Hasil perolehan suara pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Gus Imin atau akrab disapa pasangan AMIN beranjak naik di situs KawalPemilu.org. Pasangan nomor urut 01 ini untuk sementara meraih 22.501.799 suara atau 27,33%.
semarak.co-Sedangkan paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraih 45,216,624 suara atau 54.91%. Sementara pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD meraih 14,628,171 suara atau sebesar 17.76%. Jumlah cakupan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang masuk hingga Selasa (27/2/2024) sebesar 49.80%.
Laman kawalpemilu.org adalah situs yang diinisiasi kelompok masyarakat sipil yang memuat tabulasi dari hasil rekapitulasi data scan dari formulir C1 untuk Pemilihan presiden Indonesia. Data tabulasi tersebut diunggah dan diperbarui pada server KawalPemilu.org setiap sekitar sepuluh menit.
Dikutip dari situs resminya, misi Kawalpemilu.org, yaitu untuk memfasilitasi seluruh lapisan masyarakat untuk mengawal pelaksanaan dan penghitungan hasil pemilu di setiap TPS se-Indonesia melalui teknologi yang diklaim mudah dan andal.
Setiap elemen masyarakat bisa turut mengawal jalannya pemilu dengan mengunggah foto C.Hasil-PPWP atau C.Hasil Salinan-PPWP. Nantinya, hasil unggahan tersebut dapat diakses publik selama masa pemilu.
Di sisi lain, hasil hitung suara juga dilakukan secara internal Timnasa AMIN. Paslon 01 Anies Baswedan dan Gus Imin ternyata perolehan suaranya membuka peluang 2 putaran. Hal itu lantaran hasil hitung suara Timnas AMIN menunjukkan perolehan suara Anies tak kalah jauh dari Prabowo.
Dikutip dari tayangan video aniesiminofficial, hasil real count Timnas AMIN, Jumat (23/2/2024) seperti dilansir jabar.tribunnews.com/Selasa, 27 Februari 2024 16:16 WIB, Anies Baswedan memperoleh suara 37.3%. Sementara itu, perolehan suara Prabowo memperoleh 47.3%.
Adapun Ganjar memperoleh suara 15.4%. Dengan hasil hitung suara Tim AMIN, perolehan suara Anies Baswedan ini dinilai masih berpotensi lolos ke 2 putaran. Sementara dalam Sirekap Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah suara yang masuk sudah mencapai 77,56% TPS.
Perolehan suara Anies – Gus Imin masih berkutat di kisaran 24, 46%, Prabowo 58,84% dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebesar 16,7%. PDI Perjuangan dan Timnas AMIN menolak Sistem Rekapitulasi Informasi (Sirekap) untuk menghitung hasil Pemilu 2024.
KPU RI merespons penolakan dari PDIP dan Timnas AMIN. Anggota KPU Idham Holik mengatakan, aturan teknis yang mengatakan bahwa Sirekap hanya merupakan alat bantu untuk menghitung hasil pemilu, bukan penentu.
“Undang-Undang (UU) Pemilu telah tegas. Hasil resmi penghitungan suara itu berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang yang saat ini sedang berlangsung,” kata Idham, Kamis (22/2/2024) dilansir wartakotalive.com grup media Kompas.
Idham berujar bahwa penghitungan itu dilakukan berjenjang dari tingkat PPK hingga nasional. Idham melanjutkan bahwa dalam UU Nomor 7/2017 itu dituangkan soal batas waktu paling lama 35 hari harus menetapkan hasil pemilu. “Sehingga di lampiran 1 Peraturan KPU Nomor 4/2024 itu dijelaskan bahwa batas akhir rekapitulasi itu tanggal 20 Maret,” jelasnya.
Sebelumnya, PDIP secara tegas menolak penggunaan Sirekap milik KPU pada penghitungan suara Pemilu 2024. Surat yang diterima Warta Kota, Rabu (21/2/2024), terlihat surat pernyatan penolakan tersebut ditandatangani Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto dan Sekjen Hasto Kristiyanto dilayangkan kepada KPU RI, Selasa (20/2/2024).
“PDI Perjuangan secara tegas menolak penggunaan Sirekap dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara hasil pemilu 2024 di seluruh jenjang tingkatan pleno,” bunyi surat pernyataan tersebut dilansir wartakotalive.com, Rabu (21/2/2024).
Penolakan itu sehubungan permasalahan hasil penghitungan perolehan suara pada alat bantu Sirekap yang terjadi secara nasional. Selanjutnya, pada 18 Februari 2024 KPU RI memerintahkan kepada seluruh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk menunda rekapitulasi perolehan suara.
Dan penetapan hasil Pemilu di tingkap pleno PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dijadwalkan ulang menjadi 20 Februari 2024. PDIP menilai, kegagalan Sirekap sebagai alat bantu dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta proses rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara di tingkat PPK adalah dua hal yang berbeda.
Sehingga penundaan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK menjadi tidak relevan. “KPU tidak perlu melakukan penundaan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK karena tidak terdapat situasi kegentingan yang memaksa/tidak terdapat kondisi darurat,” demikian bunyi pernyataan.
PDIP menyampaikan, permasalahan kegagalan Sirekap sebagai alat bantu harus segera ditindaklanjuti dengan mengembalikan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara manual berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara C.Hasil, sesuai ketentuan Pasal 393 ayat (3) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
“Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, kemudian kotak suara ditutup dan disegel kembali, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 393 ayat (3) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,” tegas PDIP dalam surat itu.
Selain menolak penggunaan Sirekap, PDI Perjuangan juga menyatakan menolak sikap/keputusan KPU yang meninadakan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat pleno PPK. Hal itu, dinilai dapat membuka celah kecurangan dalam tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
Serta melanggar asas kepastian hukum, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu 2024. PDIP juga mendesak dilakukan audit forensik digital atas penggunaan alat bantu Sirekap dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
Kemudian, membuka hasil audit forensik tersebut kepada masyarakat atau publik sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Tak hanya PDIP, Juru Bicara Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Iwan Tarigan mengapresiasi sikap PDIP yang menolak penggunaan Sirekap dan menolak penundaan rekapitulasi suara.
Pihaknya, kata dia, mengaku sejalan dengan keputusan tersebut. “Kami menghargai dan mengapresiasi keputusan DPP PDIP atas penolakan penggunaan Sirekap dan penolakan penundaan rekapitulasi suara. Kami juga sejalan dengan hasil keputusan DPP PDIP,” ujar Iwan Tarigan, Rabu (21/2/2024).
Sikap yang sejalan ini bukan tanpa alasan karena pelaksanaan Pemilu 2024 merupakan yang terburuk sepanjang sejarah Pemilu Indonesia. Timnas AMIN menganggap Pemilu ini penuh kecurangan sejak awal berjalan.
“Timnas AMIN menganggap Pemilu ini penuh dengan kecurangan yang sangat terstruktur, sistematis, dan masif di mana pelanggaran-pelanggaran sejak pra Pilpres, pelanggaran etika berat di MK, KPU, dugaan penggunaan aparat ASN secara terstruktur dan masif,” jelas dia.
Dugaan pelanggaran lainnya yakni dugaan penggunaan aparatur desa dan intimidasi aparat desa, dugaan intimidasi yang dilakukan aparat hukum, serta penggunaan Bansos dan BLT dengan sumber dana sangat besar bersumber dari APBN untuk pemenangan salah satu capres cawapres. Pihaknya tengah mengumpulkan bukti-bukti kecurangan itu. “Kami akan lanjutkan ke proses berikutnya,” ucap Iwan.
Di bagian lain viral dan menjadi pesan berantai berbagai grup WhatsApp (WA) postingan di media sosial (medsos) twitter atau X, di mana Presiden LSM Lumbung Informasi Rakyat (Lira) HM. Jusuf Rizal menunjukkan data real count Tim Nasional Pemenangan (Timnas) paslon nomor urut 1 yang menyebutkan paslon AMIN meraih 50,4% suara.
Sedangkan paslon nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berada di posisi kedua dengan 38,1% dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD dengan 11,5%. Data Timnas AMIN tersebut berasal dari form C1 plano nasional, Kamis (22/2/2024).
“Bakal Seru Adu Data Antara Real Qount @KPU_ID dan Real Count Tim Paslon 01 dan 02. Sama-sama gunakan Data C1. Berarti nanti dihitung manual berdasarkan C1. Bukan melalui Sirekap apalagi Quick Qount bayaran,” cuit Jusuf, dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Senin (26/2/2024).
Berbeda dari penghitungan Timnas AMIN, dalam real count KPU pada Senin (16/2/2024) pukul 08.00 WIB, paslon nomor urut 2 dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto-Gibran di posisi pertama dengan 58,84% suara atau 74.539.782 suara.
Dan kemudian paslon nomor urut 1 dari Koalisi Perubahan Anies – Gus Imin atau pasangan AMIN di posisi kedua dengan 24,03% atau 30.939.995 suara. Lalu posisi terakhir, paslon nomor urut tiga yang diusung PDIP dan PPP Ganjar -Mahfud MD memperoleh suara 16,73% atau 21.192.027 suara.
Untuk diketahui, seperti dikutip dari onlineindo.tv/2/26/2024 08:36:00 PM, data tersebut berasal dari penghitungan suara yang masuk atau real count pada 634.374 TPS dari total 823.236 TPS di seluruh Indonesia atau sekitar 77,06%.
Di bagian lain lagi diberitakan, Ketua Tim IT pasangan AMIN Agus Maksum menyatakan keyakinannya bahwa pasangan AMIN akan memenangkan Pilpres 2024. Keyakinan yang didukung oleh data dan bukti kuantitas yang sangat kuat.
Dia menyatakan hal itu dalam podcast video pendek dengan Jubir AMIN Said Muhammad Didu, Senin kemarin. Video yang berdurasi tiga lima menit itu sudah ditonton jutaaan orang dan ditanggapi positif. Agus pada 2019 adalah ketua Tim Ciber Prabowo-Sandi yang dikalahkan Jokowi-Ma’ruf Amin.
Dia menyebutkan alasan mengapa Prabowo waktu itu kalah. “Jujur saya katakan, tahun 2019 itu, kami tidak mempunyai data dari TPS. Jadi kita cuma merasakan ada aroma kecurangan yang sangat kencang tapi kita tidak punya bukti. Itulah sebabnya kita tidak berdaya melawan,” katanya.
Akibatnya, lanjut Agus, Jokowi dan KPU RI leluasa mengatur kemenangan mereka. KPU RI yang diharapkan menjadi pengelenggara yang netral ternyata justru mempermulus kemenangan Jokowi. “Kondisi sekarang persis sama. KPU RI terbukti menjadi bagian dari penghancuran demokrasi. Ini terlihat dari tayangan KPU RI yang jelas-jelas menguntungkan capres tertentu,” katanya.
Saat ini situasi berbeda. KPU RI tidak akan bisa menyitir suara seenaknya. Tim IT AMIN mempunyai segalanya untuk melakukan perlawanan. Rakyat akan menilai bahwa pasangan AMIN berada di pihak yang benar dalam menghadapi semua itu.
“Kita mempunyai seluruh formulir C-1 Plano dari seluruh TPS di Indonesia. Seperangkat formulir itu tersimpan rapi, terjaga dan aman. Ini akan menjadi senjata pamungkas untuk memenangkan perselisihan. Baik di Bawaslu maupun di MK,” demikian Agus dilansir kbanews.com, Selasa (27/2/2024).
Sementara itu kembali menjadi pesan berantai di medsos whatsapp (WA) grup artikel atau postingan berisi Prof Ronnie Higuchi Rusli, yaitu pakar IT, statistic, dan guru besar Universitas Indonesia (UI) yang diundang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai ahli kesohihan Quick Count (QC).
“Lembaga² surveypun diundang. Tapi tak ada satu pun surveyor QC yg mau hadir. Menariknya, kata Prof Ronnie, semua anggota Bawaslu dan KPU hanya terperanga melihat rumus² yg disajikan beliau. Tak ada yg bisa tanya kpd Prof Ronnie,” demikian tulis member salah satu WAGroup memposting ini.
Walhasil, sambung tulisan member itu, Prof Ronnie rekomendasikan, ke depan untuk pemilu/pilkada Lembaga Survei QC harus dibuka ke publik dan juga ke @bawaslu_RI dan @KPU_ID:
- Sumber pendanaannya.
- Perhitungan samplingnya.
- Person yg ambil sampling.
- Metode perhitungan QC.
- Post audit penggunaan dana.
“Krn kepentingan publik harus terbuka. Nah… jadi semua lembaga QC itu ternyata memang blm teruji krebible & berani bertanggung jawab ke publikkah. Giliran ditantang sang pakar, semua pada tak hadir dan berani bertanggung jawabkah dgn hasil QC tsb…?” tutupnya dengan diakhir mengutip sumber: twitter.com/Ronnie_Rusli/status/. (net/war/onl/kba/smr)
sumber: kbanews.co di WAGroup DPD SAN JAKBAR (rokhan)/onlineindo.tv di WAGroup Ukhuwah Islamiyyah (ibnufuadmse (fim))/tribunnews.com di WAGroup KONTESTASI PILPRES 2024 (postRabu28/2/2024/)
