Situasi di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi (MK) kawasan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat cukup kondusif pada sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilu Presiden (Pilpres) 2019, sejak 09.00-15.00 WIB, Jumat (14/6).
Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, masyarakat sudah semakin cerdas dalam menyikapi proses pemilihan presiden, khususnya mengenai tahapan sengketa pemilu.
“Tidak ada kejadian menonjol, untuk sementara kita lihat di lapangan situasinya kondusif. Masyarakat semakin memahami dan lebih memilih menonton jalannya sidang PHPU di rumah masing-masing lewat televise,” ujar Argo di sela sidang.
Saat sidang berlangsung memang terdapat sejumlah massa yang tetap turun ke jalan menggelar demonstrasi. Aksi demonstrasi itu digelar oleh sejumlah orang yang menamakan diri sebagai Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR).
“Massa yang datang sekitar 100 orang, menggelar aksi di sekitar tugu Patung Kuda, berlangsung kondusif. TNI/Polrimenyiagakan sebanyak 47.225 personel untuk pengamanan sidang perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.
Personel itu untuk mengantisipasi 16 potensi kerawanan, diantaranya terkait potensi teror, tindakan provokasi, mendeskreditkan pemerintah, perusakan fasilitas umum, kemacetan dan konflik sosial.
Di bagian lain tampak mantan Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua memimpin aksi demonstrasi yang dilakukan massa mengatasnamakan GNKR. Gerakan hadir untuk mengawal jalannya sidang perdana ini.
“Di sini kepentingan saya hanyalah sebagai panggilan dari negara, saya adalah murid M Natsir salah satu pendiri NKRI. Saya ingin memperbaiki NKRI, karena itulah saya turun ke lapangan,” ujar Abdullah.
Abdullah ditunjuk sebagai koordinator lapangan dalam aksi demo yang diikuti sejumlah elemen masyarakat, seperti Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF), alumni gerakan 212 dan alumni mahasiswa dari beberapa universitas.
Abdullah mengatakan keterlibatan dirinya dalam aksi kawal sengketa pilpres yang dilakukan GNKR adalah untuk memberikan dukungan moril kepada MK agar dapat menjalankan tugas secara profesional, tanpa adanya intimidasi dan tekanan dari pihak manapun.
MK, kata dia, harus dapat menegakkan keadilan dalam menyelesaikan gugatan sengketa pemilihan presiden 2019, agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut dapat terus terjaga.
“Kalau nanti MK mendapatkan citra seperti KPU atau Bawaslu, maka 2024 kita boleh mencatat akan dapat mencapai 50 persen massa akan golput. Aksi massa ini, tidak terkait dengan pasangan calon presiden manapun,” aku pria brewok ini.
Aksinya mengawal agar MK sebagai lembaga hukum dapat menjalankan tupoksinya secara profesional. Abdullah menyebut bahwa aksi damai ini telah mendapat izin dari pihak kepolisian. Rencananya demonstrasi akan berlangsung hingga pukul 17.00 WIB.
Sebelumnya beredar pesan berantai di whatsapp tulisan Abdullah Hemamahua yang dikutip dari sebuah akun facebook dengan menyebut telah mendaftarkan surat izin unjuk rasa ke Mahkamah Konstitusi (MK) Kamis (13/6).
Berikut isinya:
Hemamahua telah mendaftarkan surat izin unjuk rasa ke Mahkamah Konstitusi besok Jumat, 14 Juni 2019. Nama lengkapnya Abdullah Hehamahua. Umurnya sudah 70 tahun. Sekalipun saya tidak pernah bertemu dengannya.
Namun, saya selalu mendengar cerita jika ada manusia Indonesia yang tidak mau mengambil hak yang bukan miliknya, itulah dia orangnya. Hehamahua, misalnya, tidak menggunakan mobil kantor jika untuk urusan pribadi.
Apabila diantara urusan kantor dia bertemu seseorang bukan urusan kantor, biasanya dia menitipkan mobilnya dulu, lalu dia pergi naik angkot (transportasi umum) ke tempat yang dituju.
Dalam pertemuan pribadi, dia juga tidak memasukkan bon makanan atau tagihan ke urusan kantor. Prilaku itu menjadi fenomenal tentang dirinya yang diceritakan dari mulut ke mulut selama ini.
Hemamahua telah menjadi pijakan spiritual bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak awal. Dalam masa embrio KPK (masih KPKPN) Hemamahua sudah menjadi wakil ketua. Lalu semasa KPK Hehamahua menjadi penasihat KPK 10 tahun. Disitulah masa masa KPK jaya, dipercaya rakyat sebagai penyapu bersih koruptor busuk.
Beberapa waktu lalu beredar tulisan Hehamahua begitu jijik lihat situasi saat ini, yang dianggapnya jauh dari Indonesia yang bermartabat. Hemamahua mengatakan bahwa dia ingin “berjihad” menegakkan martabat bangsa kita.
Besok Hehamahua akan memimpin unjuk rasa ke Mahkamah Konsitusi. Mungkin Hemamahua akan berhadapan dengan 35000 aparat TNI dan Polri yang berjaga di sana.
Namun, sebagai anak bangsa yang secara Konstitusi dijamin Hak Hak nya melakukan unjuk rasa, sesungguhnya gerakan Hehamahua besok di MK adalah gerakan berdemokrasi yang patut ditiru. Kita tidak perlu mencemaskan situasi kerusuhan di bulan lalu (21-22 Mei). Sebab, kerusuhan bukanlah bagian dari unjuk rasa.
Salut buat bung Abdullah Hehamahua. Saya dengar anda adalah keturunan Pattimura. Semoga Allah memberi kesehatan buat anda. (lin/net)
sumber: indopos.co.id/WA Group Garuda Perkasa Nasional, kiriman Djoko S (diteruskan), Jumat (14/6).
