Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menolak usulan tambahan anggaran sebesar Rp14,92 triliun yang diajukan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk tahun anggaran 2026. Dengan demikian, pagu anggaran OIKN tetap sebesar Rp6,26 triliun sesuai hasil rapat sebelumnya bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian PPN/Bappenas.
Semarak.co – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menyampaikan, Komisi II sebelumnya sudah menyetujui pagu anggaran untuk 8 mitra kerja, termasuk OIKN, KPU, dan Bawaslu. Dalam rapat pendalaman sebelumnya, 6 mitra kerja mengusulkan tambahan dana, namun tidak satu pun yang disetujui Banggar DPR.
“Seperti yang sudah kita bahas, Komisi II menyetujui alokasi awal. PANRB Rp392 miliar, BKN Rp639 miliar, LAN Rp293 miliar, ANRI Rp279 miliar, Ombudsman Rp251 miliar, OIKN Rp6,26 triliun, KPU Rp3,53 triliun, dan Bawaslu Rp2,47 triliun,” jelas Zulfikar dalam rapat kerja bersama mitra Komisi II di DPR RI, Senin (15/9/2025) dikutip NU Online melalui Youtube TVR Parlemen.
Ia menambahkan, enam dari delapan mitra mengusulkan tambahan, termasuk OIKN dengan angka terbesar yakni Rp14,92 triliun. Namun, hasil rapat Banggar yang diterima Komisi II melalui surat tertanggal 11 September 2025 menegaskan bahwa seluruh tambahan tersebut tidak dikabulkan.
“Kita sudah perjuangkan usulan tambahan itu. Ada yang minta Rp80 miliar, Rp199 miliar bahkan OIKN sampai Rp14,92 triliun. Tapi sesuai keputusan Banggar, semua usulan itu tidak ada yang dikabulkan. Jadi anggaran kembali ke pagu awal,” ujar Zulfikar dilansir nu.or.id, Senin, 15 September 2025 | 21:00 WIB.
Zulfikar menegaskan, keputusan ini menandakan perlunya fokus penggunaan anggaran sesuai pagu yang telah ditetapkan. “Saya kira lebih baik kita konsentrasi pada pemanfaatan anggaran yang ada. Itu yang akan kita kawal bersama. Kita ingin pastikan bahwa uang negara digunakan secara efektif dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh public,” imbuhnya.
Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyampaikan, meskipun usulan tambahan tidak disetujui, pihaknya akan tetap melanjutkan program pembangunan sesuai pagu Rp6,26 triliun. Dana itu akan diprioritaskan untuk penyelesaian proyek strategis, terutama pembangunan gedung parlemen dan kawasan legislatif di IKN.
“Anggaran ini akan kami gunakan untuk melanjutkan pembangunan gedung DPR, DPD, MPR, dan Mahkamah Konstitusi. Pekerjaan itu sudah dimulai tahun 2025 dengan skema kontrak tahun jamak, dan pada 2026 dibutuhkan sekitar Rp4,73 triliun untuk melanjutkan,” ujar Basuki diberita nu.or.id.
Selain pembangunan gedung, alokasi anggaran juga akan dipakai untuk pemeliharaan kantor Presiden, Istana Negara, kantor kementerian koordinator, serta fasilitas dasar yang sudah dialihkan dari Kementerian PUPR kepada OIKN. Fasilitas yang dimaksud juga mencakup pengelolaan jalan, air minum, terowongan utilitas terpadu (multi-utility tunnel).
Lalu kawasan hijau tropis, embung, sanitasi, dan pengelolaan sampah. “Dari Rp6,26 triliun itu, ada sekitar Rp600 miliar untuk pemeliharaan kawasan, dan Rp90 miliar untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, termasuk sosialisasi pembangunan IKN kepada masyarakat dan DPR,” terangnya.
Meski anggaran terbatas, Basuki menegaskan OIKN akan berupaya menyelesaikan pembangunan ekosistem legislatif dan eksekutif di IKN sesuai target 3 tahun, mulai 2025 hingga 2028. Ia juga tetap berharap ada ruang bagi pemerintah dan DPR untuk mempertimbangkan tambahan anggaran di masa mendatang.
“Kami tentu berharap dukungan dari Komisi II DPR RI, karena tugas yang diemban cukup besar. Jika nanti ada kesempatan untuk mengusulkan kembali tambahan anggaran, kami akan tetap ajukan agar pembangunan IKN bisa selesai sesuai mandat Presiden,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pengamat politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati menilai dinamika anggaran IKN ini tidak bisa dilepaskan dari arah politik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia mencermati minimnya sorotan Prabowo terhadap IKN dalam pidato politiknya sebagai sinyal proyek ini belum menjadi prioritas utama.
“Presiden hanya menyebut IKN sekali tanpa penjelasan detail. Ini menimbulkan tanda tanya, apakah Prabowo masih berkomitmen melanjutkan IKN. Dari bahasa anggarannya, mayoritas diarahkan ke program Prabowo sendiri, menyisakan porsi kecil untuk infrastruktur,” ujar Wasisto.
Hal ini berbanding terbalik dengan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menjadikan pembangunan infrastruktur, termasuk IKN sebagai proyek unggulan dengan alokasi anggaran besar. “Kita melihat adanya pergeseran paradigm,” terang Wasisto.
“Jika Jokowi menempatkan infrastruktur sebagai tulang punggung pembangunan, Prabowo lebih menekankan pada program-program lain yang dianggap prioritas. IKN tidak lagi menempati ruang utama dalam politik anggaran,” demikian Wasisto sekaligus menutup.
Sebelumnya diberitakan tempo.co, 16 Agustus 2025 | 09.29 WIB, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengisyaratkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal tetap dilanjutkan. Presiden Prabowo dikabarkan telah menetapkan anggaran untuk proyek ibu kota baru tersebut.
“Untuk IKN Rp6,3 triliun (2026), kalau enggak salah, ya? Nanti saya cek lagi,” ucap Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2026 dan nota keuangan di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025 seperti dilansir tempo.co.
Anggaran IKN memang tidak dibahas dengan rinci saat konferensi pers RAPBN dan nota keuangan. Dalam pidato Presiden Prabowo Subianto tentang rancangan APBN 2026 di DPR, ibu kota baru itu juga tak disebutkan. Pada 2025 pemerintah mengalokasikan Rp 13 triliun untuk proyek yang digagas sejak era Presiden Joko Widodo itu.
Dana ini terdiri dari Rp 5,4 triliun untuk pekerjaan pengaspalan jalan dan pekerjaan di sepanjang jalan-jalan kawasan KIPP. Lalu tambahan sekitar Rp 8,1 triliun untuk kawasan yudikatif dan legislatif. Anggaran 2025 tersebut turun jauh dibandingkan alokasi 2024 yang mencapai Rp 43,4 triliun.
Sebelumnya Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyatakan biaya pemeliharaan ibu kota nusantara mencapai Rp 200-300 miliar. “Karena itu, Presiden Prabowo ingin mempercepat (pembangunannya),” kata Basuki di kompleks gedung parlemen, Jakarta, Selasa, 8 Juli 2025.
Laporan Majalah Tempo, 10 Agustus 2025 menyebut pembangunan IKN terancam. Sejumlah pejabat membeberkan dana perawatan sebenarnya lebih besar ketimbang yang disampaikan Basuki. Dewan Pakar Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono mengatakan pembangunan IKN perlu memperhatikan kesiapan infrastruktur transportasi secara menyeluruh.
Sehingga mobilitas menuju pusat pemerintahan baru dapat terjamin. “Pemerintah perlu segera mengevaluasi dan memutuskan langkah terbaik agar rakyat tidak dikorbankan demi kepentingan pembangunan IKN,” kata dia pada Ahad, 10 Agustus 2025, dikutip dari keterangan tertulis.
Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat itu, akses transportasi menjadi kunci agar mobilitas menuju pusat pemerintahan baru berjalan efektif tanpa membebani masyarakat. Bambang mengkalkulasikan, jika ada 2 juta orang ke IKN, dan harga tiket pesawat Rp, 1,5 juta, maka dibutuhkan biaya transportasi Rp 6 triliun untuk pulang pergi ke IKN.
Angka itu belum termasuk akomodasi Rp 2 triliun per hari. Totalnya bakal menjadi Rp 8 triliun per hari atau Rp 2.920 triliun per tahun. Bambang menilai, kalau IKN resmi menjadi pusat pemerintahan, sebagian besar pihak berkepentingan termasuk perusahaan besar, Badan Usaha Milik Negara, dan DPR akan sangat bergantung pada transportasi udara dan laut.
Bambang membandingkan Jakarta dengan IKN. Jakarta sebagai pusat pemerintahan memiliki beragam moda transportasi, mulai dari berjalan kaki, sepeda, motor, mobil, hingga kereta api. Alumnus Institut Teknologi Bandung ini juga menyoroti keterbatasan kapasitas transportasi udara.
Indonesia memiliki sekitar 450 pesawat berkapasitas 200 penumpang dengan total daya angkut 360 ribu penumpang per hari, jauh di bawah estimasi kebutuhan 2 juta penumpang. Bandara Sultan Aji Balikpapan hanya menampung 30 pesawat atau sekitar 45 ribu penumpang per hari.
Adapun bandara IKN hanya mampu menampung sekitar 600 penumpang per hari. “Akan ditampung di mana (para penumpang) dan menggunakan transportasi apa? Hal ini harus dikaji mendalam,” kata Bambang lagi.
Pembangunan IKN gencar dilakukan periode kedua mantan presiden Joko Widodo. Jokowi bahkan menggelar Upacara 17 Agustus 2025 di Istana Kepresidenan IKN. Namun pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN perlu disahkan oleh Surat Keputusan Presiden (Keppres).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan Presiden Prabowo Subianto belum kunjung meneken Keppres pemindahan ibu kota. Prabowo masih menunggu kesiapan sarana dan prasarana di IKN.
“Sarana dan prasarana, syarat yang kami merasa harus ada sebelum memutuskan atau presiden menandatangani keppres pemindahan ibu kota,” kata dia di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 25 Juli 2025.
Prasetyo mengatakan pemerintah memperkirakan sarana dan prasarana IKN bisa selesai dalam waktu 3 tahun. Otorita IKN sedang membangun infrastruktur untuk menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Sebelumnya lagi media online perkim.id, 11 Juli, 2025 melansir, pemblokiran sebagian anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menimbulkan pertanyaan serius tentang kelangsungan megaproyek ini.
Mulai dari minimnya investasi swasta, ketidakpastian regulasi, skeptisisme publik terhadap efektivitas proyek ini, hingga langkah baru pemerintah yang memblokir sejumlah anggaran, semuanya menjadi tantangan besar bagi IKN.
Target pemindahan ASN yang sebelumnya direncanakan pada Januari 2025 dan penyelesaian infrastruktur yang diharapkan selesai tepat waktu kini terhambat. Kondisi ini semakin memperburuk situasi dan menambah tekanan pada pemerintah. Jika tidak ada solusi konkret, apakah IKN akan menjadi megaproyek yang mangkrak?
Pemblokiran Anggaran dan Dampaknya
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyebut, anggaran IKN diblokir sebagai bagian dari kebijakan efisiensi belanja negara berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengendalian Belanja Negara (Kompas, 2025).
Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI pada tanggal 6 Februari 2025, Dody menyatakan bahwa pemblokiran ini menghambat kelanjutan proyek, mengingat pendanaan menjadi faktor utama dalam percepatan pembangunan. Pemangkasan anggaran ini, berdampak besar pada berbagai proyek infrastruktur di IKN.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebelumnya telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 14,87 triliun untuk tahun 2025, guna melanjutkan pembangunan jalan tol, perumahan pegawai negeri, serta infrastruktur dasar lainnya (Gartonnews, 2025). Namun, dengan pemblokiran ini, banyak proyek terpaksa ditunda atau bahkan dibatalkan.
Investasi Swasta yang masih rendah
Salah satu faktor utama yang mempengaruhi progres IKN adalah kurangnya investasi swasta. Pemerintah awalnya menargetkan bahwa 80% dari total pendanaan IKN akan berasal dari sektor swasta, namun hingga saat ini, investasi yang masuk masih jauh di bawah ekspektasi.
Hingga Januari 2025, investasi swasta di IKN mencapai Rp 58,4 triliun, masih di bawah target Rp100 triliun. Kurangnya investasi ini disebabkan beberapa faktor antara lain infrastruktur dasar yang tidak terselesaikan seperti akomodasi, perkantoran, dan fasilitas transportasi.
Serta kekhawatiran terkait perubahan kebijakan dan regulasi seiring dengan pergantian pemerintahan. Selain itu, biaya logistik yang tinggi dan jumlah penduduk yang masih sedikit di kawasan tersebut menambah keraguan investor terhadap potensi ekonomi IKN.
Untuk menarik lebih banyak investor, Otorita IKN mengadakan berbagai promosi dan event, termasuk Nusantara Fun Run 2024. Hingga saat ini, lima investor dari Australia, Rusia, dan China telah berkomitmen untuk berinvestasi dengan total nilai sebesar Rp 1,57 triliun.
Terutama di sektor pendidikan dan properti. Meski ada minat tambahan sekitar Rp 45 triliun dari Malaysia, China, dan UEA, tantangan dalam memenuhi target masih besar, sehingga pemerintah terus berupaya memberikan insentif menarik bagi investor.
Dampaknya terhadap rencana pemindahan ASN
Hal ini juga berpengaruh terhadap target rencana pemindahan ASN yang ada di bulan Januari ini sehingga pemindahan ASN diundur hingga April 2025 atau setelah lebaran ujar kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, yang harusnya target dari pemindahan ASN ini sudah terlaksana sebelum 17 Agustus 2024.
Pihak Otorita IKN mengungkapkan bahwa mundurnya rencana pemindahan ASN ke IKN dikarenakan sejumlah infrastruktur belum rampung dikarenakan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) masih banyak yang diblokir oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Secara administratif, penundaan ini menunda efisiensi birokrasi yang menjadi alasan utama pemindahan ibu kota. Secara ekonomi, keterlambatan ini berpotensi menghambat aktivitas bisnis dan investasi yang bergantung pada keberadaan ASN di IKN.
Selain itu, persepsi negatif terhadap proyek IKN semakin meningkat, terutama di kalangan ASN yang masih ragu-ragu untuk pindah. Jika ketidakpastian ini berlanjut, maka daya tarik IKN sebagai pusat pemerintahan baru bisa melemah.
Kesimpulannya
Pemblokiran anggaran IKN menjadi sinyal bahwa proyek ini menghadapi tantangan serius, baik dari sisi pendanaan maupun kepercayaan investor. Jika tidak ada langkah konkret untuk mengamankan sumber pendanaan alternatif dan mempercepat realisasi investasi swasta, proyek ini berisiko berjalan lebih lambat dari rencana awal, atau bahkan terhenti sepenuhnya.
Jika pemerintah ingin memastikan proyek ini berjalan sesuai target, beberapa langkah perlu segera diambil, seperti mempercepat pencairan dana, menjajaki skema Public-Private Partnership (PPP) untuk mengurangi ketergantungan pada APBN.
Serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana agar proyek ini berjalan sesuai rencana dan mendapatkan dukungan yang diperlukan. Sehingga, IKN tidak lagi dipertanyakan masa depan pembangunannya. (net/tpc/kim/nuo/smr)
