Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan di Daerah, OJK Luncurkan Program Layarku di Makassar

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi (kedua dari kiri) meresmikan dimulainya program LAYARKU yang dilaksanakan di atas Kapal Phinisi yang berlayar di wilayah perairan Selat Makassar, Minggu (10/9/2023). Foto: humas OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di berbagai daerah dengan menggandeng berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

semarak.co-OJK bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) menginisiasi program literasi dan inklusi keuangan dengan nama LAYAnan liteRasi dan inKlusi keuangan ke daerahkU (LAYARKU).

Bacaan Lainnya

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi meresmikan dimulainya program LAYARKU yang dilaksanakan di atas Kapal Phinisi yang berlayar di wilayah perairan Selat Makassar, Minggu (10/9/2023).

Hal itu dilaksanakan bersama Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Ichsan Mustari, Kepala OJK Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua Darwisman beserta perwakilan anggota FKIJK Sulselbar.

Friderica mengatakan, untuk LAYARKU ini ia mengapresiasi Kantor OJK Regional 6 Sulampua bersama seluruh tim FKIJK Sulselbar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang selalu mendukung, dan ini kita menunggu karya-karyanya yang tentunya akan kita support.

Friderica menekankan kepada IJK untuk tidak hanya meningkatkan inklusi keuangan, tetapi juga harus selalu diiringi dengan program peningkatan literasi keuangan yang memadai sebagai bagian penting dari pelindungan konsumen agar terhindar dari sengketa dan perselisihan dengan konsumen di kemudian hari.

Program LAYARKU bertujuan untuk memaksimalkan peran Industri Jasa Keuangan (IJK) yang memiliki jaringan kantor di seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat untuk meningkatkan literasi dan akses keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat hingga ke tingkat pedesaan.

Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Ichsan Mustari mendukung inisiatif OJK dan FKIJK Sulselbar melalui program LAYARKU sebagai upaya untuk mempercepat peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Sulawesi Selatan.

“Sulawesi Selatan itu dikenal sebagai kota para Saudagar, itu yang menandakan inklusi keuangannya lebih cepat dibanding literasinya. Maka tinggal memang penguatan literasi, sejalan bersama OJK bagaimana memberikan pengetahuan jasa keuangan yang benar,” kata Ichsan dirilis humas usai acara melalui WAGroup OJK n FRIENDS, Senin (11/9/2023).

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) pada tahun 2022, menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan di Sulawesi Selatan sebesar 36,88 persen dan SulawesPak i Barat sebesar 46,49 persen (Nasional: 49,66 persen) serta indeks inklusi keuangan di Sulawesi Selatan telah mencapai 88,57 persen dan Sulawesi Barat masih sebesar 70,39 persen (Nasional: 85,10 persen).

Sementara itu, khusus indeks literasi keuangan di Sulawesi Selatan berdasarkan kategori perkotaan dan pedesaan hasil survei pada 2019, menunjukkan indeks literasi keuangan di perkotaan sebesar 38,54% jauh lebih tinggi dibanding di pedesaan yang baru mencapai 26,32%.

Program LAYARKU dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat akan menjangkau hingga 3.701 desa termasuk 383 pulau yang di antaranya merupakan desa tertinggal. “Jadi ini luar biasa, ini total football kita di mana untuk bersama meningkatkan literasi dan inklusi keuangan,” kata Friderica.

Friderica juga menekankan pentingnya TPAKD sebagaimana yang telah didukung Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam kesempatan Rapat Koordinasi beberapa waktu lalu yang antara lain meminta agar kegiatan TPAKD dianggarkan di setiap provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia.

Ke depan, lanjut Friderica, OJK akan terus meningkatkan kolaborasi bersama Pemerintah Daerah melalui TPAKD, FKIJK dalam penyampaian edukasi keuangan dan akuisisi penggunaan produk/layanan jasa keuangan untuk mendukung peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat sehingga mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah. (smr)

Pos terkait