Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) memainkan peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan stunting di Indonesia. Sebagai fasilitas kesehatan yang tersedia di hampir seluruh desa, Posyandu harus didukung fasilitas dan peralatan yang memadai serta tenaga kesehatan yang mumpuni.
semarak.co-Dana desa terbukti telah dialokasikan secara cukup untuk pengembangan, pemeliharaan, dan pengoperasian Posyandu. Sehingga Posyandu mampu menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas dan komprehensif di tingkat desa.
Pesan ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar saat menghadiri acara Penguatan Posyandu untuk Menurunkan Stunting di Desa, di Balai Desa Rengaspendawa, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Minggu (18/6/2023).
“Adanya Dana Desa, maka kegiatan Posyandu semakin berkembang termasuk fasilitas desa lainnya untuk penanganan stunting dan kesehatan warga desa,” kata Muhaimin dirilis humas Kementerian Desa (Kemendes) usai acara melalui WAGroup Rilis Kemendes PDTT, Senin pagi (19/6/2023).
Pemanfaaatan Dana Desa untuk Posyandu dan kegiatan pendukung stunting dalam periode 2015-2022 telah dibangun 42,3 ribu Posyandu; 1,5 juta unit air bersih; 444 ribu unit MCK; 14,4 ribu unit polindes; 45, 8 juta meter drainase; 66,7 ribu kegiatan PAUD; 76,6 ribu unit sumur; dan 29 ribu unit sarana olah raga.
Hal ini menunjukkan desa mampu berkontribusi untuk penanganan stunting dari Dana Desa yang saat ini rata-rata Rp1 Miliar per desa. Dengan gambaran di atas, lanjut Muhaimin, maka upaya percepatan penanganan stunting oleh Posyandu dan pegiat desa.
“Sekali lagi saya tegaskan, memerlukan Dana Desa yang lebih besar sehingga Posyandu dapat memberikan asupan gizi dan nutrisi yang mencukupi kebutuhan anak,” kata Gus Muhaimin, sapaan akrabnya.
Selain itu, Posyandu juga mampu beri literasi pola asuh yang salah akibat kurangnya pengetahuan dan edukasi bagi ibu hamil dan ibu menyusui, perbaikan sanitasi lingkungan tempat tinggal seperti sarana air bersih dan sarana MCK yang memadai serta akses fasilitas kesehatan yang dibutuhkan bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita.
Kemiskinan dan stunting disebut sebagai bahaya laten warga desa. Hal ini merujuk data BPS hingga September 2022, jumlah penduduk miskin sebesar 26 juta orang. Jumlah penduduk miskin yang ada di desa-desa lebih dari 14 juta orang (sekitar 12 persen).
Sementara persentase kemiskinan ekstremnya sebesar 2,04 persen dan persentase angka stunting sebesar 21,6%. Kemiskinan ekstrem dan stunting di desa-desa berdampak sistematik terhadap pelambatan perekonomian negara karena kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terkena stunting adalah rendah,” katanya.
Untuk itu, Muhaimin berharap, target pemerintah untuk kemiskinan ekstrem nol persen dan 14% stunting pada tahun 2024 perlu upaya extra ordinary, termasuk memastikan program kemiskinan ekstrem dan stunting dilaksanakan secara langsung oleh Desa yang memerlukan penambahan Dana Desa lebih besar dari saat ini.
Data BPS 2023 menunjukkan angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah masih besar 3,85 juta penduduk, yang miskin ekstrem 689 ribu penduduk. Sedangkan angka stunting Jateng masih besar yakni 21,6 persen.
“Kasus stunting tertinggi Jateng terjadi di Brebes sebesar 29,1 persen dan ini perlu menjadi perhatian seluruh stakeholder di Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Brebes,” kata Gus Muhaimin yang juga Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Direktur Pengembangan Sosial Budaya Direktorat Jenderal (Ditjen PDP) Kemendes PDTT Teguh Hadi Sulistiono mengatakan, upaya yang dilakukan Kemendes PDTT untuk menurunkan dan pencegahan konvergensi stunting dengan melakukan penguatan kapasitas stakeholder di desa untuk mencapai prevelensi Stunting 14 persen tahun 2024
“Salah upaya yang dilakukan Kemendes adalah menyelenggarakan bimbingan teknis bagi kader pembangunan manusia dan peningkatkan peran Kecamatan. Peran aktif Pendamping Desa dalam mendampingi masyarakat untuk merubah pola pikir dan prilaku agar secara sadar ikut bersama mencegah dan menurunkan stunting,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Gus Muhaimin juga menyerahkan penghargaan kepada sejumlah Posyandu Percontohan Pencegahan dan Penanganan Stunting di Desa. Sebelumnya Gus Muhaimin juga meninjau Pos Pembinaan Terpadu guna melihat pemeriksaan kesehatan.
Gus Muhaimin pun melihat proses penimbangan balita dan aktifitas layanan Posyandu di Pos Kesehatan Desa (PKD) Jeruk Desa Rengaspendawa. Turut hadir anggota Komisi IX Hj. Nur Nudlifah, Direktur Pengembangan Sosial Budaya Ditjen PDP Kemendes Teguh Hadi Sulistiono, dll.
Di bagian lain Gus Muhaimin menegaskan, penambahan alokasi dana desa dapat menjadi langkah yang efektif dalam upaya penanggulangan stunting dan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Alokasi Dana desa sebesar Rp5 milliar, cukup untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat desa, serta memperkuat peran Posyandu di tingkat desa.
“Dana Desa harus ditambah, kalau pembangunan mau efektif dan bebas korupsi, satu-satunya cara adalah Dana Desa diperbesar. Lima Miliar itu penambahan minimum untuk mengatasi persoalan seperti stunting dan kemiskinam ekstrem,” kata Gus Muhaimin saat menyambangi Desa Rengaspendawa, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Minggu (18/6/2023).
Meski demikian, Gus Muhaimin memastikan penambahan alokasi dana desa harus dibarengi dengan peningkatan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat desa dalam pengambilan keputusan terkait alokasi dana desa sangat penting.
Selain itu, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan dana desa untuk memastikan bahwa tujuan penanggulangan kemiskinan tercapai dengan efektif. “Penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem di desa-desa wajib melibatkan Desa sebagai pelaku utama,” imbuhnya.
Seperti inisiatif konvergensi stunting dalam perencanaan pembangunan desa perlu dikembangkan sebagai platform desa dalam penanganan stunting. Dana Desa Rp5 milliar tidak akan menambah beban APBN.
Caranya diperlukan konsolidasi program dan pendanaan yang tersebar di berbagai program yang tersebar di Kementerian/Lembaga untuk peningkatan kapasitas Desa. “Progam ini nantinya dikonsolidasikan menjadi satu program yaitu Pemberantasan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dam kesejahteraan warga desa,” kata Gus Muhaimin.
Sebagai contoh, APBN 2023 mengalokasi anggaran ketahanan pangan lebih dari Rp100 Triliun, perlindungan sosial Rp476 Triliun, dan subsidi ketahanan energi Rp341 Triliun, yang dilaksanakan oleh K/L. “Jika direlokasi dan dimaksimalkan maka Dana Desa bisa ditambah menjadi Rp5 Miliar setiap desa,” kata Gus Muhaimin.
Gus Muhaimin sangat optimis, peningkatan Dana Desa 5 miliar dapat mendorong kemampuan pelayanan posyandu terhadap warga desa agar sehat dan sejahtera sehinga angka stunting dapat menurun dengan target nol persen pada tahun 2030.
Lebih jauh, jika Dana Desa 5 kali lipat menjadi Rp 5 miliar perdesa/tahun, pada tahun 2024-2029 (5 tahun), maka Desa Indonesia menjadi Maju dan Mandiri. Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal tidak ada lagi. Desa Mandiri naik menjadi 55 ribu desa dan Sisanya menjadi Desa Maju.
“Jika Pemerintah ingin mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem tahun 2024 dan nol persen stunting pada tahun 2030 maka prasyaratnya Desa harus menjadi Pusat Pembangunan Nasional,” kata Gus Muhaimin dirilis humas usai acara melalui WAGroup Rilis Kemendes PDTT, Senin (19/6/2023).
Turut hadir dalam acara itu, anggota Komisi IX Hj. Nur Nudlifah, Direktur Pengembangan Sosial Budaya Ditjen PDP Kemendes Teguh Hadi Sulistiono, Kepala Desa, Perwakilan Kader Posyandu, Bidan Desa, Perwakilan KPM, Para Tokoh Masyarakat dan Pendamping Desa. (fir/hms/smr)
