Rapat Paripurna DPR RI Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021 diwarnai interupsi anggota dewan seputar keamanan vaksin Covid-19 dari Sinovac di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (11/12/2020).
semarak.co-Sejalan dengan pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani yang meminta pemerintah memastikan keamanan vaksin Covid-19 Sinovac, sejumlah anggota dewan juga menyampaikan aspirasi seputar hal itu.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Anshory Siregar mempertanyakan masuknya 1,2 juta dosis vaksin corona dari Sinovac China ke Indonesia belum mendapatkan emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Ansory mengibaratkan EUA itu seperti visa, sehingga bila seseorang pengin masuk ke suatu negara, harus memilikinya. Oleh karena itu, Ansory menegaskan seharusnya vaksin corona dari Sinovac itu belum boleh masuk sebelum ada EUA.
“EUA ini adalah merupakan, begini saya contohkan seperti visa dia kalau dia masuk satu negara. Belum boleh masuk vaksin ini sebelum ada EUA dari BPOM, tapi faktanya ini sudah datang,” sindir Anshory.
Dia meminta agar rencana kedatangan 1,8 juta dosis vaksin tambahan dari Sinovac menunggu adanya EUA itu. Dan uji klinis oleh Bio Farma juga ditunggu. Apalagi, dia mengklaim Brazil dan Turki juga menyetop kerja sama dengan Sinovac.
“Namun, ini sudah datang. Karena sudah terlanjur 1,2 juta (dosis masuk) maka tolong untuk 1,8 juta lagi yang mau datang Januari, sebelum ada izin BPOM atau belum ada tahap tiga uji klinis dari Bio Farma, tunggulah. Ini belum ada izin dari BPOM atau EUA,” ujarnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta tolong pimpinan DPR mendorong ke pemerintah agar menunggu izin BPOM baru didatangkan vaksin sisanya. Ini penting untuk menjadi catatan, terlebih lagi Brazil dan Turki, sudah menyetop kerja sama dengan Sinovac.
Namun, katanya, terlepas dari apa pun alasannya, yang jelas vaksin corona dari Sinovac yang dibawa masuk ke Indonesia, belum ada izin EUA dari BPOM. “Mohon pimpinan mengingatkan pemerintah agar tunggu izin BPOM baru didatangkan vaksin ini,” ungkap Ansory lagi.
Wakil Ketua Komisi IX dari Fraksi PDI Perjuangan Sri Rahayu, juga mengajukan interupsi terkait izin BPOM. Kemenkes sebenarnya sudah menyampaikan dalam rapat komisi bahwa vaksin Covid-19 baru akan diberikan pada masyarakat bila BPOM sudah mengeluarkan EUA.
Karena selama ini itu belum ada, lanjut Sri, makanya memang vaksin belum boleh diberikan. Karena itu mohon BPOM mengambil langkah. Dia juga mengkritisi belum selesai tahapan uji klinis vaksin Covid-19.
Menurutnya, tahapan tersebut tak bisa dipaksakan, sehingga pemberian vaksin Covid-19 kepada masyarakat sebaiknya menunggu proses uji klinis selesai. “Jadi memang sebaiknya kita harus menunggu itu supaya tidak ada implikasi terhadap kesehatan rakyat Indonesia,” bebernya.
Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin menambahkan, pimpinan DPR bukan hanya akan meminta pemerintah memastikan keamanan , tapi juga memastikan vaksin yang terjangkau bagi masyarakat peserta BPJS kelas 3. “Masalah sinovac, vaksin itu akan jadi catatan dan memang itu tidak akan beredar sebelum ada EUA dari BPOM,” ujar Azis.
Di bagian lain Wakil Ketua Komisi IX DPR Ansory Siregar memberi tanggapan terkait proses penyuntikan vaksin virus corona yang beberapa hari lalu tiba di Indonesia. Ansory memberi usulan agar pejabat tinggi negara hingga wakil rakyat yang duduk di MPR RI dan DPR RI diberi vaksin lebih dulu.
Hal ini mengingat adanya sejumlah orang di masyarakat yang masih ragu untuk divaksin Covid-19. Usulan tersebut juga Ansory ajukan agar masyarakat memiliki gambaran bagaimana khasiat dan efek vaksin tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh para petinggi negara.
Dia mengatakan bahwa jumlah vaksin yang datang awal sebanyak 1,2 juta sedangkan jumlah pejabat negara tidak lebih dari 4.000 orang. Sehingga pejabat yang divaksin jumlahnya lebih sedikit bila dibandingkan dengan ketersediaan vaksin yang sudah ada.
“Supaya tidak ada pertanyaan di tengah masyarakat, bagaimana kalau pejabat-pejabat yang divaksin lebih dulu? Pejabat negara tidak lebih dari 4.000 orang, termasuk sedikit dibanding jumlah vaksin 1,2 juta yang sudah datang,” kata Anshory dalam rapat kerja dengan pemerintah yang diliput secara daring dari Jakarta, Kamis (10/12/2020).
Tidak berhenti pada usulan tersebut, selanjutnya Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini juga mengusulkan para tokoh masyarakat, tokoh agama sehingga akurasi vaksin dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Usulan diharapkan bisa disampaikan ketika nantinya ada rapat bersama presiden sambil menunggu keluarnya izin penggunaan vaksin dari BPOM. “Mohon disampaikan kalau ada rapat dengan presiden. Pejabat dan tokoh-tokoh didahulukan agar masyarakat bilang pemimpin kami tidak ragu, maka kami ikuti,” tuturnya.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan pemerintah berencana menyediakan tiga juta dosis vaksin yang pada tahap pertama akan diprioritaskan untuk para tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan.
“Hal itu sesuai dengan rekomendasi Indonesia Technical Advisory Group for Imunitation dan WHO SAGE. Bila ketersediaan vaksin terbatas di awal, maka sasarannya adalah kelompok berisiko,” katanya.
Terawan mengatakan Indonesia telah menerima 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 yang akan disuntikkan kepada para tenaga kesehatan di Jawa dan Bali. Jawa dan Bali dipilih vaksinasi tahap pertama karena memiliki populasi penduduk yang lebih besar dan kasus positif yang tinggi. (net/smr)
sumber: BeritaSatu.com/jpnn.com dari google.co.id
