Tempat Lahirnya Embrio Investasi, MPP Kabupaten Madiun Diresmikan Menteri PANRB

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo (batik merah hitam) didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kanan Menteri Tjahjo) saat meninjau tempat pameran. Foto: humas PANRB

Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah Indonesia masih terus didorong pemerintah. Kini, giliran Kabupaten Madiun hadir MPP yang diresmikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo.

semarak.co-Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengatakan, sesuai janji di tahun lalu, Menteri PANRB yang meresmikan MPP Kabupaten Madiun untuk memberikan kemudahan mengurus administrasi bagi masyarakat Madiun.

Bacaan Lainnya

Sebelumnya, MPP ini telah melakukan soft launching 22 Desember 2020. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Madiun Ahmad Dawani Ragil Saputro menyebutkan rencana peresmian MPP ini oleh Menteri PANRB selaku koordinator pelayanan publik di 2021.

Dengan diresmikannya MPP ini, kata Diah, masyarakat Kabupaten Madiun dan sekitarnya telah bisa mengurus berbagai layanan perizinan maupun non-perizinan lintas-instansi di satu tempat saja.

“Hal ini akan memberikan kepastian bagi masyarakat dalam mengurus layanan publik, baik dari segi waktu maupun biaya yang dikeluarkan,” kata Diah di Madiun, Selasa (23/11/2021) seperti dirilis humas melalui WAGroup JURNALIS PANRB.

Terdapat 122 layanan perizinan dan 27 layanan non-perizinan dari 22 instansi yang bergabung di MPP ini. Adapun instansi yang tergabung terdiri dari organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Madiun, instansi vertikal dari kementerian dan lembaga, serta BUMN dan BUMD.

Tak hanya menawarkan kemudahan dari sisi pengurusan pelayanan publik, MPP yang beralamat di Jl. Alun-alun Utara No. 4 ini juga dibangun di titik lokasi strategis. Berada di area Kantor Pemkab Madiun lama yang merupakan titik tengah dari tiap penjuru Kabupaten Madiun, diharapkan dapat meringankan beban masyarakat untuk menuju MPP tersebut.

Kemudahan dan kecepatan dalam mengakses layanan perizinan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP), menjadikan MPP sebagai tempat lahirnya embrio investasi. Tanpa perlu berurusan dengan birokrasi yang berbelit, investor pun mudah mendapatkan izin berusaha yang tentunya dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mengungkapkan, hadirnya MPP di Kabupaten Madiun dapat mengembangkan potensi investasi di wilayah Kabupaten Madiun. Embrio investasi dapat tumbuh subur apabila terdapat integrasi pelayanan dalam pengajuan berusaha.

“MPP Kabupaten Madiun ini menjadi daya tarik bagi investor di wilayah yang merupakan lintas Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur ini. Undang sebanyak-banyaknya investor ke Kabupaten Madiun agar dapat membuka lapangan pekerjaan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi,” ungkap Menteri Tjahjo saat peresmian MPP Kabupaten Madiun, di Madiun, Jawa Timur, Rabu (24/11/2021).

Keberadaan MPP, lanjut Tjahjo, selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo terkait perkembangan ekonomi nasional. Salah satu arahannya adalah untuk segera mendorong realisasi investasi. Bukan hanya memberikan pelayanan yang cepat kepada pengusaha dan masyarakat, hadirnya MPP juga berperan dalam meminimalisir hambatan dalam proses investasi.

Menghilangkan hambatan dalam birokrasi merupakan bentuk nyata reformasi birokrasi dalam pemerintahan. MPP hadir untuk mengintegrasikan berbagai pelayanan dalam satu tempat. Selain sebagai tempat lahirnya embrio investasi, MPP juga menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi.

Senada Menteri Tjahjo, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak mengatakan, wilayah Kabupaten Madiun merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur yang menjadi poros pertumbuhan. Kemudahan akses berkat adanya jalan tol Trans Jawa menjadikan Kabupaten Madiun sebagai daerah yang dapat tumbuh dengan cepat perekonomiannya.

Berkat komitmen Pemkab Madiun dan jajarannya dalam menghadirkan kemudahan investasi, banyak investor yang bertahan, bahkan bertambah untuk membuka investasi di Kabupaten Madiun. Hadirnya MPP di Kabupaten Madiun berdampak nyata atas potensi penciptaan lapangan pekerjaan dan akan terus didorong untuk pertumbungan investasi,” jelas Emil.

Lebih lanjut Bupati Madiun Ahmad Dawami menjelaskan bahwa keberhasilan investasi di Kabupaten Madiun berkat adanya MPP. Telah berjalan sejak tahun 2020 lalu, keberadaan MPP nyatanya berhasil melebihi target jumlah investasi yang telah ditentukan sebelumnya, meski di tengah gempuran pandemi Covid-19.

Ahmad juga menyampaikan bahwa hadirnya MPP di tengah-tengah wilayah Kabupaten Madiun dapat mendorong kekuatan ekonomi yang tumbuh dari masyarakat. Hal ini tentunya juga didukung oleh komitmen dari Pemerintah Kabupaten Madiun sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Dengan diresmikannya MPP Kabupaten Madiun oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo dan juga Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, saya yakin ini dapat menambah kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya di Kabupaten Madiun,” harap Ahmad seperti dirilis humas melalui WAGroup JURNALIS PANRB juga, Rabu malamnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Tjahjo bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak dan Bupati Madiun Ahmad Dawami mengunjungi stan investor yang terdiri dari PT INKA Multi Solusi, PT Global Way Indonesia, PT Dwi Prima Sentosa, PT Wilmar, dan PT Asia Komjac Prima.

Lima perusahaan ini merupakan perwakilan investor yang terbantu dengan hadirnya MPP di Kabupaten Madiun dalam mengurus izin berusaha. Kampung Pesilat ini menjadi daerah ke-47 di Indonesia yang mengolaborasikan integrasi pelayanan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, serta swasta.

Terdapat 23 instansi yang tergabung untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan perizinan, non-perizinan, dan juga layanan administrasi. MPP Kabupaten Madiun yang sebelumnya telah di-soft launching pada Desember 2020 ini kini resmi menjadi MPP ke sembilan yang berada di tanah Jawa Timur.

Kabupaten Madiun menyusul Kota Surabaya, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Gresik, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Bojonegoro yang telah lebih dahulu memiliki MPP. (nan/ald/smr)

Daftar instansi yang tergabung dalam MPP Kabupaten Madiun

Organisasi Perangkat Daerah

  1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun
  2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
  3. Dinas Lingkungan Hidup
  4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
  5. Dinas Tenaga Kerja
  6. Dinas Sosial
  7. Dinas Kesehatan
  8. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
  9. Badan Pendapatan Daerah

Instansi Vertikal

  1. Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun
  2. Polres Madiun
  3. Kantor Imigrasi
  4. Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun
  5. KPP Pratama
  6. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun
  7. Samsat Kabupaten Madiun

BUMN/BUMD

  1. PD. Bank Daerah Kabupaten Madiun
  2. BPJS Kesehatan
  3. BPJS Ketenagakerjaan
  4. Pos Indonesia
  5. Bank Jatim
  6. Bank BRI
  7. PDAM Tirta Dharma Purabaya

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *