Tak Berhak Kelola Pelatihan Kartu Prakerja, Karena Ruangguru Ternyata Milik Perusahaan dari Singapura

Direktur Utama Ruangguru Adamas Belva Syah Devara. Foto: internet

Nama aplikasi yang tengah naik daun, Ruangguru sedang menjadi buah bibir. Pasalnya, perusahaan rintisan teknologi bidang pendidikan itu termasuk satu dari delapan mitra platform digital program Kartu Prakerja.

semarak.co -Keterlibatan Ruangguru di program Kartu Prakerja disorot karena salah satu pendiri sekaligus Direktur Utama Ruangguru Adamas Belva Syah Devara, saat ini menjadi salah satu staf khusus (Stafsus) Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Bacaan Lainnya

Posisi Belva, sapaan akrabnya, sebagai pejabat publik dan keterlibatan Ruangguru di proyek pemerintah tersebut dinilai berbau konflik kepentingan. Secara umum, program Kartu Prakerja adalah program subsidi dari pemerintah bagi kalangan pencari kerja maupun korban PHK.

Setiap pemilik Kartu Prakerja akan mendapatkan total manfaat dana senilai Rp3,55 juta. Program ini akan menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Alhasil, total dana yang akan diguyur melalui subsidi Kartu Prakerja mencapai Rp19,88 triliun.

Dari jumlah yang diterima oleh setiap pemilik Kartu Prakerja, sebanyak Rp1 juta atau totalnya senilai Rp5,6 triliun mengucur dalam bentuk subsidi pelatihan melalui kelas online.

Materi pelatihan itu tersedia di delapan mitra platform digital yang digandeng pemerintah, yakni Tokopedia, Bukalapak, Skill Academy by Ruangguru, Kemnaker, Pintaria, Pijar, Sekolah.mu dan MauBelajarApa.

Proses pelatihan via delapan mitra platform digital itulah yang belakangan disoal. Skema pelatihan ala Kartu Prakerja itu dinilai sebagai subsidi terselubung bagi start up tersebut.

Nah, tak ingin polemik berlarut, Belva akhirnya mengundurkan diri dari posisi Staf Khusus Presiden. “Saya berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah memahami dan menerima pengunduran diri saya,” tulis Belva dalam akun Instagramnya, Selasa (21/4/2020).

Menanggapi pengunduran diri Belva, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung angkat suara. Dia menyatakan, keterlibatan Ruangguru dalam program Kartu Prakerja sudah sesuai aturan.

“Proses verifikasi mitra prakerja sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku. Dan tidak ada keterlibatan yang memunculkan konflik kepentingan dalam hal ini,” tandas Pramono melalui keterangan tertulis, Selasa (21/4/2020).

Namun, polemik keterlibatan Ruangguru di program Kartu Prakerja agaknya belum segera surut kendati Belva sudah mengundurkan diri. Status start up ini yang dinilai merupakan perusahaan asing, giliran disoal.

Karena perusahaan asing itu, seperti Ruangguru dinilai tak berhak mengelola pelatihan Kartu Prakerja program pemerintah. Benarkah Ruangguru perusahaan asing?

Berdasarkan data profil perusahaan dari Administrasi Hukum Umum (AHU) dari Kementerian Hukum dan HAM yang diterima kontan.co.id, badan hukum Ruangguru bernama PT Ruang Raya Indonesia. Mengacu pada surat pengesahan anggaran dasar pada 17 Maret 2020, Ruang Raya Indonesia tercatat sebagai perusahaan penanaman modal asing (PMA).

Ruang Raya Indonesia memiliki modal dasar Rp 2 triliun. Nilai tersebut terbagi atas 20 juta unit saham dengan harga Rp 100.000 per saham. Adapun jumlah modal disetor dan ditempatkan penuh senilai Rp 649.440.900.000 yang terbagi dalam 6.494.409 unit saham.

Masih berdasarkan data yang sama, Ruangguru dimiliki oleh dua pemegang saham. Yang menarik, tidak ada nama Belva dalam jajaran pemilik saham Ruang Raya Indonesia.

Mayoritas saham Ruang Raya Indonesia dimiliki oleh Ruangguru Pte Ltd. Perusahaan ini tercatat memiliki 6.494.309 unit saham atau setara 99,99% saham Ruang Raya Indonesia.

Alhasil, Ruangguru Pte Ltd merupakan pemegang saham mayoritas Ruang Raya Indonesia. Ruangguru Pte Ltd beralamat di 6 Battery Road #38-04, Singapura, 049909. Perusahaan asal Singapura itu menyetor modal Rp 649.430.900.000.

Selain Ruangguru Pte Ltd, pemegang saham Ruang Raya Indonesia adalah Muhammad Iman Usman. Pria kelahiran Padang, 29 tahun lalu itu memiliki 100 unit saham atau setara sekitar 0,01% saham Ruang Raya Indonesia. Porsi kepemilikan saham Co-Founder sekaligus Chief of Product Ruangguru itu setara dengan setoran modal senilai Rp 10 juta.

Selain pemilik saham, data AHU Kemkumham itu juga mengungkap posisi direktur dan komisaris perusahaan ini. Di jajaran direksi Ruang Raya Indonesia, berisi dua nama. Belva Devara menjabat direktur utama, serta Iman Usman di posisi direktur.

Adapun posisi komisaris ditempati oleh tiga orang. Salah satunya adalah Willson Cuaca yang menjabat komisaris utama. Nama Willson Cuaca terbilang tidak asing di dunia start up.

Dia merupakan pendiri dan managing partner perusahaan modal ventura bernama East Ventures. Bersama  Batara Eto, dan Taiga Matsuyama, Willson mendirikan East Ventures tahun 2009.

Berdasarkan penjelasan di situsnya, tahun 2019, East Ventures, melalui EV Growth, berhasil menjaring dana investasi sekitar US$ 250 juta. Dana tersebut antara lain disuntikkan ke Ruangguru, Sociolla, Shopback, Koinworks dan sejumlah start up lain.

Selain di perusahaan tersebut, East Ventures juga berinvestasi di Tokopedia, Traveloka, maupun Tech in Asia dan IDN Media. Ke depan, “Kami berencana menyalurkan US$ 325 juta untuk startup Asia Tenggara, untuk perusahaan tahap awal (seed stage) maupun tahap lanjutan (growth stage),” tulis Willson, Desember 2019.

Di luar nama Willson, ada nama Ashish Saboo yang tercatat menjabat komisaris Ruang Raya. Dia merupakan Managing Director General Atlantic (GA) untuk Indonesia. Pria berkewarganegaraan India ini boleh dibilang sudah tak asing dengan Indonesia.

Sebelum bergabung dengan GA, Saboo menjabat Direktur Pengembangan Bisnis CT Corpora, grup usaha milik Chairul Tandjung, selama 12 tahun. Dia juga sempat menjabat Executive Director Pricewaterhouse Coopers (PwC) Jakarta.

Oh, iya. GA adalah sebuah firma pemodal swasta (private equity) yang berbasis di New York, Amerika Serikat. Tahun lalu, bersama East Ventures dan GGV Capital asal Amerika, GA membenamkan US$ 150 juta ke Ruangguru.

Nama terakhir yang duduk di Komisaris Ruang Raya adalah Seah Kian Wee. Pria berkewarganegaraan Singapura ini merupakan Chief Executive Officer (CEO) dan Managing Director Uob Venture Management Pte Ltd (UOBVM).

Tahun 2017, UOBVM, anak usaha United Overseas Bank Limited Singapura, berinvestasi ke Ruangguru melalui pendanaan Seri B, tanpa menyebutkan nilainya. Namun berdasarkan berita Dealstreet Asia yang dikutip oleh Tech In Asia, UOBVM membenamkan dana sekitar US$ 7 juta hingga US$ 8 juta ke Ruangguru.

Sebelumnya Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira secara terbuka menantang Belva debat terbuka terkait kartu prakerja, konflik kepentinan, oligarki milenial serta persoalan ditengah pandemi corona atau Covid-19. Tantangan tersebut ia sampaikan di media sosial miliknya secara terbuka.

Menurutnnya Belva memanfaatkan posisinya sebagai tangan kanan Jokowi. Alasannya, Belva juga merangkap sebagai Chief Executive Officer (CEO) Kartu Prakerja. “Ada keresahan terkait merebaknya konflik kepentingan dalam masalah Kartu Prakerja. Ini persoalan yang serius dalam tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Bhima kepada Kontan.co.id, Minggu (18/4/2020).

Selain dibilang memanfaatkan posisinya, Bhima menilai kinerja Belva sejauh ini nihil. “Saya tidak melihat adanya gagasan perubahan yang signifikan diutarakan stafsus milenial itu, sekarang menjadi oligarki baru, oligarki milenial,” resah Bhima.

Bagi Bhima, milenial di era demokrasi biasa untuk saling berdebat soal gagasan. Apalagi penyaluran kartu prakerja  ini dekat kaitannya dengan tujuan pemerintah dalam menanggulangi dampak corona virus disease 2019 (Covid-19) terhadap perekonomian Indonesia.

Adapun format debat nantinya bakal dilakukan melalui video conference dan disiarkan live di berbagai kanal media sosial. Namun, sampai saat ini, Belva belum mengonfirmasi ajakan debat Kartu Pra Kerja itu. “Belum, saya sudah kontak langsung dan melalui media sosial, tapi belum ada jawaban,” kata Bhima.

Bhima menyebut banyak materi kartu prakerja yang tidak relevan dan menyebabkan pemborosan anggaran. Misalnya materi soal membuat kroket ayam keju di platform Maubelajarapa biaya pelatihan Rp 400.000 per orang.

Asumsinya bila ada 500.000 orang yang tertarik ikut pelatihan ini, maka ada kas negara yang jebol Rp 200 miliar. “Ini tidak masuk akal. Padahal konten materinya banyak tersedia gratis di Youtube,” ujarnya.

Menurutnya, anggaran kartu prakerja yang mencapai Rp 20 triliun sebagian diboroskan untuk pelatihan online yang manfaatnya setara Youtube, sebaiknya segera dirubah menjadi cash transfer atau bantuan langsung tunai (BLT) ke korban pemutusan hubungan kerja (PHK). “Dampak multipliernya langsung dirasakan ke daya beli, serta mencegah naiknya angka kemiskinan,” kata dia.

Akhirnya Bhima mengapresiasi mundurnya Belva dari posisi Stafsus Presiden. Menurut Bhima, keputusan Belva menunjukkan bahwa milenial harus memiliki integritas dan bisa menghindari konflik kepentingan yang muncul ketika berada dalam posisi di pemerintahan.

Bhima juga menyatakan bahwa dengan posisi Belva yang sudah tidak lagi menjadi staf khusus, maka undangan debat yang diajukannya belum lama ini, juga berakhir.

“Saya tidak memiliki masalah dengan Belva secara personal, melainkan hanya ingin mengajak bertukar pandangan terkait posisinya sebagai Staf Khusus Presiden,” kata Bhima dalam keterangannya, Selasa (21/4/2020).

Di sisi lain, Bhima menilai bahwa keputusan tersebut tidak serta merta menuntaskan persoalan Kartu Prakerja, yang menjadikan perusahaan milik Belva sebagai salah satu aplikatornya.

Sebab, pertama, masih perlu dilakukan penyidikan terkait MoU mitra pelaksana Kartu Prakerja yang dilakukan sebelum peraturan teknis dikeluarkan pemerintah. Kedua, Kartu Prakerja tidak menjawab persoalan krisis yang dihadapi bahwa korban pemutusan hubungan kerja (PHK) lebih membutuhkan bantuan berupa cash transfera atau bantuan langsung tunai (BLT) dibandingkan dengan pelatihan online.

“Untuk mencegah pemborosan anggaran, sebaiknya pemerintah membatalkan pendaftaran gelombang kedua dan mengalihkan seluruh anggaran Kartu Prakerja agar berdampak langsung pada daya beli masyarakat yang terkena Covid19,” kata Bhima dalam keterangannya, Selasa (21/4/2020).

Ketiga, dibanding memberikan pelatihan online, lebih baik pemerintah memberikan subsidi internet selama tiga hingga bulan kepada seluruh rakyat Indonesia sehingga masyarakat bisa mengakses konten pelatihan serupa di Youtube dan platform gratis lainnya.

“Saya berharap staf khusus milenial lainnya yang memiliki konflik kepentingan antara bisnis dan jabatan publik untuk mengikuti jejak Belva, yakni memilih salah satunya tetap menjadi stafsus atau profesional melanjutkan bisnis startupnya,” tambahnya. (net/lin)

 

sumber: kontan.co.id (post Rabu, 22 April 2020 01:00 WIB/WA Group Jurnalis Kemenag

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *