Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki sasaran strategis dengan Indeks Reformasi Birokrasi, yaitu terwujudnya tata kelola kelembagaan yang komprehensif dan berstandar kepemerintahan yang baik dari aspek manajemen dan pengawasan.
semarak.co-Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati mengatakan, strategi komunikasi publik sangat diperlukan dalam mencapai sasaran tersebut. Memasuki era digital dan era industri 4.0, kata Yulia Jaya, Kementerian ATR/BPN menjalankan strategi komunikasi public.
Antara lain pengaktifan portal website, pembinaan dan kerja sama media massa, pengelolaan media sosial, pendokumentasian, peliputan, dan kehumasan, media monitoring berita pertanahan dan tata ruang, serta pameran, penerbitan newsletter dan brosur.
“Hal ini harus dimasifkan agar masyarakat dapat menerima informasi dengan baik, cepat, dan akurat. Masyarakat banyak mendapatkan informasi dari media, kita tidak dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat apalagi di masa pandemi Covid-19 saat ini,” ujar Yulia dalam Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I Tahun 2022 secara daring, Jumat (25/2/2022).
Informasi dapat diberikan salah satunya dengan media, terang Yulia Jaya, baik cetak, online maupun sosial. Kita mewajibkan seluruh Kantah (Kantor Pertanahan) dan Kanwil (Kantor Wilayah) BPN Provinsi membuat akun media sosial dan menunjuk admin mengelolanya.
Kementerian ATR/BPN gencar menggunakan media sosial untuk mempublikasi berita dan konten terkait pertanahan. Selain itu, media sosial yang dimiliki Kanwil BPN Provinsi dan Kantah juga diwajibkan me-repost konten media sosial Kementerian ATR/BPN.
“Kantah juga selain me-repost, mereka juga kita wajibkan untuk mengunggah informasi-informasi internal yang dapat diketahui oleh masyarakat sekitar. Jadi misalnya seperti pengumuman atau kegiatan yang memang harus diketahui oleh masyarakat sekitar,” ujar Yulia Jaya dalam sambutan secara online.
Strategi komunikasi publik lainnya yang harus dijalankan yaitu merespons dengan cepat dan aktif segala pertanyaan ataupun kekhawatiran masyarakat. Respons ideal yang sesuai dengan ekspektasi publik misalnya, cepat melakukan respons, aktif tapi tidak reaktif, berbasis data valid dan terbaru.
Serta memiliki frekuensi rutin dan teratur dalam pengelolaan informasi publik. Kemudian juga memiliki agenda setting yang jelas, narasi tunggal di setiap level unit organisasi dan mampu melakukan framing isu positif.
“Respons ideal juga dilakukan secara bijak terbuka kepada publik untuk hal-hal yang bersifat publik, menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik antarorganisasi pemerintah maupun antar level satuan kerja dalam Kementerian ATR/BPN, dan meningkatkan peran serta partisipasi masyarakat dalam feedback kebijakan dan informasi,” tuturnya.
Kementerian ATR/BPN juga harus melakukan penguatan strategi komunikasi dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan strategis kementerian, sambung dia, peningkatan pelayanan informasi publik dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik, dan peningkatan pengelolaan pengaduan dan penerangan masyarakat terkait pelayanan pertanahan dan tata ruang.
Goals-nya adalah menjadikan ATR/BPN sebagai sumber referensi, sumber klarifikasi, serta sumber edukasi utama dalam bidang pertanahan dan tata ruang,” tambah Yulia Jaya seperti dirilis humas melalui WAGroup Forum Mitra ATR/BPN, Senin (28/2/2022).
Sebagai informasi, Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I Tahun 2022 ini diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian ATR/BPN. Pelatihan ini dimulai pada 9 Februari s.d. 10 Juni 2022 dan diikuti oleh 40 orang peserta, masing-masing pelatihan dengan Metode Blended Learning. (ys/jr/sme)
