Gedung Putih menolak penyelidikan pemakzulan yang dimotori Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setempat. Gudung Putih menganggap langkah itu cacat secara konstitusional.
Pihaknya juga tidak mau bekerja sama dalam penyelidikan tersebut, yang sebelumnya tidak digelar pemungutan suara oleh DPR. Surat setebal delapan halaman yang diteken Penasihat Gedung Putih Pat Cipollone ditujukan kepada Ketua DPR Nancy Pelosi dan pimpinan Demokrat di komisi intelijen, urusan luar negeri dan pengawas di DPR.
Pelosi berpendapat penyelidikan pemakzulan yang diluncurkan olehnya sudah sesuai dengan konstitusi dan tidak ada pemungutan suara di DPR yang diperlukan untuk saat ini.
Penyelidikan pemakzulan didasari sejumlah tuduhan dari seorang pengungkap pemerintah bahwa Presiden Donald Trump meminta bantuan Ukraina untuk menyelidiki musuh politiknya dari Partai Demokrat, Joe Biden.
Gedung Putih menyebut tiga penyelidikan pemakzulan lainnya dalam sejarah Amerika terhadap presiden Andrew Johnson, Richard Nixon dan Bill Clinton, semuanya melewati pemungutan suara di DPR dan ini harus menjadi contoh bagi pemakzulan Presiden Donald Trump.
“Proses tanpa pemungutan suara di DPR tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah negara kita. Di setiap kesempatan sebelumnya untuk penyelidikan pemakzulan presiden diadakan pemungutan suara di DPR terlebih dahulu,” kata pejabat senior pemerintah di surat tersebut.
Surat itu menyebut Trump ditolak haknya atas sejumlah proses hukum, seperti memeriksa silang saksi, memanggil saksi untuk memberikan keterangan, menerima transkip kesaksian serta memiliki akses terhadap bukti. Semua ini melanggar Konstitusi, aturan hukum dan setiap preseden sebelumnya,” bunyi surat tersebut.
Seperti diketahui, kubu Partai Demokrat di Kongres pada Senin (7/10/2019) mengeluarkan surat panggilan terhadap Departemen Pertahanan dan kantor anggaran Gedung Putih sebagai bagian dari penyelidikan menyangkut pemakzulan Trump.
Pemanggilan dilakukan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan keputusan Presiden Donald Trump menahan bantuan militer bagi Ukraina.
Surat panggilan itu dikeluarkan setelah seorang pembocor rahasia menyampaikan tuduhan bahwa Trump memanfaatkan bantuan senilai 400 juta dolar AS (sekitar Rp5,6 triliun) guna memastikan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy berjanji untuk menyelidiki saingan politiknya, Joe Biden, beserta putra Biden, Hunter, yang menjadi anggota dewan di sebuah perusahaan energi Ukraina.
Dana dari masyarakat pembayar pajak itu telah disetujui oleh Kongres untuk membantu melindungi Ukraina dari agresi Rusia. “Komite sedang menyelidiki sejauh mana Presiden Trump telah membahayakan keamanan nasional dengan menekan Ukraina untuk mencampuri pemilihan kita pada 2020,” terang tiga panel DPR.
Dan dengan menahan bantuan militer yang disediakan Kongres untuk membantu Ukraina melawan agresi Rusia, sambung pernyataan itu, juga usaha-usaha menutupi masalah ini. Kata mereka, Departemen Pertahanan serta Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih harus menyerahkan dokumen-dokumen yang diminta paling lambat 15 Oktober.
Biden, mantan wakil presiden AS, saat ini adalah calon utama dari Demokrat untuk bersaing dengan Trump, yang berupaya menang lagi dalam pemilihan November 2020. “Pentagon (markas besar Departemen Pertahanan AS) sedang menyiapkan diri untuk bekerja sama dengan Kongres terkait bantuan Ukraina,” kata juru bicara Jessica Maxwell, kepada Reuters.
Surat panggilan terbaru itu dikeluarkan setelah surat serupa sebelumnya disampaikan kepada Departemen Luar Negeri dan Gedung Putih beberapa pekan terakhir ini oleh Komite Intelijen, Pengawasan dan Hubungan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat AS.
Kubu Demokrat juga telah memanggil beberapa diplomat AS ke Capitol Hill (kantor Kongres) untuk memberikan pengakuan secara tertutup pekan ini saat mereka sedang mengembangkan kasus pemakzulan terhadap Trump.
Gedung Putih, sementara itu, sedang mempertimbangkan cara untuk memperlambat proses tersebut. Trump membantah melakukan kesalahan dalam pembicaraan telepon 25 Juli.
Dalam percakapan itu, Trump meminta Zelenskiy bekerja sama dengan pengacara pribadinya, Rudolph Giuliani, serta Jaksa Agung Amerika Serikat William Barr untuk menyelidiki Biden dan putranya. Gedung Putih sudah mengeluarkan rangkuman pembicaraan telepon tersebut.
Penyelidikan pemakzulan itu bisa menghasilkan persetujuan dari DPR, yang dikuasai Partai Demokrat, untuk mengeluarkan dakwaan resmi terhadap Trump. Pengadilan, untuk menentukan apakah Trump akan dipecat atau tidak dari jabatannya sebagai presiden AS.
Kemudian akan dilangsungkan di Senat, yang dikuasai Partai Republik. Beberapa anggota Senat dari Republik sejauh ini sudah menentang Trump karena presiden AS itu meminta Ukraina dan Tiongkok melakukan penyelidikan terhadap Biden. (net/lin)
