akan mengakibatkan bencana dan sekaligus menambah permasalahan pariwisata, konektivitas, dan lingkungan yang lain,” tegas Menko IPK.
Kegiatan ini dilanjutkan dengan penyampaian arahan dan tindak lanjut oleh Menko IPK untuk sejumlah kementerian/lembaga. Dalam kegiatan ini, Wamen Ossy hadir dengan didampingi oleh Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana; Dirjen Penataan Agraria, Embun Sari; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, Eko Priyanggodo. (AR/YZ/SMR)
