Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD saling berbalas cuitan. Dimulai saat Ridwan Kamil yang secara tegas mengeluarkan opininya mengenai duduk masalah yang sedang dihadapi saat ini.
semarak.co-Kang Emil, sapaan akrabb Ridwan Kamil, sebelumnya diperiksa kepolisian Polda Jabar dalam kasus kerumunan Habib Rizieq Shihab (HRS) di Megamendung, Bogor, langsung memberikan pernyataan di depan media. Sang gubernur menyebut, berbagai kasus kerumunan HRS dipicu pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD.
“Menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud, di mana penjemputan HRS ini diizinkan,” tutur Ridwan Kamil di Mapolda Jawa Barat, Bandung Rabu (16/12/2020).
Kang Emil menilai pernyataan Mahfud itu membuat masyarakat menilai ada diskresi di tengah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Proporsional di DKI Jakarta. Pernyataan itu pun ditanggapi langsung Mahfud MD lewat akun twitter milik pribadinya @mohmahfudmd, seperti dikutip dari Twitter @mohmahfudmd Rabu (16/12/2020).
“Siap, Kang RK. Saya bertanggung jawab. Saya yang umumkan HRS diizinkan pulang ke Indonesia karena dia punya hak hukum untuk pulang,” cuit Mahfud mengomentari berita pernyataan Ridwan Kamil, Rabu 16 Desember 2020.
Perdebatan tak berhenti di situ. Kang Emil membalas cuitan Mahfud MD lewat akun Twitter milik pribadinya @ridwankamil. “Siap, Pak Mahfud. Pusat daerah harus sama-sama memikul tanggung jawab,” ujar Emil di Twitter, Rabu 16 Desember 2020.
“Mengapa kerumunan di bandara Seokarno-Hatta yang sangat masif & merugikan kesehatan/ekonomi, tidak ada pemeriksaan seperti halnya kami berkali-kali. Mengapa kepala daerah terus yang harus dimintai bertanggung jawab. Mohon maaf jika tidak berkenan,” ucap selanjutnya.
Gubernur Jabar itu mempertanyakan alasan polisi hanya memeriksa kepala daerah. Menurutnya, pemerintah pusat juga punya andil dalam memberi diskresi kerumunan di Bandara Soetta. Jauh sebelum kisruh ini, berawal dari rencana kepulangan Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab ke Indonesia, Mahfud pernah berbicara soal kepulangan HRS.
Tak hanya itu, Mahfud MD pun berbicara soal penjemputan HRS di Bandara Soekarno-Hatta. “Silakan jemput, tapi tertib, rukun, dan damai seperti yang selama ini dianjurkan oleh Habib Rizieq,” demikian Mahfud MD seperti dikutip banyak media massa nasional.
“Oleh sebab itu, kalau mereka yang membuat ribut, membuat rusuh, kita anggap bukan pengikutnya Habib Rizieq. Kalau pengikutnya Habib Rizieq pasti yang baik-baik, pasti revolusi akhlak,” tutur Mahfud kepada wartawan pada Senin, Desember 2020.
Atas statement itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beropini jika pernyataan Menko Poilhukam Mahfud MD, tersebut menimbulkan multitafsir. Menurut Ridwan Kamil, pernyataan Mahfud MD ditafsirkan massa pendukung Habib Rizieq, seolah-olah ada instruksi.
Hal tersebut, disampaikan Kang Emil, terkait kasus kerumunan massa di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, sepulangnya Habib Rizieq dari Arab Saudi beberapa waktu lalu.
“Yang pertama, semua kekisruhan yang terjadi berlarut-larut ini adanya statment Pak Mahfud MD yang menyatakan penjemputan HRS itu diizinkan. Di situlah menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara, selama tertib dan damai boleh,” ujarnya.
Maka terjadi kerumunan yang luar biasa, dan seolah-olah ini ada diskresi dari Pak Mahfud terhadap PSBB di Jakarta dan PSBB di Jawa Barat, dan lain sebagainya,” kata Ridwan saat konferensi di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum, Polda Jawa Barat dikutip PotensiBisnis.com dari kanal YouTube Radio PRFM 107,5 News Channel pada Rabu, 16 Desember 2020.
Seperti diketahui, sekitar dua jam Kang Emil menjalani pemeriksaan penyidik di Polda Jawa Barat terkait kerumunan massa yang menyambut HRS di kawasan Megamendung Jawa Barat.
Kepada wartawan, Ridwan menilai izin penjemputan HRS di Bandara Soekarno-Hatta yang dikeluarkan Mahfud MD seolah menjadi diskresi bagi simpatisan FPI sehingga terjadi kerumunan massa.
Namun ia mengatakan, apa yang dikatakannya itu adalah pendapat pribadinya. Menurut Emil, pernyataan Mahfud MD yang membolehkan penjemputan HRS asalkan tertib dan damai ditafsirkan berbeda-beda oleh masyarakat.
Karena statement itu pula, kata dia, ribuan orang datang ke bandara Soekarno-Hatta untuk melakukan penjemputan. “(karena pernyataan Mahfud MD) sehingga ada tafsir seolah-olah itu diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta, di Jabar, dan lain sebagainya,” lontar Emil.
Dengan dasar tersebut, Kang Emil mendesak Mahfud MD untuk bertanggung jawab. Dia mengatakan, dalam Islam adil itu menempatkan sesuatu sesuai tempatnya. “Menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud MD (Menko Polhukam),” ujar Emil pada wartawan.
Ditambahkan Gubernur yang diusung Partai Nasdem ini, “Dimana penjemputan HRS ini diizinkan asal tertib dan damai. Jadi, beliau harus bertanggung jawab. Tidak hanya kami kepala daerah yang dimintai klarifikasinya. Semua punya peran yang perlu diklarifikasi.”
Seperti diketahui, kerumunan massa di Megamendung pertengahan November lalu terjadi saat HRS mengunjungi Ponpes Alam Agrokultural Markaz Syariah. Akibat kerumunan tersebut Polda Jabar melakukan penyidikan.
Selain Ridwan Kamil, polisi juga meminta keterangan pihak penyelenggara, dan beberapa pejabat Pemkab Bogor. Hingga saat ini polisi belum menetapkan tersangka terkait kasus tersebut. (pos/prc/smr)
sumber: pikiran-rakyat.com/indopos.co.id
