Pemerintah Indonesia akan mengusulkan penerapan kebijakan tata ruang Daerah Aliran Sungai (DAS) atau Zero Delta Q sebagai solusi pengendalian banjir pada proses politik World Water Forum ke-10 yang berlangsung 18-25 Mei 2024 di Nusa Dua, Bali.
semarak.co-Demikian ditegaskan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bob Arthur Lombogia seperti dirilis Humas Kemenparekraf melalui WAGroup SiaranPers Kemenparekraf, Sabtu (4/5/2024).
Bob menambahkan, pengelolaan dan mitigasi bencana khususnya banjir di Indonesia memerlukan penyelarasan antara pengendalian struktural melalui penataan perilaku air, dan non struktural melalui penataan perilaku manusia.
“Kebijakan Zero Delta Q dapat dijadikan suatu isu dalam proses politik World Water Forum ke-10 bahwa ini perlu kita terapkan. Seandainya prinsip ini dilakukan oleh sebagian besar atau seluruh wilayah Indonesia, maka tampungan-tampungan air yang kita dapatkan sangat besar,” ujarnya.
Maka apa yang kita harapkan dari mitigasi bencana dan pengendalian banjir dapat diwujudkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2017 disebutkan, yang dimaksud kebijakan Zero Delta Q adalah keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai.
Kebijakan ini ditetapkan sebagai persyaratan dalam penerbitan izin pemanfaatan ruang dalam suatu DAS. Misalnya, dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau izin pemanfaatan ruang lainnya. Implementasi dari kebijakan Zero Delta Q tidak mungkin berjalan sendiri.
“Kita harus lakukan secara bersama-sama karena sebagian besar penerapan kebijakan ini ada di wilayah pemerintah daerah. Diperlukan dukungan pemerintah pusat dan daerah, termasuk terhadap pemanfaatan lahan pada suatu DAS untuk pertanian dan kegiatan masyarakat lainnya,” ujar dia.
Dalam upaya mengatasi bencana banjir, lanjut Bob, diperlukan juga strategi struktural yaitu menata perilaku air untuk mitigasi bencana meliputi antara lain pembangunan tampungan air seperti waduk, embung, kolam retensi, sumur resapan, dan lainnya.
Kemudian peningkatan kapasitas sungai, membagi air sungai, meningkatkan kecepatan air sungai, pengendalian sedimentasi, penataan drainase, dan mencegah air laut masuk ke darat. Contoh nyata pembangunan infrastruktur untuk mengelola air dan mitigasi bencana banjir.
Antara lain normalisasi Sungai Ciliwung, kolam retensi yang dipadukan dengan tanggul-tanggul di Cilincing Jakarta Utara, dan pompa Ancol Sentiong. Adapun program pengendalian daya rusak air oleh Kementerian PUPR telah dilakukan pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir dan Pengamanan Pantai.
Dengan total panjang 1.901 Km, dan Bangunan Pengendali Sedimen dan Lahar sebanyak 423 buah yang tersebar di seluruh Indonesia. Berdasarkan data World Risk Report 2023, Indonesia menempati urutan ke-2 sebagai negara paling berisiko tinggi terhadap bencana, dengan World Risk Index (WRI) mencapai 43.50.
Hal ini dinilai berdasarkan faktor keterpaparan (exposure) terhadap bencana akibat infrastruktur yang tidak berketahanan iklim dan kerentanan (vulnerability) akibat kurang memadainya manajemen pengurangan risiko bencana.
Sementara merujuk pada data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah kejadian banjir selama kurun waktu 2019-2021 mengalami peningkatan. Sementara sejak 2022 jumlah kejadian tersebut justru berkurang di tengah fenomena El Nina yang meningkatkan curah hujan.
Hal ini jadi salah satu indikator keberhasilan upaya mitigasi bencana banjir melalui strategi struktural berupa pembangunan infrastruktur pengendali banjir. World Water Forum ke-10 diharapkan dapat menjadi platform untuk bertukar pengalaman dan praktik terbaik terkait pengelolaan bencana termasuk banjir melalui tiga proses utama, yakni tematik, regional, dan politik.
World Water Forum ke-10 fokus membahas empat hal, yakni konservasi air (water conservation), air bersih dan sanitasi (clean water and sanitation), ketahanan pangan dan energi (food and energy security), serta mitigasi bencana alam (mitigation of natural disasters).
Sebanyak 244 sesi dalam forum tersebut diharapkan dapat memberikan hasil konkret mengenai pengarusutamaan pengelolaan air terpadu untuk pulau-pulau kecil atau Integrated Water Resources Management (IWRM) on Small Islands.
Pembentukan pusat keunggulan atau praktik terbaik untuk ketahanan air dan iklim atau Centre of Excellence on Water and Climate Resilience (COE), serta penetapan Hari Danau Sedunia.
Di bagian lain dirilis humas Kemenparekraf2, pemandangan alam yang memukau menjadi salah satu daya tarik wisata di Pulau Dewata, selain kekayaan tradisi dan budayanya. Bahkan tak jarang pemandangan alam yang indah terbentuk berkat tradisi dan budaya yang dijaga sekian lama.
“Salah satu yang menjadi perhatian dunia adalah pemandangan hamparan sawah bertingkat di dataran tinggi Bali. Seperti lahan berundak-undak seluas sekitar 300 hektare di Jatiluwih, Kabupaten Tabanan. Hamparan sawah yang ditanami padi, menghiasi sepanjang jalan.
Sawah di sana dipertahankan sudah sejak ratusan tahun dan tumbuh subur berkat bantuan sistem pengairan yang adil bagi seluruh petani. Sistem pengairan dikelola bersama melalui organisasi mereka yang dikenal dengan ‘subak’.
Subak Jatiluwih menjadi salah satu contoh sistem pengairan sawah yang khas di Pulau Dewata. Sejak ratusan tahun mereka memanfaatkan parit sebagai tempat penampungan air yang akan terus mengalir ke sawah-sawah mereka.
Pengelola daya tarik wisata Subak Jatiluwih, John K Purna, yang juga menekuni pertanian, menjelaskan bahwa para petani di wilayah tersebut sudah bergabung dalam kelompok secara turun-temurun.
Tidak diketahui sejak kapan masyarakat di Jatiluwih menggunakan sistem irigasi subak, lantaran secara berkelanjutan keturunan mereka sudah bergabung dan mendapat aliran air dari parit. Saat ini, kelompok petani dibagi dalam tujuh tempekan yang dipimpin oleh ketua adat yang disebut Pekaseh.
Satu kelompok rata-rata terdiri 35 petani, sehingga seluruh petani berjumlah 254 orang. Budaya pertanian ini terus dipertahankan lantaran bekerja dengan landasan keadilan. Hal ini tercermin dari pembagian air yang merata bagi seluruh anggota.
Masyarakat juga bertahan dengan sistem gotong royong. Mereka memelihara parit dan merawat subak agar selalu bersih dan mampu mengairi air ke sawah-sawah mereka. “Leluhur kami dahulu tahu dimana sumber air. Jadi dari atas dibuat parit dibawa ke sawah,” ujar John.
Jadi tergantung berapa besaran lahan yang mereka punya, sebanyak itu air yang diberikan Ini tradisi yang selalu kami pertahankan. Di sejumlah titik kawasan Subak Jatiluwih terdapat tembuku atau tempat pembagian air. Dari tempat itu air akan masuk ke parit yang disemen, lalu mengalir satu per satu dari sawah paling atas ke hilir tanpa bantuan mesin apapun.
“Kalau sawah di luar Bali umumnya mengambil air sebisanya, ada air di bawah diangkat secara manual, sementara disini tidak boleh. Semua sumber air mengalir, tidak bisa tiba-tiba ambil air orang,” demikian John dirilis humas usai acara melalui WAGroup SiaranPers Kemenparekraf, Minggu (5/5/2024).
Penduduk meyakini, warisan budaya yang diakui UNESCO ini terus eksis berkat implementasi Tri Hita Karana yang terus diamalkan. Mereka tidak hanya menjaga keseimbangan dengan manusia, namun juga dengan alam, dan dengan Tuhan. Akhirnya, seluruh elemen bekerja merawat sawah di dataran dengan ketinggian 700 meter di atas permukaan laut (Mdpl) itu.
Sumber Air Hutan Batukaru
Setiap hari air yang mengairi Subak Jatiluwih berasal dari Hutan Batukaru.Tumbuhan yang lebat di hutan itu menyimpan air saat musim hujan dan mengeluarkan air saat kemarau. Kekayaan hutan tersebut kemudian dimanfaatkan.
Air dari sana mengalir ke tebing-tebing dan diarahkan ke tanggul dan dari sana air mengalir ke sawah. Sampai saat ini masyarakat tidak pernah terkendala akan pemenuhan kebutuhan air. Selain karena ditampung di tanggul, Tabanan memiliki sejumlah lokasi mata air.
Apalagi, pembagian air dilakukan berlandaskan keadilan dan gotong royong, sehingga tak sampai mengalami kekurangan. Budaya pertanian Subak Jatiluwih tidak hanya soal sistem pengairannya yang khas, namun kekompakan mereka dalam bertani.
Jika di daerah lain setiap pemilik sawah berhak bekerja dengan waktu sesukanya, di sini berbeda. Mereka selalu menanam dan memanen secara serentak, bahkan tanaman padi yang ditanam juga wajib jenis beras merah saat masa tanam musim hujan.
Saat musim tanam bulan Desember seluruh petani memiliki waktu seminggu untuk masa penanaman. Mereka akan merawat sawahnya hingga Mei ketika padi mulai menguning dan Juni mulai panen.
Jatiluwih yang khas dengan beras merah ini menghasilkan produk dua kali lipat dari beras biasa. Dalam sekali panen petani bisa mendapat 5-6 ton beras merah per hektare. Tinggi tanaman padi yang menghasilkan beras merah sekitar 2 meter, sedangkan padi biasa hanya 1 meter.
Wilayah yang saat ini menjadi salah satu daya tarik wisata Pulau Dewata itu kini terus dikembangkan agar tetap bertahan dengan contohnya mendorong penerapan pertanian organik. Saat ini baru 5 persen dari ratusan petani yang menerapkan pertanian organik.
Persentase yang masih rendah ini karena modal awal membuat pertanian organik tidak sedikit. Namun, pasar bagi beras organik terbuka lebar, bahkan selisih harga jualnya mencapai Rp10 ribu per kilogram dibanding beras biasa.
Apabila Jatiluwih kembali dapat mendobrak kekurangan ini, maka mereka dapat semakin terkenal dan memiliki kekhasan selain karena pengairannya. Kekayaan Subak Jatiluwih ini telah mengantarkan mereka sebagai salah satu lokasi yang dipilih untuk karyawisata delegasi World Water Forum (WWF) ke-10 yang akan berlangsung 18-25 Mei 2024.
Pengelola Daerah Tujuan Wisata (DTW) Subak Jatiluwih kini mulai merancang kegiatan untuk delegasi yang nanti akan melihat sawah berundak-undak di sana. Para delegasi, utamanya kepala negara dijadwalkan akan hadir pada Jumat, 24 Mei 2024.
Panitia akan menyajikan teh beras merah khas Jatiluwih Tabanan lengkap dengan pentas Tari Metangi dan pertunjukan aktivitas pertanian sehari-hari. Sejumlah pemandu disiapkan untuk memaparkan budaya pertanian di sana, terutama bagaimana air diatur subak untuk kesejahteraan bersama.
Di sepanjang hamparan sawah terasering, terdapat lintasan joging yang selalu digunakan wisatawan untuk melihat subak lebih dekat. Namun, dalam kunjungan delegasi kali ini pengelola memperkirakan hanya sampai di pinggir jalan sebelum memasuki jalur trek.
Rata-rata dalam sehari 1.000 wisatawan datang ke DTW tersebut untuk menyusuri sawah selama 1-2 jam. Sekitar 85 persen di antara mereka adalah wisatawan mancanegara, terutama Eropa. Penjajakan pasar wisatawan Subak Jatiluwih belakangan kian melebar dengan mulai masuknya wisatawan dari India, Vietnam, dan Thailand.
Dengan mengenalkan Subak Jatiluwih ke perwakilan negara-negara di dunia, selain dapat menunjukkan budaya bertani juga bisa berbagi pengetahuan soal pemerataan dalam pemanfaatan air. Diharapkan momen tersebut juga akan menjadi pemantik datangnya wisatawan ke Pulau Dewata lebih banyak lagi. (Slamet Hadi/TR/Elvira Inda Sari/smr)
