Pemerintah terus mendorong program transmigrasi. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan, melalui pendekatan dukungan APBD, sharing APBD diyakini mampu mengatasi masalah kesenjangan pembangunan di daerah.
“Pendekatan harus diubah. Belum tentu keberhasilan saat ini bisa dicapai tahun berikutnya. Tahun ini, melalui pendekatan dukungan APBD, sharing APBD mampu mengatasi masalah kesenjangan pembanguna di daerah,” ujar Eko Putro Sandjojo di Jakarta, Sabtu (8/12/2018).
Dana APBD yang disiapkan untuk transmigrasi sebesar Rp23 miliar. Dana ini disiapkan untuk menyiapkan, biaya pengiriman hingga jaminan hidup para transmigran selama 18 bulan. “Besaran biaya jaminan hidup tiap masing-masing daerah berbeda, tergantung besaran upah minimum provinsi atau UMP,” katanya.
Lebih jauh Eko menuturkan, model pendekatan baru untuk transmigrasi dengan menerapkan program prukades. Sehingga para transmigran tidak lagi kesulitan dalam bidang pemasaran.
Gubernur DIY Hamengkubuwono X mengatakan, pendekatan program transmigrasi dengan sharing APBD sangat positif. Sehingga, daerah yang mengirim transmigran tidak seenaknya saja. “Transmigrasi itu kan mengirim orang dan menempatkan orang, dengan sharing APBD itu riil. Para transmigran bila akan kembali atau pulang lagi jadi segan,” ujarnya.
Secara mental para transmigran harus siap di daerah transmigrasi. Apalagi, saat ini kerjasama dengan daerah penerima dan pengirim transmigran sudah berjalan. Kalau dulu para transmigran menempati daerah transmigrasi tidak memenuhi syarat.
“Di sana tidak ada air, infrstruktur jalan dan lainnya. Kalau sekarang daerah transmigrasi sekarang sudah siap huni dengan fasilitas air bersih hingga infrastruktur jalan yang memadai,” katanya. (lin)
