Syok Dikhianati Listyo, Kepala Bakom Syahganda Bongkar Menseskap Teddy yang Copot Kabel WiFi saat Prabowo Dengar Suara Berisik

Kolase foto Kepala Staf Kepresidenan (KSP) sekaligus mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (atas saat pelantikan KSP oleh Presiden Prabowo Subianto, Irjen Ahrie Sonta Nasution (kiri bawah), dan Irjen Eko Hadi Santoso dalam dokumentasi terpisah. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak pada periode 2025–2026. Foto: internet/msn

Pasca-terbongkarnya penyadapan yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Pol. (Purn.) Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan mengungkap suasana tinggi sempat menyelimuti kediaman resmi Presiden RI Prabowo Subianto saat itu.

Semarak.co – Dikisahkan Syahganda saat berbincang di kediaman Presiden Prabowo, ketika Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya bertindak sigap mencopot kabel perangkat WiFi setelah Prabowo mendengar suara berisik yang memicu kecurigaan pengamanan di kediaman presiden.

Menurut Syahganda, terbongkarnya operasi penyadapan ilegal yang menyasar lingkar pimpinan tertinggi negara ini menciptakan atmosfer penuh kewaspadaan serta kepanikan di kalangan pejabat ring satu pemerintahan.

“Jadi waktu saya di kediaman beliau (Prabowo) minggu lalu, itu kan akhirnya Pak Menseskab Teddy itu, karena Presiden bilang, Apa berisik itu coba dicek. Oh dilihat ternyata ada kabel WiFi berisik, langsung dicopot sama Pak Teddy waktu itu,” beber Syahganda dalam program ROSI di Kompas TV, dikutip pada Sabtu (14/11/2026).

Syahganda menegaskan bahwa kasus penyadapan semacam ini tidak hanya menciptakan kepanikan bagi para menteri dan pejabat kabinet. “Karena kan memang suasananya buat orang panik kan penyadapan ini. Siapa yang enggak panik disadap?

Termasuk menteri-menteri atau teman saya Rocky Gerung disadap misal gitu. Itu kan semua orang ada paniknya,” jelasnya. Syahganda mengungkapkan dirinya sempat dipanggil menghadap dan berdialog secara intensif selama 2 jam penuh dengan Presiden Prabowo.

Yaitu di kediaman Widya Chandra pada Rabu (5/11/2026), tepat sehari setelah penangkapan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo oleh Bareskrim Polri. Dalam pertemuan 4 mata itu, Syahganda menilai Presiden Prabowo sama sekali tidak menunjukkan rasa gentar atau takut sedikit pun menghadapi kelompok penyadap.

Namun, Kepala Negara tampak terguncang secara emosional dan galau memikirkan alasan mengapa dirinya harus dikhianati Listyo. Padahal selama ini Listyo diperlakukan dengan penuh rasa hormat dan keistimewaan.

“Sangat syok. Waktu saya ketemu (Prabowo), itu kan habis penangkapan Pak Listyo, besoknya saya dipanggil oleh Presiden,” kata Syahganda seperti dilansir bangkapos.com melalui laman berita msn.com, Senin (16/11/2026).

“Hari itu selama 2 jam saya bersama beliau (Prabowo) di Widya Chandra. Saya melihat bahwa dia tuh guncang bukan karena dia takut, enggak. Dia orangnya kan dari dulu enggak pernah takut. Bapak Presiden kan dia bilang, ‘Syahganda, 100 batalyon tentara di belakang saya,” demikian Syahganda nambahin.

Lebih lanjut, Syahganda membeberkan rekam jejak kebaikan Prabowo kepada Listyo Sigit. Semasa awal transisi pemerintahan, Prabowo sejatinya memiliki opsi untuk mengganti posisi Listyo Sigit sebagai Kapolri dengan menunjuk nama-nama lain seperti Ahmad Dofiri.

Yang didukung masukan dari tokoh reformasi kepolisian seperti Jimly Asshiddiqie dan Mahfud MD. Namun, Prabowo memilih untuk tetap mempertahankan Listyo demi menjaga stabilitas transisi.

Bahkan, ketika Listyo akhirnya diberhentikan dari kursi Tribrata 1 dan dipindah ke posisi Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) per 1 Oktober 2026, Prabowo tetap memberikan kepercayaan penuh lewat jabatan strategis sebagai Kepala Staf Kepresiden (KSP).

Sebelum akhirnya skandal penyadapan berbasis peladen Lawful Interception Management System (LIMS) ini terbongkar. “Dia bilang, Saya enggak takut, cuma kenapa saya dikhianatin? Itu jadi pertanyaan kegalauan beliau itu kenapa dia dikhianati,” kutip Syahganda menirukan ucapan presiden.

“Orang baik dikhianatin gitu. Bahkan ketika dia diganti, dia masih diberikan jabatan strategis sebagai Kepala Kantor Staf Presiden. Saya yakin Polri mampu mengusut tuntas kasus penyadapan ilegal terhadap Prabowo ini,” terang dia.

“Tapi mungkin itu ya seminggu dua minggu lagi reda, laporan kerja-kerja dari penyelidik dan penyidik kepolisian bisa mengungkap gitu. Kasus penyalahgunaan wewenang terhadap peladen LIMS Polri untuk melakukan penyadapan tanpa prosedur hukum ini terus bergulir,” ujarnya.

Yaitu di bawah komando Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto yang baru menggantikan Listyo Sigit sebelum kejadian penyadapan. Berdasarkan investigasi berbasis scientific crime investigation, Bareskrim Polri sejauh ini telah menetapkan empat perwira tinggi (pati) Polri sebagai tersangka utama.

Daftar lengkap empat perwira tinggi tersangka kasus penyadapan LIMS:

  • Jenderal Pol. (Purn.) Listyo Sigit Prabowo (LSP): Eks Kapolri (2021–2026) dan mantan KSP (lulusan Akpol 1991).

Ditetapkan sebagai tersangka pada 3 November 2026 dan ditahan di Rutan Mako Brimob Depok, Jawa Barat. Ia diduga bertindak sebagai aktor utama yang memerintahkan penyadapan, menentukan target sasaran, serta menjadi penerima akhir (end user) laporan.

  • Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution (ASN): Eks Kadivkum Polri sekaligus mantan ajudan Presiden Prabowo yang menjabat Plt Kabagmon Bareskrim (lulusan Akpol 2002).

Ditahan di Rutan Mako Brimob Depok karena diduga meneruskan perintah sadap dan memerintahkan penghapusan barang bukti digital.

  • Irjen Pol. Eko Hadi Santoso (EH): Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri sekaligus mantan Plt Kabagmon (lulusan Akpol 1999).

Ditahan di Rutan Mako Brimob Depok atas keterlibatan menyetujui perintah operasional tanpa surat permohonan penyidik yang sah.

  • Irjen Pol. Slamet Uliandi (SU): Eks Kadiv TIK Polri sekaligus Dewan Penasihat Monitoring Center Bareskrim (lulusan Akpol 1994).

Ditetapkan sebagai tersangka pada 5 November 2026, namun penahanannya dibantar lantaran masih menjalani pemulihan medis akibat stroke.

Keterlibatan Brigjen TK

Selain keempat jenderal tersebut, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11/2026) turut mengungkap adanya keterlibatan perwira tinggi berpangkat bintang satu berinisial Brigjen TK.

Berdasarkan temuan penyidik, Brigjen TK diduga menerima instruksi langsung dari Irjen Ahrie Sonta untuk menjalankan tugas pengawasan lapangan (surveillance) terhadap target tertentu, dan saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif di Biro Wabprof Divpropam Polri.

“Kemudian AS melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance atau pengawasan,” kata Suyudi masih di laman bangkapos.com yang dilansir melalui laman berita msn, Senin siang (16/11/2026).

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan soal pangkat dari sosok bernama inisial TK tersebut. “Sekaligus kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigjen Pol,” kata Irjen Isir dirilis Divisi Humas Polri.

Saat ini Brigjen TK tengah menjalani pemeriksaan Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divisi Propam Polri terkait dugaan pelanggaran profesi. “Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini,” ujar Johnny.

Praktik penyadapan ilegal ini diketahui tidak hanya menyasar nomor ponsel Presiden Prabowo, tapi juga membidik daftar puluhan tokoh penting nasional, mulai dari pimpinan partai politik, termasuk Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono, menteri kabinet, pimpinan media, ormas, LSM, hingga kalangan pengusaha.

Atas dugaan perbuatan tersebut, penyidik menerapkan sejumlah pasal sesuai dengan peran masing-masing tersangka. Pertama, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penyadapan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.

Kedua, Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE terkait dugaan penghilangan data elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun.

Ketiga, Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan akses ilegal, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 atau 7 tahun, sesuai dengan ketentuan yang disangkakan.

Penyidik juga menerapkan Pasal 20 huruf c dan atau huruf d KUHP terkait dugaan turut serta melakukan tindak pidana atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, antara lain dengan menyalahgunakan kekuasaan. Polri juga menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar. (net/msn/bgk/smr)