Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN (Kemendukbangga) Wihaji menemui Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, memaparkan pelaksanaan program pembangunan kependudukan dan keluarga selama satu tahun berjalan.
Semarak.co – Menteri Wihaji melaporkan program tersebut dilakukan secara presisi dan terukur, selaras dengan visi dan misi Presiden, khususnya Asta Cita ke-4 dan ke-6. Isu kependudukan dan pembangunan keluarga mencakup pengembangan sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, serta pengelolaan bonus demografi.
“Stabilitas demografi dipandang sebagai prasyarat penting pembangunan nasional yang pelaksanaannya harus dimulai dari keluarga sebagai unit terkecil masyarakat,” ujar Wihaji, dirilis humas BKKBN usai acara melalui WAGroup Jurnalis Kemendukbangga/BKKBN, Jumat (30/1/2026).
Pelaksanaan kebijakan di daerah diperkuat sinergi Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN di setiap provinsi, Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan kependudukan dan keluarga berencana (OPDKB), serta Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam pelaksanaan pendampingan keluarga di wilayah sasaran.
“Penguatan koordinasi ini ditujukan untuk memastikan kebijakan kependudukan dan pembangunan keluarga berjalan efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan di tingkat provinsi serta kabupaten/kota,” ujar Menteri Wihaji.
Kemendukbangga/BKKBN juga melaporkan kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong pemerintah daerah melaksanakan 30 indikator Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK).
Pemerintah daerah yang mampu menjalankan indikator tersebut secara konsisten akan memperoleh insentif sebagai bentuk dukungan kebijakan berbasis kinerja dalam penguatan pembangunan keluarga dan kependudukan.
Selain itu, peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) terus diperkuat dalam mendukung program prioritas pemerintah. Dari total 597.645 TPK secara nasional, sebagian telah terlibat aktif dalam pendampingan dan distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah sasaran, khususnya bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita melalui pendekatan MBG 3B.
Menteri Wihaji juga meminta kesediaan Menko PMK memberikan arahan pada Rakornas yang akan dilaksanakan pada awal Februari, dengan menghadirkan kepala perwakilan dan kepala dinas terkait dari seluruh daerah guna memastikan keselarasan kebijakan pusat dan daerah.
Kemenko PMK Tegaskan Pentingnya Stabilitas Demografi dalam Pembangunan Berkelanjutan
Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menegaskan, isu kependudukan dan pembangunan keluarga memiliki keterkaitan erat dengan berbagai agenda strategis pembangunan manusia, mulai dari kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, hingga pelestarian lingkungan hidup.
Pratikno menekankan pentingnya sinergi kebijakan dan integrasi data lintas kementerian agar intervensi pemerintah dapat dilakukan secara tepat sasaran dan saling melengkapi.
“Kunci dari intervensi pembangunan manusia adalah data yang terintegrasi dan koordinasi yang kuat antar-kementerian, sehingga kebijakan yang dijalankan benar-benar presisi,” ujar Pratikno, saat menerima audiensi Memendukbangga Wihaji, pada Kamis (30/01) di Kantor Kemenko PMK.
Pratikno menegaskan bahwa peran koordinatif yang dijalankan tidak sekadar bersifat administratif, tetapi strategis dalam menyelaraskan kebijakan, program, dan kegiatan lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.
Menko PMK juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas lingkungan hidup yang dimulai dari unit terkecil, yaitu keluarga, termasuk melalui upaya pengelolaan sampah rumah tangga yang berkelanjutan sebagai bagian dari upaya membangun perilaku hidup bersih, sehat, dan ramah lingkungan.
“Pembangunan manusia pada akhirnya bermuara di keluarga. Karena itu, penguatan kebijakan kependudukan dan ketahanan keluarga harus menjadi kerja bersama lintas sektor,” pungkas Pratikno. (hms/smr)
