Komedian dan politisi Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio akhirnya meminta maaf atas ulahnya berjoget-joget di gedung DPR RI usai mendengar gaji anggota DPR RI dinaikkan ditambah adanya tunjangan rumah dinas yang dinilai melukai masyarakat.
semarak.co – Didampingi penyanyi Pasha Ungu yang juga anggota dewan bersama Eko dari Partai Amanat Nasional (PAN) menyampaikan permintaan maaf atas tindakannya. Eko menyadari bahwa tindakannya telah membuat masyarakat kecewa dan terluka.
“Dengan kerendahan hati, saya Eko Patrio menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat. Atas keresahan yang timbul, akibat perbuatan yang saya lakukan,” kata Eko melalui rilis video dikutip dari akun @ekopatriosuper, Sabtu (30/8/2025) dilansir kompas.com melalui laman berita google.co.id, Sabtu malam (30/8/2025).
Dilanjutkan Eko, “Saya menyadari sepenuhnya bahwa situasi ini membawa luka bagi bangsa. Terlebih bagi keluarga korban yang kehilangan orang tercinta, maupun yang harus menanggung penderitaan akibat benturan yang terjadi.”
Mengatakan dirinya tidak pernah berniat memperkeruh keadaan, Eko berjanji kedepannya akan lebih berhati-hati dalam bersikap. “Tidak sedikit pun terbesit niat dari saya untuk memperkeruh keadaan. Kedepan, saya akan lebih berhati-hati dalam bersikap dan juga menyampaikan pendapat,” sambungnya.
Eko juga berjanji akan menjaga komitmen dan sumpahnya sebagai wakil rakyat dengan menjalankan tugas sebaik mungkin. “Saya berkomitmen untuk sungguh-sungguh menjalankan peran saya sebagai wakil rakyat dengan ketulusan, keberanian dan tetap menjaga sumpah yang telah saya ikrarkan,” ucap Eko.
Kemudian mengatakan bahwa kesalahan kali ini akan benar-benar menjadi evaluasi untuk dirinya sendiri. “Saya berharap, permohonan maaf ini dapat diterima. Sekaligus menjadi pengingat dan refleksi bagi saya untuk terus memperbaiki diri dalam menjalankan amanah serta tanggung jawab yang diberikan,” ucap Eko.
Diketahui sebelumnya, Eko Patrio, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI viral dalam video terlihat sedang berjoget di Sidang Tahunan MPR RI. Saat itu, beberapa anggota Dewan berdiri dan berjoget mengikuti lagu daerah Gemu Fa Mi Re.
Mendapat kritik atas sikapnya, Eko justru membalas dengan mengunggah video video parodinya saat berakting menjadi DJ sound horeg di media sosial. Eko kemudian memberikan klarifikasi bahwa video itu dibuat saat pembubaran panitia 17 Agustus di partainya.
Saat ini, demonstrasi yang berujung kericuhan terjadi di sejumlah kota di Indonesia. Setelah sebelumnya dipicu oleh tunjangan DPR, publik semakin bereaksi usai seorang pengemudi ojol dilindas oleh mobil kendaraan taktis Brimob pada Kamis (28/8/2025).
Mengenai situasi publik yang masih aktif melakukan demonstrasi, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai penyebabnya adalah anggota DPR yang asal bicara. Ia meminta agar para anggota dewan untuk tidak sembarangan bicara ketika kebijakannya dikritik oleh masyarakat.
“Jangan bicara asal-asal dan jangan menghina masyarakat. Ini semua yang menjadi penyebab daripada masalah,” ujar JK dikutip dari Kompas.com, Jumat (29/8/2025) dilansir melalui laman pencarian google.co.id, Sabtu malam (30/8/2025).
Menurutnya, situasi sekarang bisa dijadikan pelajaran bagi para pejabat lainnya untuk tidak asal bicara karena akan berdampak besar. JK mengingatkan, kondisi seperti sekarang ini akan memberikan dampak besar bagi perekonomian dan kehidupan orang banyak.
Lantas, apakah benar ucapan anggota DPR satu-satunya pemicu kemarahan masyarakat? Adakah cara untuk memperbaikinya? Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai, ucapan anggota DPR bukan satu-satunya pemicu kemarahan rakyat.
Ia berpendapat, kemarahan rakyat disebabkan oleh cara DPR dalam menentukan kebijakan terkait pendapatan seperti gaji dan tunjangan secara diam-diam. Dengan kata lain, DPR dianggap kurang terbuka kepada masyarakat.
“Pak JK itu ya enggak salah, tapi (pendapat) Pak JK saya rasa itu baru salah satu faktor. Faktor lain ya itu faktornya terbuka aja,” kata Trubus ketika dihubungi Kompas.com, Sabtu (30/8/2025).
Lebih lanjut, Trubus menjelaskan bahwa kemarahan masyarakat kali ini dipicu oleh sikap DPR yang tidak terbuka soal anggaran. Seperti diketahui, masyarakat marah karena mengetahui jumlah tunjangan DPR seperti tunjangan rumah dan dana reses hingga pendapatan yang diduga mencapai ratusan juta rupiah.
“Akar persoalannya itu akar persoalannya dia membuat kebijakannya itu ini apa namanya ee sembunyi sendiri,” lanjutnya.
Sebelumnya, ia sudah pernah menjelaskan bahwa kenaikan gaji atau tunjangan seharusnya melibatkan partisipasi publik. Sebagai contoh, sebelum menaikkan gaji atau tunjangan maka DPR seharusnya mengundang pihak lain seperti pengamat kebijakan publik.
Hingga awak media agar langkah tersebut dapat disosialisasikan kepada masyarakat. Ia menegaskan, transparasi lah yang dibutuhkan oleh publik. Karena jika tidak dibiasakan dialog secara terbuka dan cara seperti sekarang diteruskan, publik akan menganggap DPR menghambur-hamburkan uang negara.
“Karena kan tuntutan itu kan ada transparansi. Karena dia membuat kebijakan itu diam-diam gitu loh,” ujarnya.
Saat selain itu, publik marah karena sikap DPR yang menantang masyarakat. Trubus pun membandingkannya dengan apa yang terjadi di Pati karena Sudewo menantang masyarakat untuk membawa 50 ribu pendemo.
Dari cara DPR menganggarkan pendapatan mereka kemudian diikuti dengan ucapan beberapa anggotanya, hal ini menjadi efek domino yang memicu amarah masyarakat. Selain itu, kesediaan DPR untuk mendengar aspirasi rakyat pun diperlukan.
Jika ada masyarakat demo, Trubus menilai sebaiknya diterima dan didengarkan bukannya seperti yang terjadi pada Kamis (28/8/2025). Kala itu, pagar Gedung DPR RI tertutup dan bahkan dilumuri oli sehingga pendemo tidak bisa bertemu dengan perwakilan rakyat.
Bagaimana cara memperbaiki situasi ini?
Trubus menjelaskan, situasi ini dapat diperbaiki jika orang-orang yang memicu kemarahan publik digantikan. Caranya adalah DPR mengirimkan surat perintah kepada ketua partai politik untuk melakukan penggantian antarwaktu (PAW).
“Memperbaiki bisa aja tinggal di itu kalau yang suka kayak apa yang model kayak ya Sahroni itu kan harusnya itu tuh di ketua DPR ngirim surat kepada partainya aja atau meminta kepada ketua parpol-parpolnya untuk diganti orangnya. Kan di PAW bisa toh,” papar Trubus.
Selain Sahroni, ia juga memberikan contoh anggota dewan yang berjoget-joget di depan publik. “Yang suka joget-joget itu itu dibalikan ke partainya kayak di Deddy Sitorus tuh Partai PDI ya kirim aja ke Megawati minta Bu Mega ini ganti orangnya,” sambungnya.
Menurut Trubus, cara memperbaiki situasi ini adalah mengganti orang-orang tersebut dengan formasi baru. Jika ketua DPR mengirim surat kepada partai politik, maka bisa dipilihkan orang baru untuk menggantikan kader-kader tersebut.
Trubus menilai, perlu ketegasan DPR dan partai politik untuk menindak kadernya yang blunder. Selain mengganti formasi di DPR, Presiden juga bisa turun untuk menemui para pendemo. Namun untuk saat ini, peserta demonstrasi belum mengarah ke istana.
Ia berpendapat, demonstran saat ini masih berlaku santun jika dibandingkan dengan tahun 1998 silam. Di sisi lai, Presiden dinilai sudah melakukan langkah tindakan dengan menyampaikan permintaan maaf dan mendatangi rumah mendiang Affan.
Meskipun harus diakui, langkah itu belum sepenuhnya optimal. “Artinya presiden sudah melakukan langkah-langkah tindakan walaupun belum belum optimal tentu ya karena sambil jalan,” jelas Trubus dilansir kompas.com melalui laman pencarian google.co.id, Sabtu malam (30/8/2025).
Kemudian, salah satu langkah yang dinilai optimal yakni mengganti Kapolri Listyo Sigit Prabowo sesuai dengan tuntutan pendemo. “Kalau optimal apa? Ya optimal ya sebenarnya tinggal itu Kapolri-nya diganti misalnya kan bias,” ujarnya.
Sementara Kapolda Jakarta sendiri tergolong baru dalam jabatannya sehingga dinilai masih mencoba mengenali posisi barunya. “Ya tinggal diganti aja, tapi masalahnya itu political will-nya. Kemauan untuk mengganti,” tandasnya.
Diberitakan JawaPos.com melalui laman pencarian google.co.id, Sabtu (30/8/2025), setelah artis Eko Patrio, giliran Uya Kuya yang minta maaf ke publik atas tindakannya joget-joget di gedung DPR RI usai diumumkan kenaikan gaji dan tunjangan para anggota DPR dalam sidang tahunan MPR, beberapa waktu lalu.
“Saya Uya Kuya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, tulus dari hati saya yang paling dalam untuk seluruh masyarakat Indonesia atas apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini,” kata Uya Kuya dalam video diunggah di akun media sosial.
Aksi joget sejumlah anggota DPR itu ternyata membuat tersinggung banyak orang, mengingat kondisi ekonomi masyarakat sedang sulit. Di sisi lain, mereka justru mendapat kemewahan menjadi anggota DPR dengan tunjangan yang naik.
Banyak orang menganggap, anggota DPR tidak lagi menyuarakan kegelisahan rakyat karena mereka hanya mementingkan kepentingan diri mereka sendiri.Aksi demonstrasi pun digelar untuk menolak kenaikan gaji dan tunjangan DPR sampai mengakibatkan Affan Kuniawan meninggal dunia dilindas mobil taktis Brimob Polri.
“Kami memahami apa yang terjadi ini mengakibatkan luka mendalam bagi masyarakat Indonesia. Terutama korban yang harus gugur akibat bentrokan yang terjadi. Tidak ada sedikitpun niat dari saya membuat suasana ini jadi gaduh.
Dilanjutkan Uya, “Dari hati saya, saya akan lebih berhati-hati lagi dalam bersikap, bertindak, bersungguh-sungguh mewakili rakyat Indonesia sebagai anggota DPR RI. Saya berjanji akan memperbaiki diri ke depannya dan akan berbuat yang terbaik untuk rakyat di dapilnya. Beri saya kesempatan sekali lagi untuk berbuat lebih baik lagi, lebih maksimal lagi dari apa yang saya lakukan selama ini. (net/gle/jpc/kpc/smr)
