Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah melakukan Penyelarasan Grand Design agar menjadi instrumen yang mendorong sinkronisasi dan kolaborasi antar unit kerja di lingkungan Kementerian PANRB.
Semarak.co – Menteri PANRB Rini Widyantini saat acara ‘Focus Group Discussion Penyelarasan Grand Design’ menyatakan, penyelarasan dilakukan untuk memastikan Kementerian PANRB memiliki arah jelas, yang tidak hanya reaktif terhadap isu, tetapi antisipatif terhadap perubahan.
“Saya ingin kita jadi contoh kerja tidak tersilo, semua program harus ada shared outcome. Tentu mengapa adanya grand design reformasi birokrasi untuk memastikan nanti Kementerian PANRB punya arah jelas dalam jangka panjang,” ungkapnya, dirilis humas usai acara melalui WAGroup JURNALIS PANRB, Rabu petang (23/7/2025).
Lima Kedeputian di lingkungan Kementerian PANRB telah menyusun masing-masing grand design, yaitu Reformasi Birokrasi, akuntabilitas aparatur dan Pengawasan; Sumber Daya Manusia Aparatur; Kelembagaan dan Tata Laksana; Pelayanan Publik; serta Transformasi Digital Pemerintah.
Dokumen yang tengah disusun kini tengah dipadukan agar memiliki satu kerangka narasi besar yang selaras, baik secara substansi maupun arah transformasi. “Kita akan terus perbaiki grand design agar lebih sinkron dengan memperhatikan manajemen risiko,” imbuh Rini.
Open Government Partnership Global Envoy Yanuar Nugroho turut memberikan rekomendasi dalam penyusunan grand design di Lingkungan Kementerian PANRB 2025-2045. Ia dalam kesempatan tersebut memaparkan pendekatan foresight yang berfokus pada visi besar.
“Kita perlu menelaah duplikasi atau tumpang tindih peran hingga analisis risiko masa depan,”. Risiko yang dimaksud mencakup perubahan politik, ketimpangan fiskal, dan distrupsi teknologi yang diproyeksikan memberikan dampak besar terhadap birokrasi dalam jangka panjang.
Lebih lanjut, grand design tidak hanya dilakukan sebatas perencanaan, melainkan juga dapat dinilai efektivitasnya melalui analisis situasional untuk menghubungkan kebijakan dengan situasi nyata.
“Kemudian menguji (grand design) melalui use case. Misalnya digitalisasi layanan publik di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) atau mobilisasi ASN digital,” jelas mantan Deputi II Staf Kepresidenan RI (2015-2019) tersebut.
Strategi City Branding Diperlukan untuk Perkuat Narasi Pembangunan
Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan bahwa melalui city branding, pemerintah daerah dapat memperkuat narasi kebangsaan yang berbasis nilai-nilai lokal, meningkatkan kebanggaan warga, dan mendorong partisipasi publik dalam pembangunan.
“Di era sekarang, narasi pembangunan menjadi bagian tak terpisahkan dari keberhasilan kebijakan,” kata Menteri Rini saat menerima audiensi City Brand Institute di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (23/7/2025).
Melalui city branding, pemerintah daerah dapat menyampaikan identitas dan arah pembangunan secara konsisten dengan bahasa yang bisa dipahami publik. “Artinya, bukan hanya apa yang dikerjakan pemerintah, tetapi bagaimana hal itu dipersepsikan oleh masyarakat,” jelasnya.
Strategi ini menurutnya menjadi relevan karena pelayanan publik saat ini bergerak ke arah yang lebih human-centered, berbasis kebutuhan, pengalaman, dan harapan warga. City branding dapat memperkuat kepercayaan, memperluas partisipasi masyarakat, dan membangun koneksi emosional antara pemerintah dan warga.
“Kami melihat city branding bukan sebagai pelengkap, tapi sebagai bagian penting dari tata kelola komunikasi publik yang lebih berdampak. Ini juga sejalan dengan agenda reformasi birokrasi ke depan, bagaimana pemerintah makin mampu membangun relasi yang kuat dengan masyarakat,” ujarnya.
Rini mengatakan, mewujudkannya, saat ini Kementerian PANRB bersama City Brand Institute tengah menjajaki kerjasama terkait peningkatan kompetensi dan pemahaman city branding bagi para ASN. Kompetensi ASN mencakup aspek teknis, manajerial, sosiokultural, dan kompetensi digital.
“Untuk menghadapi tantangan global dan meningkatkan daya saing daerah, diperlukan penguatan di semua dimensi tersebut. Program pelatihan dari City Brand Institute dapat menjadi platform strategis untuk mengasah berbagai jenis kompetensi ini secara kontekstual,” kata Rini.
Dia menambahkan, Grand Design Manajemen ASN 2025–2045 mendorong pembentukan ASN yang adaptif, kompeten, dan berintegritas. Program pembelajaran berbasis praktik, seperti pendekatan action learning dalam pelatihan City Brand Institute dapat mendukung pembentukan kapabilitas ASN untuk menghadapi tantangan global.
Model pembelajaran mandiri memberikan ruang bagi ASN untuk mengakses berbagai sumber pembelajaran yang relevan. Adapun pengembangan kompetensi ASN tidak dapat hanya bergantung pada instansi pemerintah. Kolaborasi dengan pihak luar, termasuk lembaga swasta dan nirlaba saat ini menjadi keniscayaan.
Selain itu, pada 2045 ASN juga ditargetkan memiliki kompetensi global dan digital, serta mampu mempertanggungjawabkan kinerja berbasis data dan etika. “Pelatihan tematik yang mendorong kepekaan lintas sektor dan segmentasi publik, seperti city branding ini dapat memperkuat pencapaian target tersebut di tingkat daerah,” tambahnya. (hms/smr)
