Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono mengaku sudah ditegur Ketua Umum Prabowo Subianto terkait pernyataannya yang menyebut PDI Perjuangan sering menipu dan mirip PKI. Menurut dia, Prabowo memerintahkan untuk memberikan klarifikasi kepada publik terkait apa yang telah diucapkan olehnya agar tidak terjadi perpecahan hubungan antara PDI Perjuangan dengan Gerindra.
“Beliau kemarin jam 12 siang telpon saya agar melakukan klarifikasi di media terkait statement saya. Dia bilang tolong diluruskan, tidak enak nanti hubungan dengan PDIP. Kita harus jaga hubungan dengan semua partai, kamu jangan emosi kalau ada yang mengkritik saya, biar saya dikritik apapun,” kata Arief di Jakarta, Rabu (2/8).
Arief mengakui kalau surat klarifikasi yang dituliskannya ke media itu salah satu cara untuk klarifikasi setelah ditegur oleh mantan Danjen Kopassus kemarin. “Iya salah satu cara respon saya dari telepon Pak Prabowo pada saya,” ujarnya.
Di samping itu, Arief mengatakan sikapnya tersebut bagian upaya membela Prabowo selaku Ketua Umum Gerindra yang dikritik karena dianggap berambisi menjadi Presiden RI pada 2019 oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. “Sanksi apa, wong saya bela ketua umum saya yang dikritik dianggap berambisi jadi Presiden kok. Siapa pun yang mengkritik ucapan ketua umum dianggap tidak benar, pasti akan saya lawan dan saya hadapi,” tandasnya.
Perang komentar antara Hasto dan Arief belum selesai. Terutama soal Hasto yang meradang karena partai berlambang banteng moncong putih sering disamakan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Menurut Arief, Hasto seharusnya tidak antikritik. “Terkait PDIP yang sering dikaitkan dengan PKI, seharusnya menjadi sebuah koreksi bagi PDIP. Kok bisa PDIP yang merupakan partai berideologi Pancasila sampai dikaitkan dengan PKI,” ujar Arief melalui keterangan tertulis, Selasa (1/7).
Dia menuturkan, keberadaan PKI sendiri memang sudah selesai. Karena itu, Arief meminta jangan karena Prabowo mengritik UU Pemilu dikira ambisi untuk menjadi presiden. Kok Hasto sebagai sekjen partai antikritik sih,” imbuhnya.
Menurut Arief, biasanya sifat PKI itu antikritik dan melanggar konstitusi. Untuk itu wajar sehingga PDIP sering disamakan dengan PKI seperti keluhan Hasto kepada media saat menanggapi pernyataan Prabowo di Cikeas. “Sebab sifat dasar PKI bertindak tanpa otak dan kurang waras. Serta melanggar konstitusi dan menipu rakyat dengan jargon kerakyatan,” sindirnya.
Terkait UU Pemilu, menurut dia, persyaratan presidential threshold 20 persen sudah jelas menghilangkan hak konstitusi pemilih pemula pada Pilpres 2019. Untuk itu, Arief mengatakan PDIP jangan salah tanggap. Dirinya tidak menuduh PDIP sama dengan PKI. Tapi akibat pemaksaan kehendak dalam PT 20 persen itu jadi sering disamakan dengan PKI. “Coba lebih sadar dan jangan memaksakan kehendak di luar kewarasan maka tuduhan terhadap PDIP dikaitkan dengan PKI pasti tidak ada,” pungkas Arief. (ilc/jpn/lin)
