Wakil Ketua MPR Prof Fadel Muhammad memastikan akan kembali mengikuti kontestasi pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) dari daerah pemilihan (Dapil) Gorontalo di Pemilu 2024.
semarak.co-Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyoon (SBY) ini bertekad memperjuangkan aspirasi daerah, khususnya aspirasi Provinsi Gorontalo. Pasalnya, selama ini potensi Gorontalo sebagai daerah pertanian belum dieksploitasi secara maksimal.
“Tadi saya sudah cek kesehatan untuk memenuhi salah satu syarat pendaftaran bagi calon anggota DPD,” kata Fadel usai melakukan pemeriksaan kesehatan di RSUD Dr MM Dunda Limboto, Kabupaten Gorontalo dilansir laman berita msn.com, Sabtu (29/4/2023) dari jpnn.com
Dilanjutkan Fadel, “Gorontalo bukan hanya bisa memproduksi jagung secara melimpah, tetapi juga menjadi lumbung pangan nasional bagi bangsa Indonesia. Itulah yang akan saya perjuangkan pada periode kedua saya sebagai anggota DPD, jika Allah memberi kesempatan, kesehatan dan umur Panjang.”
Fadel juga menyinggung pentingnya pembangunan yang dimulai dari daerah yang lebih menjamin terjadinya pemerataan kesejahteraan. Terbukti sejak digulirkannya dana desa, perkembangan di daerah maju dengan signifikan.
Guru Besar Ilmu Kewirausahaan Sektor Publik ini menilai, sudah waktunya jika pemerintah mengubah pendekatan pembangunan dari sebelumnya top down menjadi buttom up. Untuk menambah laju pembangunan dan kesejahteraan di daerah sudah sewajarnya jika pemerintah pusat menambahkan jumlah anggaran transfer daerah menjadi lebih besar dari sebelumnya.
Apalagi kebutuhan anggaran pembangunan daerah terus meningkat. “Saya akan memperjuangkan semangat dan gagasan ini melalui DPD,” ujar Fadel yang mantan Gubernur Gorontalo dua periode.
Sementara itu terkait target DPD yang hendak memperkuat fungsi dan kekedudukannya, menurut Fadel, hal itu bukan pekerjaan mudah. Harus dikerjakan secara bersungguh-sungguh, tidak boleh berputus asa lantaran pekerjaan tersebut tidak gampang harus dilakukan dalam rentang waktu yang panjang.
“Itu menyangkut UUD 1945, jadi tidak akan mudah, rumit dan berbelit-belit. Namun yang penting hubungan DPD dengan DPR harmonis, bisa bekerja bersama dengan baik, dan kami bisa memperjuangkan aspirasi pembangunan di daerah,” pungkasnya. (net/msn/jpn/smr)
