Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Guntur Romli mendukung usulan Partai NasDem agar Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kabupaten Passer Penajam, Kalimantan Timur (Kaltim).
Semarak.co – Indonesia tidak hanya Pulau Jawa. Apalagi, sambung Guntur, ibu kota negara disebut-sebut sudah pindah ke IKN sehingga wajar jika Gibran berkantor terlebih dahulu. Apalgi pembangunan dan perawatan IKN akan jadi beban berat bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Usulan yang bagus. Akan menarik kalau direalisasikan. Indonesia bukan hanya Jawa, apalagi konon ibu kota negara sudah pindah ke IKN, maka urgen kalau Gibran berkantor di IKN, karena semua pemerintahan masih di Jakarta, Presiden saja yang di Jakartalah, kata Guntur saat dihubungi wartawan, Minggu (20/7/2025).
Salah satu janji Jokowi yang diingkari sejak awal bahwa pembangunan IKN tidak akan menggunakan APBN. “Salah satu janji Jokowi yang diingkari sejak awal, katanya bangun IKN tidak pakai APBN, katanya bangun kereta cepat Jakarta Bandung tidak pakai APBN, ternyata semuanya dilanggar oleh Jokowi sendiri,” katanya.
Sebelumnya diberitakan Partai NasDem mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera meneken Keputusan Presiden tentang Pemindahan Kementerian/Lembaga dan Pemindahan ASN secara bertahap ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa mengatakan, lewat keppres Prabowo dapat mengatur agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka lebih dulu berkantor di IKN demi mempercepat pemerataan pembangunan.
“Memfungsikan IKN secara bertahap dengan menempatkan wakil presiden dan beberapa kementerian atau lembaga prioritas, menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di IKN dengan mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun,” kata Saan di Nasdem Tower, Jakarta, Jumat (18/7/2025).
“Dengan berkantornya Wakil Presiden di IKN, pembangunan Indonesia Timur termasuk Papua dapat dikelola lebih dekat mempercepat pemerataan pembangunan,” demikian Saan melanjutkan seperti dilansir kompas.com, 19/07/2025, 06:39 WIB melalui laman berita msn.com, Senin (21/7/2025).
Menurut Saan, ada sejumlah kementerian yang dapat menjadi pionir pemindahan ibu kota ke IKN. Antara lain, Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, Kementerian PUPR, dan Bappenas yang infrastrukturnya sudah siap.
Wakil ketua DPR ini melanjutkan, pemindahan tersebut harus segera dimulai agar pembangunan IKN yang memakan anggaran besar tidak mubazir. “Jadi biar IKN ada aktivitas dan biar gedung-gedung yang sudah dibangun itu tidak telantar. Jadi kan nanti biaya pemeliharaannya mahal kalau tidak ada aktivitas kan. Jadi kita meminta supaya ada aktivitas dengan cara Wapres berkantor di IKN,” ujar Saan.
Saan juga mendorong pemerintah segera menerbitkan Keputusan Presiden tentang Pengalihan Kedudukan, Fungsi, dan Peran Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara.
Ia mengatakan, IKN merupakan proyek strategis nasional (PSN) yang dibangun dengan semangat untuk mendorong pemerataan ekonomi, yang diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, yang dapat mempunyai daya dorong pembangunan di luar Jawa.
Dengan demikian, menurut Saan, IKN dibangun untuk melakukan percepatan pembangunan ekonomi, mengingat orang selalu berpikir pemerataan pertumbuhan ekonomi hanya terjadi di Jawa saja. “Nah pembangunan IKN telah menelan anggaran signifikan, baik dari APBN maupun non APBN,” ulasnya.
Tahap 1 pada 2020-2024, pemerintah telah menggunakan anggaran sebesar Rp89 triliun dari APBN untuk membangun infrastruktur dasar dan fasilitas pengontrolan lembaga eksekutif dan lain-lain. Sedangkan pembangunan yang bersumber dari investasi swasta dan BUMN dengan nilai investasi mencapai Rp 58,41 triliun.
Ia melanjutkan, pemerintah juga telah menggalang investasi swasta dan asing melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dengan harapan kontribusi APBN hanya mencapai 20-30 persen dari total biaya pembangunan.
Sementara itu, untuk periode 2025-2029, kebutuhan anggaran untuk pembangunan IKN tahap 2, 2025-2028, sebesar Rp 48,8 triliun yang digunakan untuk menyelesaikan pembangunan perkantoran dan infrastruktur jalan.
Mengutip kompas.com dari laman berita msn.com, Senin (21/7/2025), Partai NasDem mengusulkan agar IKN ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) apabila belum memungkinkan untuk dijadikan sebagai ibu kota negara. Hal ini dinilai sebagai langkah realistis di tengah ketidaksiapan IKN dari sisi administrasi, infrastruktur, hingga kebijakan.
Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Saan Mustopa mengatakan, penetapan IKN sebagai ibu kota negara sebaiknya dilakukan ketika semua aspek pendukung benar-benar siap. Sebelum itu, Jakarta kembali berperan sebagai ibu kota negara.
“Pemerintah juga dapat menggunakan IKN menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Timur dan menegaskan kembali Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dengan merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara,” ujar Saan Mustopa dalam konferensi pers, Jumat malam (18/7/2025).
“Langkah ini sekaligus menghentikan polemik tentang status IKN sekaligus memastikan infrastruktur yang ada tidak mangkrak atau terlantar. Jakarta dapat tetap dipertahankan sebagai ibu kota negara hingga semua persiapan administrasi, infrastruktur, dan kebijakan lokasi ASN benar-benar matang,” ujarnya.
Saan menyebut Partai NasDem menyuarakan sikap tersebut karena hingga saat ini belum ada Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota yang diteken oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menilai pembangunan IKN perlu mempertimbangkan kondisi fiskal dan dinamika politik nasional saat ini.
“Jika IKN belum dapat ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara, pemerintah segera melakukan moratorium sementara sembari menyesuaikan arah pembangunan IKN dengan kemampuan fiskal dan prioritas nasional,” ujar Saan yang mantan politisi Partai Demokrat.
Ia turut mendorong agar pemerintah menyesuaikan kembali anggaran pembangunan IKN, terlebih dalam situasi efisiensi yang saat ini sedang dilakukan. “Jadi saya ingin tegaskan begini, kita kan ada efisiensi, ada keterbatasan anggaran, pemerintah punya program-program strategis yang harus tetap berjalan, jangan sampai juga nanti IKN kan sudah keluar banyak uang juga,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau sejumlah proyek strategis di IKN, Rabu (28/5/2025). Tinjauan itu dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur pendukung operasional negara berjalan tepat waktu dan sesuai standar.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengungkapkan, Gibran berpesan agar pembangunan infrastruktur di IKN dapat diselesaikan tepat waktu. Ada sejumlah titik yang ditinjau Gibran. Titik pertama adalah Jalan Tol Segmen 5B yang progresnya mencapai 70%.
“Menurut beliau ya jangan sampai ada yang terlambat. Kemudian kualitas tetap dijaga,” ujar Basuki, dikutip dari siaran pers Sekretariat Wakil Presiden, Rabu (28/5/2025).
Jalan tol ini diperkirakan rampung pertengahan 2026 dan akan memangkas waktu tempuh dari Bandara Sepinggan ke kawasan inti IKN menjadi sekitar 50 menit, serta mempermudah mobilitas logistik dan publik. Gibran juga meninjau Istana Wakil Presiden yang meliputi kantor, rumah dinas, pendopo, masjid, dan fasilitas pendukung (progres 42,67%).
Rumah susun (rusun) ASN 1 dengan progres 97,09% juga dikunjungi dan dijadikan tempat bermalam oleh Gibran sebagai bentuk pengecekan langsung terhadap kesiapan hunian ASN. (net/msn/kpc/smr)
