Meski sudah menyatakan masuk Board of Peace (BOP) bentukan Trump, Israel masih terus semena-mena terhadap Palestina. Mantan Mufti Agung Yerusalem, Sheikh Ekrima Sabri mengutuk rencana Israel untuk membatasi akses jamaah Muslim ke Masjid Al-Aqsa selama Ramadan.
Semarak.co – Ia menggambarkan tindakan tersebut sebagai pelanggaran kebebasan beragama. Ratusan warga Palestina di Tepi Barat menghadapi penolakan izin, sementara pemuda Yerusalem Timur menerima perintah pengusiran menjelang bulan suci Ramadan.
Dalam sebuah wawancara dengan Anadolu dan dilansir Herald.id pada 13/2/2026, Kepala Dewan Islam Tertinggi menyatakan penyesalan yang mendalam atas apa yang ia sebut sebagai “tindakan keras” yang bertentangan dengan semangat bulan puasa dan melanggar kebebasan beragama fundamental.
Sabri mengungkapkan bahwa otoritas Israel telah melarang puluhan pemuda memasuki kompleks masjid dan mengumumkan bahwa mereka tidak akan melonggarkan pembatasan masuk bagi para jamaah yang datang dari Tepi Barat yang diduduki selama Ramadan.
Yang secara tradisional merupakan periode di mana ratusan ribu orang melakukan perjalanan. “Ini berarti akan ada pembatasan yang lebih ketat. Jumlah jamaah di Al-Aqsa akan lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya,” ujar Sabri dikutip dari Yeni Safak.
“Ini bertentangan dengan kebebasan beribadah dan mengganggu pelaksanaan puasa umat Muslim,” lanjut Sabri masih dengan kutipan Yeni Safak. Beberapa hari terakhir juga terlihat otoritas Israel mengeluarkan perintah pengusiran sementara terhadap ratusan penduduk Yerusalem Timur.
Penduduk Yerusalem Timur — sebagian besar pemuda — yang melarang mereka mengakses Al-Aqsa untuk jangka waktu hingga enam bulan. Pengangkatan Mayjen Avshalom Peled sebagai komandan polisi di Yerusalem Timur yang diduduki pada awal Januari menandakan niat buruk Israel.
Menurut Sabri, yang memajukan agenda lama Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben-Gvir mengenai situs yang rawan konflik tersebut. “Tidak diragukan lagi bahwa pemerintah sayap kanan bertujuan untuk menerapkan rencana agresifnya terkait Masjid Al-Aqsa,” katanya.
“Selama bertahun-tahun, mereka menuntut akses publik, salat terbuka, penggunaan terompet ritual dan sujud. Apa yang dulunya merupakan ambisi tersembunyi kini telah menjadi publik,” tegas mantan Mufti Agung Yerusalem itu.
Sejak tahun 2003, polisi setempat secara sepihak mengizinkan para ekstremis Zionis Israel untuk memasuki kompleks tersebut secara paksa meskipun ada keberatan berulang kali dari Departemen Wakaf Islam setempat.
Sabri juga mengutuk penghancuran rumah-rumah Palestina yang sedang berlangsung di Yerusalem Timur yang diduduki sebagai “kebijakan rasis, tidak adil, ilegal dan tidak manusiawi” yang diwarisi dari pemerintahan kolonial Inggris.
Mantan mufti tersebut mendesak masyarakat Arab dan Islam untuk memberikan dukungan kepada warga Palestina di Yerusalem dan menyerukan kepada para pemimpin Muslim untuk memikul tanggung jawab mereka.
Antara lain dalam melindungi situs tersuci ketiga dalam Islam dari apa yang digambarkannya sebagai upaya sistematis Israel untuk memaksakan kedaulatan dan mengurangi otoritas Wakaf Islam atas kompleks suci tersebut. (net/hid/anl/
