Transmigrasi Diminati, Mendes PDTT Halim: Daftar Tunggu Lebih dari 5.000 KK

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar (kanan) didampingi Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (kiri kemeja putih)menyalami peserta saat akan membuka Rakornas Transmigrasi dan Pembekalan Mahasiswa KKN-PPM di Grha Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, DIY, Selasa (16/5/2023). Foto: humas Kemendes

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan Program Transmigrasi makin diminati masyarakat. Saat ini daftar tunggu peserta transmigrasi sudah mencapai lebih dari 5.000 Kepala Keluarga (KK).

semarak.co-Hal itu disampaikan Mendes PDTT Halim saat membuka Rakornas Transmigrasi dan Pembekalan Mahasiswa KKN-PPM di Grha Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, DIY, Selasa (16/5/2023). Rakornas Transmigrasi ini sangat penting karena bersentuhan langsung dengam penyusunan RPJMN dan RPJP.

Bacaan Lainnya

“Rakornas ini akan sangat memberi warna Program Transmigrasi pada lima tahun hingga 20 tahun akan datang,” kata Mendes PDTT Halim dirilis humas usai acara melalui WAGroup Humas Publikasi 2023/Rilis Kemendes PDTT, Selasa sore (16/5/2023). Rakornas dihadiri juga Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Mendes PDTT Halim berharap peserta Rakornas serius untuk merumuskan kebijakan agar masa depan transmigrasi semakin cerah. Kemudian Mendes Halim memaparkan sejumlah hal yang bakal dititipkan kepada Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Pertama, hingga saat ini daftar tunggu yang ingin Transmigrasi khususnya dari Jawa dan Bali sudah mencapai lebih dari 5.000 Kepala Keluarga (KK). Ini menandakan program transmigrasi masih sangat dibutuhkan masyarakat.

Meski begitu kita harus menyiapkan program yang sebagus mungkin agar transmigrasi bukan hanya sekedar memindahkan penduduk. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan Gus Muhaimin dalam perubahan undang-undang dan peraturan di bawahnya.

Misalnya kepemilikan lahan secara komunal menjadi sangat penting. Kemendes PDTT, lanjut Mendes Halim, sudah berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam rangka mendukung kawasan transmigrasi untuk kepemilikan lahan secara komunal.

Kedua, saat ini keberangkatan transmigrasi harus disimbolkan dengan hand traktor dan mekanisasi pertanian. Ketiga, lahan yang diserahkan ke warga transmigrasi tidak lagi hanya 2 hektare tapi minimal 3 hektare. Namun lahan tersebut masih bersifat komunal.

Hal ini harus dibarengi dengan perubahan undang-undang, itu kami berharap dukungan Gus Muhaimin Iskandar untuk pembaharuan kebijakan transmigrasi,” kata Gus Halim sapaaan akrab lain dari Mendes PDTT Halim yang mantan Ketua DPRD Jawa Timur.

Gus Halim juga berterima kasih atas dukungan Sekolah Tinggi Pertanahan karena Hak Penggunaan Lahan (HPL) milik Kemendes PDTT membutuhkan penanganan serius agar bisa dikelola sebaik-baiknya nantinya. Gus Halim juga ucapkan terima kasih kepada UGM atas dukungan kepada Kemendes PDTT dalam banyak hal.

Kepada kepala daerah yang hadir, saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini utamanya dalam pelayanan kepada transmigrasi,” katanya. Dalam kesempatan itu, Gus Halim memberikan penghargaan kepada 50 kepala daerah atas kerja keras dan kontribusinya terhadap pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

Daerah yang memperoleh penghargaan meliputi daerah asal (pengirim) dan daerah tujuan (penerima) transmigrasi. Penghargaan juga diberikan kepada 8 mahasiswa penerima Program Penjaringan Siswa Berprestasi di Kawasan Transmigrasi (PPSBKT).

Mahasiswa penerima PPSBKT yang diberi penghargaan berasal dari 3 universitas, yakni Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, Palembang, dan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta.

Sebelumnya, Dirjen PPKTrans Danton Ginting melaporkan, peserta Rakornas yakni 50 kepala daerah, dinas yang membidangi ketransmigrasian dari 32 provinsi dan 87 kabupaten, mahasiswa penerima PPSBKT 45 orang, dan mahasiswa UGM yang akan melaksanakan KKN-PPM sekitar 1.000 orang.

“Poin yang menjadi perhatian dalam agenda ini adalah merumuskan arah kebijakan penyelenggaraan transmigrasi ke depan. Momentumnya adalah proses penyusunan RPJMN 2025–2029 dan RPJPN 2025–2045,” kata Danton. Turut mendampingi Dirjen PEID Harlina Sulistyorini, Irjen Teguh, Dirjen PDP Sugito.

Lalu Kepala BPI Ivanovich Agusta, Kepala BPSDM Lutfiyah Nurlaela dan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kemendes PDTT. Hadir juga Perwakilan Rektor UGM, Pejabat Pemprov DIY dan mitra pembangunan Kemendes PDTT. (fir/smr-25)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *