Sebelumnya nama Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan disebut ikut terlibat dalam wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut laporan Majalah Tempo edisi 5 Maret 2022, tujuh petinggi parpol koalisi pemerintah mengatakan Luhut menggelar pertemuan dengan beberapa ketua umum partai dalam waktu yang berbeda.
semarak.co-Pertemuan ini digelar sebelum usul penundaan Pemilu 2024 digulirkan pada akhir Februari 2022. Mereka yang dipanggil Menko Marvest Luhut, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
Dalam pertemuan itu, Luhut meminta ketua umum partai menyuarakan perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi dan penundaan Pemilu 2024. Namun, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid membantah jika Muhaimin Iskandar disebut mendapat perintah dari Luhut. “Tidak benar,” ujar Jazilul seperti dikutip dari Majalah Tempo pada Senin, 7 Maret 2022 yang kemudian dilansir lama tempo.co, Senin, 7 Maret 2022 09:10 WIB.
Sementara Ketua umum PAN Zulkifli Hasan juga membantah bertemu dengan Luhut dan melakukan pembahasan tersebut. “Tidak benar ada pertemuan dengan Pak Luhut soal pemilu,” tutur Zulkifli lewat pesan pendek, Sabtu, 5 Maret lalu.
Mengutip CNN Indonesia – Rabu, 02 Mar 2022 07:52 WIB/Empat pejabat teras Partai Amanat Nasional (PAN) datang ke rumah dinas Zulkifli Hasan di kompleks Widya Chandra, Jakarta pada 13 Februari 2022.
Mereka diundang untuk membicarakan topik yang sangat serius: penundaan pemilu 2024 atas arahan seorang menteri koordinator di Kabinet Indonesia Maju. Meja makan panjang dipilih.Tuan rumah dan tamu saling duduk berhadap-hadapan. Para tamu mengatur kursi senyaman mungkin. Tak mau sampai mengganggu pembicaraan yang sangat penting.
Diminta Menteri Tunda Pemilu
Menurut sumber CNNIndonesia.com, saat berbincang dengan petinggi PAN, Zulhas menceritakan pertemuannya dengan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan beberapa waktu lalu. Zulhas mengaku diundang Luhut khusus membicarakan usulan penundaan pemilu dan pilpres 2024.
PAN diminta untuk mendukung dan harus disampaikan ke publik oleh ketua umum dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemenangan Pemilu PAN yang digelar 15 Februari lalu. Luhut mengklaim Presiden Jokowi sudah setuju.
Zulkifli lantas meminta pendapat dari elite partainya. Salah satu petinggi PAN yang hadir membeberkan, Zulkifli bertanya apakah tepat jika PAN menjadi partai pertama yang melontarkan usulan penundaan Pemilu 2024 di forum Rakornas Pemenangan Pemilu Partai.
Semua petinggi PAN yang hadir di rumah Zulhas sepakat tidak terburu buru menyampaikan usulan tersebut dan perlu membahasnya bersama pengurus lainnya. CNN Indonesia.com mengonfirmasi Zulhas terkait pertemuannya dengan Luhut Binsar Pandjaitan. Namun Zulkifli enggan menjawab gamblang.
“Saya komunikasi biasa saja dengan Pak Luhut,” kata dia di DPR, Jumat lalu (25/2/2022). Sepekan kemudian, pengurus PAN kembali menggelar pertemuan pada 23 Februari. Kali ini digelar di salah satu restoran milik putra Ketua Dewan Kehormatan PAN Soetrisno Bahir di Kawasan Senayan.
Salah satu pengurus PAN yang hadir bercerita, di tengah jamuan, Zulhas pamit karena ada pertemuan mendadak dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Zulhas lalu kembali dan menceritakan hasil pembicaraan dengan Airlangga kepada pengurus PAN yang masih berada di restoran.
Airlangga, kata Zulhas, menegaskan dukungan Golkar atas penundaan Pemilu 2024 dan akan menyampaikan saat kunjungan kerja ke Riau, 24 Februari. Airlangga juga meminta Zulhas segera bicara terbuka atas nama PAN mendukung penundaan Pemilu 2024.
Airlangga pun meyakinkan bahwa Presiden Jokowi telah memerintahkannya untuk mendorong penundaan Pemilu 2024. Saat dikonfirmasi, Zulhas mengakui ada perbincangan dengan Airlangga soal penundaan pemilu 2024. “Saya komunikasi dengan Pak Airlangga, tapi enggak ada settingan kami bertiga bicara berbarengan ya,” kata dia.
Kader PAN Setuju
Para pengurus PAN yang ada di restoran satu persatu melontarkan pandangannya atas usulan penundaan Pemilu 2024. Salah satu yang menolak adalah mantan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa. Masih menurut sumber CNNIndonesia.com, Wali Kota Bogor Bima Arya turut mempertanyakan cara dan landasan hukum penundaan pemilu.
Namun Zulhas bersikeras, jika kesepakatan politik tercapai pasti akan ditemukan jalan untuk penundaan Pemilu. Bima Arya tidak membantah saat dikonfirmasi perihal sikapnya dalam pertemuan, namun ia enggan menjelaskan lebih detail. “Kami saat itu membahas berbagai macam survei tentang PAN tapi salah satu agendanya menyentuh soal usulan penundaan pemilu,” kata dia saat dihubungi.
Sementara Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PAN Yandri Susanto mengkonfirmasi bahwa wacana penundaan telah menjadi kesepakatan bersama. “Bahwa usulan penundaan Pemilu itu semua sudah didiskusikan, dibahas dan diputuskan di internal partai,” kata dia.
Lalu pada 25 Februari sebelum Shalat Jumat, Zulhas bersama beberapa pengurus PAN menggelar konferensi pers di DPR. Zulhas secara gamblang menyampaikan sikap resmi PAN agar Pemilu 2024 ditunda.
Tangan-tangan Pemerintah
Salah satu sumber CNNIndonesia.com di lingkungan pemerintah menyatakan bahwa misi penundaan pemilu 2024 sebenarnya sudah diupayakan sejak lama. Bukan hanya baru-baru ini. Alasannya, ada sejumlah program pemerintah yang belum rampung akibat pandemi Covid-19.
Salah satu yang jadi alasan adalah proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Misi memunculkan isu penundaan pemilu 2024 juga didasari big data dari jutaan percakapan media sosial. Diklaim ada begitu banyak bahkan mayoritas di media sosial yang mendukung jika Presiden Jokowi lanjut menjabat.
Setelah itu baru diatur siasat siapa saja tokoh yang perlu bicara di depan publik. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sudah menyampaikan pada 10 Januari lalu. Dia mengklaim usulan itu aspirasi dari pengusaha.
Lalu dilanjut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan serta Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Menurut Sumber CNNIndonesia.com, hulu dari semua arahan kepada partai politik bersumber dari Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan.
Juru Bicara Luhut Binsar Pandjaitan, yakni Jodi Mahardi lantas angkat suara. Dia mengakui bahwa Luhut memang sering bertemu dengan tokoh politik. Namun, ia menampik usulan penundaan Pemilu 2024 didesain oleh Luhut.
“Pak Luhut kan sering bertemu dengan berbagai tokoh politik. Itu mungkin dilakukan Pak Luhut untuk mem-brief perkembangan terkini. Tapi setahu saya tidak ada pembahasan atau perpanjangan itu dari ide Pak Luhut itu enggak ada,” kata dia kepada CNNIndonesia.com.
Jodi menjelaskan bahwa pertemuan Luhut dengan petinggi-petinggi partai politik adalah hal yang wajar. Selain silaturahmi dengan partai koalisi pemerintah, kata Jodi, Luhut pun terbuka dengan pihak oposisi. “Pak Luhut mengamati saja bagaimana perkembangan aspirasi di masyarakat tapi bagaimana posisi beliau dalam isu ini saya enggak tahu,” kata Jodi.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Jimly Asshiddiqie mengatakan dirinya menghubungi Luhut untuk menanyakan kebenaran isu tersebut. Namun, purnawirawan jenderal bintang tiga itu membantah disebut memberi perintah ihwal penundaan Pemilu 2024. “Itu cuma ngobrol-ngobrol, apa urusannya saya,” kata Jimly menirukan ucapan Luhut kepada Tempo, Jumat, 4 Maret 2022.
Menurut Jimly, Luhut mengatakan penundaan pemilu semestinya menjadi urusan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md, jika memang serius hendak dijalankan. Sementara itu pihak Luhut belum merespons pertanyaan Tempo soal pertemuan dengan ketua umum partai dan rencana perpanjangan masa jabatan persiden.
Namun, juru bicara Luhut, Jodi Mahardi, tak membantah jika bosnya disebut berkomunikasi dengan para pemimpin partai politik. Ia mengatakan Luhut biasa mendiskusikan berbagai isu kebangsaan dengan tokoh partai. “Kalau Pak Luhut mengutarakan pandangan dan kekaguman terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi itu wajar,” tutur Jodi, Sabtu, 5 Maret 2022.
Di bagian lain, beredar video di media sosial seorang tukang cendol di Sidorajo yang mendukung Presiden Jokowi menjabat 3 periode, akhir Februari lalu. Dari video ini, tukang cendol tersebut mengaku bernama Bangun Wahyudi dari Purbalingga, Jawa Tengah. Ditemui Tempo pada awal Maret lalu, Bangun mengaku mendapat Rp200 Ribu untuk setelah direkam untuk video tersebut.
Bangun masih mengingat sekitar tiga minggu lalu menjelang tengah hari ada mobil jenis berkelir hitam berhenti di tempatnya sering mangkal menjual es dawet yaitu di bawah jalan layang entrance dan exit pintu tol Waru, Sidoarjo – Surabaya.
Dua orang pria turun dari mobil dan memesan es dawet. Setelah minum, mereka menawari Bangun menjadi model konten video. “Mereka ngakunya sebagai Youtuber,” kata Bangun, Rabu, 2 Maret 2022. Bangun tidak keberatan karena hanya diminta akting meracik es dawet dalam gelas dari termos dan toples yang ia angkut dengan motor.
Selain itu, dua orang tersebut juga menunjukkan daftar pernyataan di layar telepon genggam seputar tanggapannya bila Jokowi menjabat tiga periode. “Tidak mengarahkan narasinya, mereka minta pendapat yang murni,” kata Bangun yang mengaku sudah 15 tahun jualan es di Sidoarjo, seperti dilansir tempo.co Senin, 7 Maret 2022 11:10 WIB.
Bangun mengatakan karena sebelum berangkat jualan dari rumah kontrakannya di Kedungturi, Sidoarjo, sempat mendengar berita di televisi soal penundaan Pemilu 2024, ia pun secara spotan mengucapkan dukungan bila Jokowi tiga periode. Juga soal dana BOS, ia ingat di sekolah anaknya mendapat kucuran dana BOS. Pengucapan narasi itu, kata dia, tidak diulang-ulang. “Sekali sudah cukup,” kata dia.
Bangun mengatakan proses pengambilan gambar itu berlangsung singkat, hanya sekitar 15 menit. Ia direkam menggunakan telepon genggam. Sebelum pergi salah seorang dari pria itu memberi Bangun uang Rp 200 ribu. Bangun baru sadar belum menanyakan mau ditayangkan di channel mana rekaman tersebut.
Ia pun sempat mengejar ke mobil, namun sudah keburu pergi. Selang seminggu kemudian, ia diberi tahu kenalannya bahwa rekaman itu beredar di medsos. Bangun mengaku lancar mengucapkan narasi Jokowi 3 periode ini secara spontan karena bukan sekali ini saja ada pengendara mobil berhenti dan merekam dia akting berjualan.
Masih mengutip tempo.co/Senin, 7 Maret 2022 10:52 WIB/ Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Andi Widjajanto disebut-sebut ikut terlibat menyusun kajian perubahan masa jabatan presiden. Dikutip dari laporan Majalah Tempo edisi 5 Maret 2022, Andi menyusun kajian ini lewat lembaga yang dibentuknya Laboratorium 45 atau Lab45.
Dua narasumber Tempo yang mengetahui skenario perpanjangan masa jabatan presiden bercerita, Lab45 yang dipimpin Andi Widjajanto membuat kajian soal amendemen konstitusi dan masa jabatan kepala pemerintahan. Juga analisis perbincangan di media sosial yang mendukung atau menolak wacana masa jabatan presiden maksimal tiga periode.
Menurut keduanya, Andi juga menyusun tiga skenario untuk menambah masa jabatan presiden. Dari hasil diskusi tersebut, skenario terbaik adalah mengamendemen konstitusi untuk mengubah pasal masa jabatan presiden. Sedangkan dua skenario lain adalah perpanjangan selama delapan bulan atau satu tahun.
Andi juga disebut-sebut kerap berkomunikasi dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo soal rencana amendemen konstitusi. Sejak memimpin MPR, politikus Golkar itu terbilang gencar mendorong amendemen untuk memasukkan Pokok-pokok Haluan Negara, yang pada masa Orde Baru dikenal sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara.
Pokok-Pokok Haluan Negara atau PPHN dalam amendemen konstitusi disebut dapat manjadi pintu masuk memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Andi membantah terlibat dalam penyusunan skenario perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut dia, perbincangannya dengan Jokowi hanya menyangkut Pemilu 2024.
“Tidak pernah sekali pun saya dan Presiden membicarakan perpanjangan masa jabatan,” ujar mantan anggota tim sukses Jokowi sejak Pemilu 2014 tersebut, dikutip dari Majalah Tempo, Senin, 7 Maret 2022.
Sementara itu, Bambang Soesatyo tak merespons pertanyaan Tempo mengenai skenario perpanjangan masa jabatan presiden lewat PPHN. Dalam sejumlah kesempatan, Bambang mengklaim rencana amendemen konstitusi tak akan menyinggung perubahan masa jabatan presiden. (net/tpc/cnn/smr)
sumber: tempo.co di WAGroup PAMEKASAN GERBANG SALAM (postSenin7/3/2022/islahikasda)/Relawan SobatAnies Jakbar (postRabu2/3/2022/saranagames)
