Singgung Soal IKN dan BLT di Rapimnas Demokrat, AHY Bilang Menunda Proyek Strategis Nasional Bukan Hal Tabu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memberikan arahan saat membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat 2022 di di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (15/9/2022). Rapimnas Partai Demokrat itu akan membahas isu-isu nasional seperti kenaikan harga BBM serta strategi pada Pemilu 2024 seperti rencana koalisi partai dan pengusungan calon presiden (capres) dari Partai Demokrat. Foto: beritasatu.com

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyinggung soal proyek Ibu kota negara (IKN) Nusantara di Kalimantan di tengah situasi seperti saat ini bisa ditunda. Menurut AHY, menunda proyek strategis nasional bukanlah hal yang tabu.

semarak.co-Walaupun pada dasarnya, kata AHY, Partai Demokrat setuju dengan pembangunan IKN Nusantara sebagai pusat pemerintahan baru. Hal ini mengingat kondisi Jakarta yang sudah tidak ideal lagi sebagai ibu kota. Menurut dia, pembangunan IKN di Kalimantan Timur juga dimungkinkan.

Bacaan Lainnya

“Menunda pembangunan proyek nasional strategis, bukanlah sesuatu yang tabu. Menunda proyek pada kondisi saat ini, lebih baik daripada memaksakannya. Jika proyek-proyek ini dipaksakan akan berdampak buruk bagi kehidupan sosial ekonomi rakyat,” papar AHY saat menyampaikan pidato politik dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Selatan, Jumat, (16/9/2022).

“Catatan Demokrat adalah, IKN tersebut harus dikonsepkan, direncanakan, dan dipersiapkan dengan baik. Kalau tidak, maka bisa gagal pembangunannya,” tandas AHY dalam pidato dihadapan para pimpinan Partai Demokrat seperti dilansir beritasatu.com/Jumat, 16 September 2022 | 17:34 WIB.

Di bagian lain AHY menyoroti soal program bantuan langsung tunai (BLT) untuk kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah harus memikirkan, timing dan jangka waktu pembangunannya. Di seluruh dunia, pembangunan IKN memerlukan waktu yang cukup dan timing dipilih dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi negara.

“Begitu juga, pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Belakangan ini, telah diputuskan, adanya alokasi penyertaan modal negara dari APBN. Triliunan rupiah. Padahal pada awalnya, pemerintah berjanji, tidak mengambil satu sen pun dari APBN. Nilai proyeknya pun, semakin membengkak, dari skema perhitungan awal,” ungkap dia.

Lebih lanjut, AHY mengatakan Partai Demokrat menyarankan perlunya perencanaan yang matang dalam membangun megaproyek. Dengan demikian, megaproyek tersebut tidak mudah berubah di tengah jalan yang bisa sangat merugikan keuangan negara, dan memberatkan pemerintah sendiri.

“Indonesia tentu, tidak boleh terus menerus menambah utangnya. Juga sangat tidak bijaksana, jika megaproyek itu didanai dari utang. Utang ini, justru akan menambah beban fiskal kita. Apalagi, kita tengah menghadapi krisis, dan tekanan ekonomi yang berat,” kata AHY.

Selanjutnya AHY menyoroti pengunaan bantuan langsung tunai (BLT) yang digunakan pemerintahan Presiden Jokowi. BLT itu untuk membantu ekonomi rakyat yang terdampak akibat kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. AHY menyatakan BLT yang kurang lebih sama pada era Presiden keenam SBY sempat dicemooh.

“Dulu dihina-hina BLT kita, ‘apa itu BLT hanya untuk menghambur-hamburkan uang negara?’ Dibilang kita tak punya cara lain. Padahal itulah cara yang bijaksana untuk membantu rakyat miskin,” ujar AHY.

AHY pun mengapresiasi sikap pemerintahan Jokowi yang kembali mengunakan BLT untuk mengamankan prekonomian nasional akibat kenaikan BBM. Menurut AHY, tidak perlu malu-malu menerapkan kebijakan yang baik untuk rakyat. “Sekarang BLT? It’s ok, sesuatu yang bagus kalau dilanjutkan kan enggak apa-apa, enggak usah malu-malu juga,” tandas AHY.

Diketahui, pemerintah saat ini menyiapkan anggaran sebesar Rp 24,17 triliun untuk tambahan bantuan sosial (bansos) dalam bentuk BLT sebagai dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi. Sasaran dari BLT BBM tersebut kepada 20,65 juta kelompok keluarga penerima manfaat.

Besaran BLT BBM yang diberikan senilai Rp 150.000 selama empat bulan dan dibayarkan dalam dua termin melalui Kantor Pos Indonesia. Terbaru, Presidan Joko Widodo meminta penyaluran BLT BBM dipercepat. Saat ini, penyaluran BLT BBM baru mencapai 40 persen dari target penerima manfaat yang telah ditetapkan pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi di Kantor Pos Cabang Pembantu Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kamis (15/9/2022). “Di seluruh Indonesia telah tersalurkan kurang lebih 40 persen, memang masih banyak yang belum, masih 60 persen. Ini akan terus kita dorong agar itu bisa segera cepat diselesaikan,” kata Jokowi.

Anggota Komisi VII DPR RI Adian Napitupulu menegaskan terdapat perbedaan antara BLT era pemerintahan SBY dengan Jokowi. Pernyataan ini merespons Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyindir BLT rezim Jokowi.

“BLT era SBY itu beda, kenapa? Naiknya BBM di era SBY itu 259 persen. Di era Jokowi BBM cuma naik 54 persen, ada selisih 205 persen kenaikan antara SBY dan Jokowi. Lebih tinggi 200 persen di jaman SBY dibandingkan Jokowi,” kata Adian di sela-sela acara bakti sosial pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis yang dilakukan PDI Perjuangan di Kabupaten Bogor, Jumat (16/9/2022).

“Orang bilang pada saya, itu kan presentase. Ya angkanya berapa? Zaman Presiden SBY kenaikan BBM itu Rp 4.190, di zaman Presiden Jokowi Rp 3.500. Selisihnya Rp 1.190, jadi lebih banyak di zaman SBY. Kalau kenaikan BBM sampai 254 persen siapapun boleh menangis untuk itu,” sambungnya.

Meski nilai BLT tidak jauh berbeda, kutip dia, namun di era SBY tidak ada bantuan lain yang diberikan ke masyarakat. ’’Ada enam sampai tujuh program-program sosial lainnya. Ada PKH dan sebagainya. Ya akumulasikan saja, ada satu keluarga yang bisa dapatkan 4-5 program. Untuk anaknya sekolah, dia dapat untuk pengganti BBM-nya, dia dapat untuk kesehatan. Zaman SBY mana, enggak ada,” ungkap Adian.

Politikus PDI Perjuangan yang juga Aktivis 98 itu berharap dalam mengeluarkan sesuatu, AHY harus benar-benar akurat. ’’Kalau menurut saya, AHY harus lebih banyak belajar tentang data. Kalau bisa belajar berhitung lagi,” tegas Adian dilansir jawapos.com/16 September 2022, 19:34:19 WIB.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyinggung pengunaan bantuan lansung tunai (BLT) yang digunakan rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menekan prekonomian akibat kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Menurut AHY, BLT era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat dihina, tetapi kini kembali digunakan.

“Dulu di hina-hina BLT kita, ‘apa itu BLT hanya untuk menghambur-hamburkan uang negara?’ dibilang kita tak punya cara lain. Padahal itu lah cara yang bijaksana untuk membantu rakyat miskin. Betul,” kata AHY dalam pidato pembukaan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Jakarta Convention Centre (JCC), Senayan, Jakarta, Kamis (15/9/2022).

Meski demikian, AHY mengapresiasi sikap Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang kembali mengunakan BLT untuk mengamankan prekonomian nasional akibat kenaikan BBM.  “Sekarang BLT? Its okay, sesuatu yang bagus kalau dilanjutkan kan enggak apa-apa, enggak usah malu-malu juga,” ucap AHY.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah rezim Jokowi-Ma’ruf Amin menyiapkan anggaran sebesar Rp 24,17 triliun untuk tambahan bantuan sosial (bansos) imbas dari kenaikan harga BBM bersubsidi. Sasaran dari BLT BBM tersebut kepada 20,65 juta kelompok keluarga penerima manfaat. Besaran BLT BBM yang diberikan senilai Rp 150.000 per bulan selama empat bulan dan dibayarkan dalam dua termin melalui Kantor Pos Indonesia. (net/bsc/smr)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *